Anies Minta Waktu Penuhi Kontrak Politik dengan Buruh

Priska Sari Pratiwi, CNN Indonesia | Sabtu, 11/11/2017 00:13 WIB
Anies Minta Waktu Penuhi Kontrak Politik dengan Buruh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, seluruh isi kontrak politik dengan buruh akan dilaksanakan secara bertahap. (CNN Indonesia/Mesha Mediani)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan akan tetap memenuhi seluruh isi kontrak politik yang disepakati bersama buruh. Namun semua itu akan dipenuhi secara bertahap.

Anies dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebelumnya dituding pembohong oleh buruh karena melanggar kontrak politik yang salah satunya menyepakati kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sesuai Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Namun kenyataannya UMP DKI ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.

“Iya ada (kontrak politik), karena itu akan kami laksanakan semua. Tapi beri kami waktu untuk menjalankannya,” ujar Anies di Balai Kota DKI, Jumat (10/11).



Isi kontrak politik yang telah ditandatangani Anies-Sandi saat kampanye itu di antaranya memuat tuntutan penghentian sistem kerja outsourcing, subsidi kepemilikan rumah murah, menyediakan transportasi publik bersubsidi, termasuk menetapkan UMP DKI sesuai mekanisme dewan pengupahan.

Anies mengatakan, seluruh isi kontrak politik itu akan dilaksanakan secara bertahap. Mantan Mendikbud ini beralasan baru menjabat sebagai gubernur selama dua pekan sehingga butuh waktu untuk mewujudkan seluruh isi kontrak politik tersebut.

“Semua akan kami jalankan, kan ada yang dikerjakan bulan ini, bulan depan,” katanya.


Namun ia enggan merinci lebih jauh saat disinggung soal kenaikan UMP kembali sesuai tuntutan buruh tahun depan. Anies memastikan semua isi kontrak politik itu akan diselesaikan selama lima tahun masa kepemimpinan di DKI.

“Kami bertugas di tempat ini mulai 2017-2022. Semua perlu waktu, nanti akan kami tunaikan dengan baik,” ucapnya.

Para buruh melakukan aksi demo di Balai Kota dan Istana Negara hari ini. Aksi tersebut menyuarakan tiga tuntutan. Pertama, permintaan untuk mencabut PP 78/2015 tentang pengupahan. Kedua, permintaan untuk revisi UMP DKI menjadi Rp3.917.000. Ketiga, permintaan untuk menurunkan harga listrik dan kebutuhan pokok.


Massa buruh juga mencabut mandat dukungan pada Anies-Sandi karena dianggap berbohong dan melanggar kontrak politik yang telah disepakati saat masa kampanye. (pmg/pmg)