Hadir Rapat RAPBD, Anies Titip Anggaran Pro Warga Marjinal

Tiara Sutari, CNN Indonesia | Senin, 06/11/2017 14:54 WIB
Hadir Rapat RAPBD, Anies Titip Anggaran Pro Warga Marjinal Gubernur DKI Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno menghadiri rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS untuk APBD 2018. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sejumlah jajaran Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) mulai melakukan rapat pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2018 ke Badan Anggar (Banggar) DPRD DKI.

Pembahasan yang biasanya hanya dilakukan antara jajaran SKPD Pemprov dengan Anggota DPRD di Gedung DPRD DKI Jakarta ini, kali ini ikut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.


Perihal kehadirannya, Anies mengaku ingin memantau dan menitipkan pesan. Di samping itu dia juga hanya membuka dan memberikan sedikit wejangan sebelum rapat dimulai.


“Saya cuma menitipkan pesan saja, enggak (ikut) sampai selesai,” kata Anies di Komplek DPRD DKI Jakarta, Senin (6/11).

Salah satu pesan yang dititipkan Anies adalah agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Anggota DPRD DKI mengedepankan kepentingan rakyat kecil serta transparansi dalam pembahasan anggaran 2018.


Anies mengingatkan jangan sampai ada yang memasukkan kepentingan personal atau birokrasi berbelit-belit dalam rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS itu.

“Kami menegaskan anggaran disusun harus memberikan penekanan utama, keberpihakan pada warga marjinal, lemah,” kata Anies.

Selain itu, Anies juga mengingatkan pentingnya aspek efektivitas dan transparansi. Dia meminta agar penyusunan anggaran yang baru dimulai itu dapat dipertanggungjawabkan bersama kepada rakyat.

“Kita tegakkan prinsip transparansi, proses maupun penerapannya harus terbuka, dan jangan lupa kebahagiaan warga,” kata dia.

Usai menyampaikan pesan di hadapan sejumlah SKPD dan anggota Dewan, Anies dan Sandiaga kemudian meninggalkan ruangan Badan Anggaran.

Rancangan KUA-PPAS Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk APBD 2018 diusulkan sebesar Rp76,78 triliun atau meningkat dari rancangan awal KUA-PPAS sebesar Rp74,6 triliun.

Sekretaris Daerah Pemprov DKI Saefullah mengatakan, peningkatan tersebut sebagian besar dialokasikan untuk kepentingan belanja daerah demi memenuhi visi misi Anies-Sandi.

"Peningkatan tersebut dialokasikan untuk memenuhi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur (Anies-Sandi) di antaranya KJP plus, KJS plus, DP nol rupiah, OK OCE, dan lainnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]
(wis/djm)