Perpres 'Cegah OTT' Adopsi Sistem Kerja Jokowi Saat Gubernur

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono menjelaskan bentuk peraturan presiden (Perpres) "pencegahan" operasi tangkap tangan (OTT) yang disebut Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Ia mengungkapkan, perpres tersebut, sama seperti sistem pemerintahan yang dibentuk Jokowi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Saat itu, Jokowi merintis sistem kerja serba online (e-governance) dan lelang seperti e-planning, e-budgeting, dan e-procurement.

"Jadi bukan menghilangkan OTT. Sistem akan dibangun seperti yang diterapkan Jakarta. Tidak mungkin suap-menyuap karena semua serba transparan," ujar Soni, sapaan akrab Sumarsono, di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (24/10).

Lihat juga: Jokowi Minta Densus Tipikor Ditunda, Kapolri Siapkan Kajian

Ia belum dapat memastikan waktu realisasi ini. Siang tadi, Jokowi baru menyatakan akan menerbitkan Perpres dalam rapat bersama seluruh kepala daerah. Hal itu akan dikonsolidasikan dan ditindaklanjuti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (PAN RB) Asman Abnur.

Menurutnya, daerah siap melakukan ini apabila sudah memiliki jaringan internet dan kesiapan sumber daya manusia. Hal itu diperkirakan akan dimulai dari kota besar seperti Surabaya, Semarang, dan Makassar.

Penerapan ini nantinya bertahap, sebab banyak daerah masih belum memiliki internet dan SDM seperti daerah di ujung Papua.

"Kendala utama internet dan kapasitas SDM. (Bisa online semua) cepat saja tinggal setahun jadi. DKI jadi. Aplikasi bisa dipakai ke daerah lain," tuturnya.

Lihat juga: Jokowi akan Terbitkan Perpres Cegah OTT, Kepala Daerah Lesu

Usulan Jokowi disambut baik Ketua Asosiasi Gubernur se-Indonesia Syahrul Yasin Limpo. Ia mengatakan, sistem pemerintahan baik sangat berpengaruh dalam mencegah terjadi korupsi dan suap.

"Ada sistem yang harus dibenahi baik e-planning, e-budgeting. Kepala daerah tidak pegang uang. Maka ini sistem yang harus dibangun," ucap Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) ini.