Pemerintah Setop Bahas Densus Tipikor, KPK Diberi 'Warning'
CNN Indonesia
Selasa, 24 Okt 2017 13:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah saat ini tidak akan menanggapi rencana Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk Detasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Tipikor) Polri.
Wiranto menyampaikan hal itu usai rapat tertutup bersama Presiden Joko Widodo, Kapolri Tito, Ketua KPK Agus Rahardjo, MenPANPRB Asman Abnur, Menkeu Sri Mulyani, dan KSP Teten Masduki di Istana tadi siang.
"Isu ini kita berhenti dulu. Tidak usah diperpanjang. Ini warning bagi KPK perlu introspeksi diri," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (24/10).
Wiranto berharap KPK nantinya memperkuat kelembagaan sehingga semakin efektif mencegah hingga memberantas korupsi yang belakangan semakin marak di Indonesia.
Jokowi bersama seluruh pemangku kepentingan mengambil keputusan memperkuat lembaga-lembaga yang ada yakni KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan tanpa harus membentuk lembaga baru.
Beberapa faktor lainnya adalah panjangnya proses pembentukan lembaga baru. MenPANRB disebut harus menerima ususlan struktur kelembagaan dan kepegawaian yang disetujui Polri dan kejaksaan sebelum mulai mengkaji.
"Masih perlu kajian lebih jauh karena harus dikoordinasikan dengan Kejaksaan mengenai penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan satu atap. Butuh payung undang-undang," kata mantan Panglima ABRI ini.
Hal serupa disampaikan Agus Rahardjo. Pertemuan tertutup tadi memutuskan wacana Densus Tipikor saat ini hanya untuk dipelajari. Ia masih belum bisa memutuskan batas waktu itu.
"Masih akan dipelajari. Tapi yang lebih kompeten memberikan (keterangan) Pak Kapolri," kata Agus.
Berdasarkan pantauan, Kapolri meninggalkan Istana tidak melalui pintu samping Istana Negara layaknya tamu biasa. Tito keluar lewat pintu Wisma Negara. Sehingga, belum ada keterangan resmi dari Tito mengenai hal ini.
Wiranto menyampaikan hal itu usai rapat tertutup bersama Presiden Joko Widodo, Kapolri Tito, Ketua KPK Agus Rahardjo, MenPANPRB Asman Abnur, Menkeu Sri Mulyani, dan KSP Teten Masduki di Istana tadi siang.
"Isu ini kita berhenti dulu. Tidak usah diperpanjang. Ini warning bagi KPK perlu introspeksi diri," ujar Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (24/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi bersama seluruh pemangku kepentingan mengambil keputusan memperkuat lembaga-lembaga yang ada yakni KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan tanpa harus membentuk lembaga baru.
"Masih perlu kajian lebih jauh karena harus dikoordinasikan dengan Kejaksaan mengenai penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan satu atap. Butuh payung undang-undang," kata mantan Panglima ABRI ini.
Hal serupa disampaikan Agus Rahardjo. Pertemuan tertutup tadi memutuskan wacana Densus Tipikor saat ini hanya untuk dipelajari. Ia masih belum bisa memutuskan batas waktu itu.
"Masih akan dipelajari. Tapi yang lebih kompeten memberikan (keterangan) Pak Kapolri," kata Agus.
Berdasarkan pantauan, Kapolri meninggalkan Istana tidak melalui pintu samping Istana Negara layaknya tamu biasa. Tito keluar lewat pintu Wisma Negara. Sehingga, belum ada keterangan resmi dari Tito mengenai hal ini.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK