Sandiaga menilai, preman sudah memahami seluk-beluk Tanah Abang. Saran atau masukan mereka pun dianggapnya bisa berguna untuk menata kawasan tersebut.
"Maksudnya, kami memastikan positioning mereka, sehingga masukan mereka bisa kami tampung dalam rangka menata Tanah Abang," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Langkah semacam itu tidak pernah dilakukan sebelumnya oleh Pemprov DKI terdahulu, baik di masa kepemimpinan Joko Widodo maupun Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Di masa Jokowi, penataan dilakukan dengan memindahkan para pedagang yang berjualan di jalan dan trotoar ke Blok G.
Sandiaga enggan menanggapi temuan Ombudsman RI yang menyebut adanya preman yang membantu melancarkan PKL liar berdagang.
Berdasarkan temuan Ombudsman RI, preman Tanah Abang berperan dalam menjamin keberlangsungan usaha PKL liar Tanah Abang. Salah satu caranya, menginformasikan jika ada penertiban. Atas jasa-jasanya itu, preman lokal menerima sejumlah uang dari PKL.
Dugaan itu diperoleh dari hasil investigasi pada 9-10 Agustus 2017 di enam lokasi yang berbeda. Dari hasil investigasi juga ditemukan relasi antara Satpol PP dengan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dalam melindungi PKL berjualan di lokasi yang dilarang. (arh/gil)