Mendagri ingin Gelar Rakornas Penegak Hukum Pusat - Daerah
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Sabtu, 04 Nov 2017 05:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berencana mengadakan suatu rapat koordinasi nasional yang melibatkan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta Jaksa Agung Muhammad Prasetyo jelang pemilihan kepala daerah serentak 2018.
Agenda rakornas yang diinginkan Tjahjo nanti yakni membahas titik-titik rawan konflik di wilayah yang menjalani pilkada. Dia berharap tahun depan rakornas yang didambakannya itu dapat terealisasi.
"Mudah-mudahan awal tahun depan ada rapat koordinasi nasional," ucap Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (3/11).
Dalam rakornas nanti, Tjahjo bakal mengundang pimpinan penegak hukum di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota yang menjalani pilkada pada 2018 mendatang.
Misalnya, dari unsur TNI, Panglima TNI akan diundang bersama jajaran di bawahnya seperti Panglima Daerah Militer (Pangdam) serta Komandan Distrik Militer (Dandim).
Begitu pula dengan unsur kepolisian. Kapolri harus turut menyertakan bawahannya, yaitu Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda), Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dalam rakornas.
Mengenai Kejaksaan Agung, Jaksa Agung, Kepala kejaksaan Tinggi, hingga Kepala Kejaksaan Negeri juga mesti ikut dalam rakornas membahas potensi konflik saat pilkada.
Tjahjo yakin kepolisian telah memetakan titik rawan konflik selama pilkada berlangsung nanti. Peta tersebut mesti dibicarakan dengan instansi lain yang berkepentingan dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada.
"Antisipasi dini harus dibahas bersama," katanya.
Tak hanya itu, Tjahjo pun menganggap Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan para calon kepala daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota perlu diikutsertakan dalam rakornas tersebut.
Tujuannya sama, yakni demi menjaga agar tidak terjadi konflik di berbagai wilayah. Tjahjo yakin bahwa sinergi antar lembaga yang baik dapat meminimalisir potensi konflik.
"Makanya (sinergi) mulai sekarang harus mulai ditingkatkan" kata Tjahjo (kid)
Agenda rakornas yang diinginkan Tjahjo nanti yakni membahas titik-titik rawan konflik di wilayah yang menjalani pilkada. Dia berharap tahun depan rakornas yang didambakannya itu dapat terealisasi.
"Mudah-mudahan awal tahun depan ada rapat koordinasi nasional," ucap Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (3/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam rakornas nanti, Tjahjo bakal mengundang pimpinan penegak hukum di tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota yang menjalani pilkada pada 2018 mendatang.
Misalnya, dari unsur TNI, Panglima TNI akan diundang bersama jajaran di bawahnya seperti Panglima Daerah Militer (Pangdam) serta Komandan Distrik Militer (Dandim).
Mengenai Kejaksaan Agung, Jaksa Agung, Kepala kejaksaan Tinggi, hingga Kepala Kejaksaan Negeri juga mesti ikut dalam rakornas membahas potensi konflik saat pilkada.
Tjahjo yakin kepolisian telah memetakan titik rawan konflik selama pilkada berlangsung nanti. Peta tersebut mesti dibicarakan dengan instansi lain yang berkepentingan dalam menyukseskan pelaksanaan pilkada.
"Antisipasi dini harus dibahas bersama," katanya.
Tak hanya itu, Tjahjo pun menganggap Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan para calon kepala daerah seperti gubernur, bupati dan wali kota perlu diikutsertakan dalam rakornas tersebut.
Tujuannya sama, yakni demi menjaga agar tidak terjadi konflik di berbagai wilayah. Tjahjo yakin bahwa sinergi antar lembaga yang baik dapat meminimalisir potensi konflik.
"Makanya (sinergi) mulai sekarang harus mulai ditingkatkan" kata Tjahjo (kid)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK