Wiranto Tegaskan UU Ormas Bukan untuk Habisi Lawan Politik

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkko Polhukam) Wiranto menegaskan, Undang-Undang Ormas yang telah disahkan DPR bukan sebagai alat untuk menghabisi lawan politik. Undang-undang itu justru untuk mengamankan Pancasila sebagai ideologi negara.

"Bukan akan mengahabisi ormas Islam, bukan menghabisi parpol, bukan sebagai instrumen politik untuk menghabisi lawan politik, bukan. Semata-mata hanya mengamankan ideologi Pancasila," kata Wiranto di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (26/10).

Dia meyakinkan semua pihak bahwa pemerintah akan menjalankan undang-undang tersebut dengan sebaik-baiknya. Terkait catatan yang diberikan tiga fraksi di DPR, Wiranto mengaku telah mencermatinya.

Lihat juga: SBY: Pemerintah Kena Sanksi Berat Jika Tak Revisi UU Ormas

"Sudah dicatat semua, tidak hanya kemarin, sebelumnya pun saya sudah mencatat semua. Apa yang diinginkan teman-teman dari parpol itu bagaimana ya, tapi, intinya kemauan semuanya kan baik," kata Wiranto.

Meski demikian, mantan Menhankam/Pangab itu menyampaikan revisi UU Ormas membutuhkan proses yang tidak singkat. Dia meminta semua pihak bersabar terkait rencana revisi beleid itu.

"Ini kan baru satu hari, satu hari kamu sudah tanyakan revisi, kan nanti kita ada prosesnya. Ya, nanti kalau prosesnya berjalan baru kami sampaikan," ucap Wiranto.

Lihat juga: Jokowi Terbuka UU Ormas Direvisi Parlemen

DPR telah mengasahkan perppu ormas menjadi undang-undang dalam sidang paripurna pada Senin, (24/10). Tercatat tujuh fraksi menyetujui pengesahan Perppu tersebut, yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura.

Dalam dukungannya, sebanyak tiga fraksi pendukung, yakni Demokrat, PKB, dan PPP meminta pemerintah melakukan revisi atas sejumlah pasal dalam perppu tersebut. Sementara, tiga fraksi lainnya, yakni Gerindra, PAN, dan PKS secara konsisten menolak Perppu tersebut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, pemerintah terbuka atas keinginan sejumlah fraksi dalam merevisi UU Ormas. Sebab menurutnya, keinginan merevisi itu dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku.

Lihat juga: Jokowi Tegaskan UU Ormas untuk Lindungi Pancasila

"Kami terbuka. Kalau masih ada yang belum baik, ya harus diperbaiki," ujar Jokowi di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.