Merasa Dikibuli, Buruh Resmi Cabut Mandat pada Anies-Sandi

Priska Sari Pratiwi, CNN Indonesia | Jumat, 10/11/2017 15:39 WIB
Merasa Dikibuli, Buruh Resmi Cabut Mandat pada Anies-Sandi Buruh mencabut mandat pada Anies-Sandi karena merasa dibohongi soal upah minumum provinsi DKI Jakarta 2018. (CNN Indonesia/Lalu Rahadian)
Jakarta, CNN Indonesia -- Massa buruh yang berasal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akhirnya mencabut mandat mereka untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno.

Pencabutan mandat dilakukan karena keduanya dinilai telah membohongi buruh terkait penetapan upah minimum provinsi.

“Hari ini atas nama buruh Jakarta, kami nyatakan cabut mandat untuk Anies-Sandi, gubernur pembohong dan wakil gubernur Jakarta pembohong,” kata Presiden KSPI Said Iqbal dari atas mobil komando dalam aksi demo buruh di Jakarta, Jumat (10/11).



Sebagai bentuk pencabutan mandat, massa buruh sempat melakukan aksi bakar kardus dan botol-botol bekas di jalan di depan Balai Kota DKI. 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Gubernur Anies pada 1 November lalu resmi menetapkan UMP 2018 untuk wilayah DKI sebesar Rp3,648.035. 

Jumlah itu tak sesuai dengan tuntutan buruh sebesar Rp3,9 juta. Inilah yang memicu demonstrasi di Balai Kota dalam beberapa hari terakhir.


Hari ini, demo buruh di Balai Kota dimulai usai salat Jumat. Saat ini sebagian massa aksi demo buruh mulai berjalan menuju Istana Negara. 

Mereka yang menuju Istana Negara umumnya buruh yang berasal dari luar daerah Jakarta. Sementara massa buruh dari Jakarta tetap bertahan di depan Balai Kota. 

Para buruh berjalan kaki sambil membentuk barisan menuju Istana Negara. Nantinya para buruh akan menyampaikan tuntutan upah minimum kepada Presiden Joko Widodo. 

Said Iqbal menilai, pemimpin di Balai Kota memiliki sikap yang sama dengan poros Istana. 

“Sebagian buruh berjalan ke istana karena poros istana dan Balai Kota adalah sama-sama pemimpin yang ingkar janji,” ujar Said.


Para buruh yang berdemo hari ini tidak hanya berasal dari Jakarta, tetapi juga dari wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Cirebon.

Aksi tersebut menyuarakan tiga tuntutan yakni cabut PP nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, revisi UMP DKI menjadi Rp3.917.000, dan turunkan harga listrik dan kebutuhan pokok.

Sementara itu Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyatakan akan menampung aspirasi yang disampaikan oleh buruh. 

Menurutnya, buruh adalah pahlawan ekonomi namun kesejahteraannya belum terjamin. Maka dari itu, selain menetapkan UMP Rp3,64 juta, juga ditetapkan  komponen subsidi bagi buruh. Di antaranya subsidi pangan, subsidi transportasi, dan subsidi pendidikan.  (wis)