Jerat Pidana Korporasi di Balik Suap Reklamasi

Arif Hulwan Muzayyin & Feri Agus Setyawan, CNN Indonesia | Rabu, 01/11/2017 12:25 WIB
Jerat Pidana Korporasi di Balik Suap Reklamasi Sejumlah indikasi bisa menguatkan dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus well organized crime suap proyek reklamasi.(CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Dugaan keterlibatan perusahaan dalam dugaan korupsi proyek reklamasi di Teluk Jakarta memungkinkan ditelusuri. Kunci pengungkapannya ada pada kasus suap Anggota DPRD DKI Jakarta Mohammad Sanusi, dukungan kebijakan Pemerintah yang melancarkan proyek tersebut, dan Peraturan Mahkamah Agung.

Sanusi diketahui menerima suap Rp 2 miliar dari mantan Presiden Direktur PT. Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja, pada Maret 2016. Hal itu terkait dengan pembahasan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKSP) Jakarta di DPRD DKI.

"Kasus reklamasi ini bisa dikatakan sebagai well organized crime. Kasus reklamasi dalam kaitan korporasi, kenapa? Sebenarnya kasus ini kalau mau dilacak-lacak, bau-baunya ada di kasusnya Sanusi. Sayang di kasus berhenti. Kalau saja Sanusi dijadikan whistle blower, maka sebenarnya kasus ini bisa ditelisik lebih jauh lagi," ujar Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, di gedung KPK, Jakarta, Selasa (31/10) sore.



Sanusi sudah mendapatkan putusan dari Pengadilan Tinggi DKI selama 10 tahun penjara dan penyitaan aset hasil pencucian uang. Ia tak dijadikan sebagai pembocor kala masih dalam proses penyidikan.

Sementara, Ariesman Widjaja divonis 3 tahun penjara, pada September 2016. Ia didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) UU Tikipor tentang penyuapan kepada penyelenggara negara.

Belum ada jerat pidana korporasi dalam kasus suap proyek reklamasi tersebut.

PT Agung Podomoro Land, lewat anak usahanya PT Muara Wisesa Samudera, diketahui membangun Pulau G. Sementara PT Agung Sedayu Gruop, lewat anak usahanya PT Kapuk Naga Indah, membangun Pulau A sampai E.

Bambang melihat ada indikasi keterlibatan kebijakan yang dibuat negara dalam memuluskan korupsi proyek oleh korporasi swasta itu. Cirinya, ada inkonsistensi kebijakan yang diambil Pemerintah terkait reklamasi Teluk Jakarta.

"Ada kemungkinan pelakunya itu disebut dengan state capture corruption, bagian dari kekuasaan ikut terlibat. Perubahan-perubahan kebijakan, itu menjadi alat untuk menjustifikasi kejahatan," katanya.

M Sanusi saat menunggu jalannya sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 28 Desember 2016. M Sanusi saat menunggu jalannya sidang pembacaan vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis, 28 Desember 2016. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Diketahui, ada perubahan kebijakan Pemerintah dalam proyek reklamasi. Saat Menko Maritim dijabat Rizal Ramli, Pemerintah menyetop reklamasi Pulau G, pada Juli 2016. Rizal menganggap ada pelanggaran berat yang dilakukan pengembang.

Pulau G dinilai membahayakan lokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang karena jaraknya kurang dari 500 meter, sekaligus mengganggu jalur pelayaran nelayan dan lingkungan hidup.

Saat Menko Maritim dijabat Luhut Binsar Pandjaitan, moratorium itu dicabut, pada Oktober 2017. Luhut menyebut Pulau G tidak mengganggu nelayan. Pengembang bersama PLN diklaim bakal melakukan rekayasa teknis agar jalur listrik PLTU tidak terganggu.

Menurut Bambang, kasus korupsi yang ditangani KPK sebenarnya banyak yang melibatkan perusahaan. Misalnya, kasus korupsi proyek e-KTP dan dan kasus Hambalang. Namun tak semua dijerat dalam pidana korporasi oleh komisi antirasuah. Hal itu dianggap menjadikan kejahatan yang lebih rumit terabaikan.

"Sebenarnya kita sedang membiarkan satu proses kejahatan bekerja lebih sistematik, walaupun tersangkanya yang merupakan pelaku dari korporasi itu diperiksa dan ditahan setelah diadili," ucap dia.

Terlepas dari itu, Bambang melihat ada titik terang dalam penanganan dugaan pidana korporasi dalam kasus reklamasi ini. Dia menyinggung studi yang dilakukan KPK beberapa waktu lalu dengan melibatkan 12 saksi ahli bidang lingkungan, perairan, dan reklamasi.

Kesimpulannya, kata dia, "Tidak ada alasan yang bisa dijadikan dasar, secara sains, bahwa reklamasi itu justified untuk dilakukan."
Cari Keterlibatan Korporasi, KPK Jangan Berhenti Korek SanusiWarga yang tergabung dalam Forum Kerukunan Masyarakat Nelayan Muara Angke melakukan aksi damai di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman di Jakarta, Kamis 4 Agustus 2016. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Namun demikian, Bambang menilai bahwa proses untuk menjerat korporasi dalam kasus reklamasi ini tidak singkat. Perlu ada kawalan terhadap KPK agar konsisten menelusuri kasus tersebut. "Ini proses masih panjang," akunya.

Anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch (ICW) Aradila Caesar menuturkan, upaya KPK untuk menjerat korporasi dalam kasus reklamasi bisa dilakukan sepanjang memenuhi unsur yang dimuat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Pasal 4 ayat (2) Perma itu menyebutkan, Hakim dapat meminta pertanggungjawaban pidana korporasi jika, pertama, korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan korporasi.

Kedua, korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau ketiga, korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

"Kalau memenuhi unsur Perma, sangat terbuka korporasi dijerat pidana dalam kasus reklamasi. Tapi harus cermat sekali, apakah sudah memenuhi unsur-unsur dalam Perma, supaya (dibawa) ke pengadilan enggak mental begitu saja (kasusnya)," ucap Aradila.


Ia mengakui, Perma ini masih menimbulkan perdebatan. Aturan ini memang berlaku sebagai panduan bagi Hakim dalam memutus. Namun, pidana korporasi ini sudah ada di pasal 20 UU Tindak Pidana Korupsi. Ketika masih ada kekosongan hukum acara pidana korporasi, Perma dapat menjadi acuan para Hakim dalam memutus jerat korporasi berdasarkan UU Tipikor.

"Perma ini mengisi sementara (kekosongan hukum). PR ada di pemerintah dan DPR (untuk menyelesaikan RUU KUHAP)," imbuhnya.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif sementara itu mengaku belum bisa bicara lebih jauh mengenai materi yang digali dalam pendalaman kasus reklamasi itu. Ia hanya memastikan bahwa dugaan keterlibatan korporasi dalam suap Ariesman kepada Sanusi sebesar Rp 2 miliar terus digarap.