Anies Jaring Aspirasi Warganet Tertibkan Gubuk Tanah Abang
Gloria Safira Taylor | CNN Indonesia
Senin, 06 Nov 2017 07:40 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kembali menjamurnya gubuk liar di kawasan Tanah Abang akan ditertibkan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Cara penertibannya dilakukan dengan menjaring aspirasi warganet atau netizen. Upaya itu dilakukan karena pemukiman liar itu sudah mengganggu ketertiban kota dan diduga menjadi tempat prostitusi.
Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede mengungkapkan, penertiban pemukiman liar itu dipertimbangkan sebagai konsekuensi dari pengerukan saluran Kanal Banjir Barat (KBB) untuk mengantisipasi banjir. Sebab, gubuk-gubuk itu berada di tepi saluran KBB.
Saat membahas soal itu bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Rapat Pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta, pekan lalu, pihaknya diberi arahan untuk melakukan sosialisasi soal penertiban terlebih dahulu.
"Seminggu lalu di Rapim saya sampaikan bahwa pengerukan banjir kanal barat sudah dimulai tapi terhambat oleh pemukiman terpal sepanjang Jalan Irigasi, Kanal Banjir Barat Tanah Abang seterusnya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (5/11).
Isi sosialisasi itu adalah tentang pilihan kebijakan terkait keberadaan gubuk-gubuk tersebut. Opsi yang ditawarkan pihaknya kepada warganet adalah, pertama, membiarkan pemukiman tersebut; kedua, penertiban. Jika opsi penertiban yang dipilih, pihaknya meminta alternatif jenis penertiban yang dilakukan Pemerintah.
Sejauh ini pihaknya telah mendapati respon dari pengguna media sosial. Nantinya, kata Mangara, respons tersebut akan kembali disampaikan kepada Pemprov DKI sebagai bentuk evaluasi.
"Kalau sudah ada keputusan akan kami tertibkan karena sudah mengganggu," ucap Mangara. Namun, ia tak menyebutkan jenis media sosial yang digunakannya untuk menyosialisasikan kebijakan itu.
Saat ditemui di Cilincing, Jakarta Utara, Anies Baswedan mengaku akan melakukan penertiban pemukiman liar di kawasan Kanal Banjir Barat, di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dia mengaku sudah menerima laporan soal pemukiman liar tersebut dari Mangara.
"Tadi Pak Wali kota sudah melaporkan kami akan lakukan penertiban dan kami akan tindak semuanya karena memang tidak seharusnya, yang terjadi adalah selama ini pengawasannya harus kami tingkatkan," ujarnya.
Baginya, keberadaan pemukiman liar di kawasan tersebut sudah mengganggu. "Pemukiman-pemukiman liar itu amat mengganggu, nanti akan kami terjunkan," ucap dia.
Mangara menimpali, pemukiman itu bukanlah pemukiman dalam bentuk rumah-rumah yang terbuat dari kayu. Namun, itu dibangun dengan menggunakan terpal. Meski sudah berkali-kali ditertibkan, pemukiman berbahan terpal kembali berdiri.
Selain itu, ungkap Mangara, penghuni dari pemukiman terpal itu juga bukan warga DKI Jakarta. Mereka adalah orang-orang yang seringkali berpindah tempat. Dia juga menduga lokasi tersebut digunakan sebagai tempat prostitusi.
"Bahkan di sana sudah ada prostitusi gelap, setiap malam juga sering ada dangdutan," tuturnya.
Camat Tanah Abang Dedi Darsono menambahkan, pemukiman liar di daerah tersebut berjumlah kurang lebih 101 tenda liar.
Padahal pihaknya telah melakukan penertiban besar-besaran pada Juli 2017. Seolah tidak kapok dengan penertiban tersebut, Dedi mengatakan, penghuni pemukiman terpal pun kembali datang ke kawasan tersebut. Salah satu penyebabnya diduga karena perlintasan di kawasan tersebut belum berfungsi.
"Kami minta PT KAI katanya bukan kewenangan mereka tapi kewenangan Kemenhub, kami tanyakan Kemenhub katanya kewenangan PT KAI," ucapnya kemudian.
Sependapat dengan Mangara, Dedi juga menduga jika kawasan Tanah Abang justru marak dengan prostitusi. Selain menyebabkan kekumuhan, pemukiman itu juga tidak sehat dan mengganggu. "Dalam waktu dekat akan kami tertibkan," jelasnya.
[Gambas:Video CNN] (arh/djm)
Wali Kota Jakarta Pusat Mangara Pardede mengungkapkan, penertiban pemukiman liar itu dipertimbangkan sebagai konsekuensi dari pengerukan saluran Kanal Banjir Barat (KBB) untuk mengantisipasi banjir. Sebab, gubuk-gubuk itu berada di tepi saluran KBB.
Saat membahas soal itu bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam Rapat Pimpinan di Balai Kota DKI Jakarta, pekan lalu, pihaknya diberi arahan untuk melakukan sosialisasi soal penertiban terlebih dahulu.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isi sosialisasi itu adalah tentang pilihan kebijakan terkait keberadaan gubuk-gubuk tersebut. Opsi yang ditawarkan pihaknya kepada warganet adalah, pertama, membiarkan pemukiman tersebut; kedua, penertiban. Jika opsi penertiban yang dipilih, pihaknya meminta alternatif jenis penertiban yang dilakukan Pemerintah.
"Kalau sudah ada keputusan akan kami tertibkan karena sudah mengganggu," ucap Mangara. Namun, ia tak menyebutkan jenis media sosial yang digunakannya untuk menyosialisasikan kebijakan itu.
Saat ditemui di Cilincing, Jakarta Utara, Anies Baswedan mengaku akan melakukan penertiban pemukiman liar di kawasan Kanal Banjir Barat, di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dia mengaku sudah menerima laporan soal pemukiman liar tersebut dari Mangara.
"Tadi Pak Wali kota sudah melaporkan kami akan lakukan penertiban dan kami akan tindak semuanya karena memang tidak seharusnya, yang terjadi adalah selama ini pengawasannya harus kami tingkatkan," ujarnya.
Baginya, keberadaan pemukiman liar di kawasan tersebut sudah mengganggu. "Pemukiman-pemukiman liar itu amat mengganggu, nanti akan kami terjunkan," ucap dia.
Mangara menimpali, pemukiman itu bukanlah pemukiman dalam bentuk rumah-rumah yang terbuat dari kayu. Namun, itu dibangun dengan menggunakan terpal. Meski sudah berkali-kali ditertibkan, pemukiman berbahan terpal kembali berdiri.
Selain itu, ungkap Mangara, penghuni dari pemukiman terpal itu juga bukan warga DKI Jakarta. Mereka adalah orang-orang yang seringkali berpindah tempat. Dia juga menduga lokasi tersebut digunakan sebagai tempat prostitusi.
"Bahkan di sana sudah ada prostitusi gelap, setiap malam juga sering ada dangdutan," tuturnya.
Camat Tanah Abang Dedi Darsono menambahkan, pemukiman liar di daerah tersebut berjumlah kurang lebih 101 tenda liar.
Padahal pihaknya telah melakukan penertiban besar-besaran pada Juli 2017. Seolah tidak kapok dengan penertiban tersebut, Dedi mengatakan, penghuni pemukiman terpal pun kembali datang ke kawasan tersebut. Salah satu penyebabnya diduga karena perlintasan di kawasan tersebut belum berfungsi.
"Kami minta PT KAI katanya bukan kewenangan mereka tapi kewenangan Kemenhub, kami tanyakan Kemenhub katanya kewenangan PT KAI," ucapnya kemudian.
Sependapat dengan Mangara, Dedi juga menduga jika kawasan Tanah Abang justru marak dengan prostitusi. Selain menyebabkan kekumuhan, pemukiman itu juga tidak sehat dan mengganggu. "Dalam waktu dekat akan kami tertibkan," jelasnya.
[Gambas:Video CNN] (arh/djm)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK