Pemprov-DPRD DKI Finalisasi Defisit Anggaran Prioritas Anies
Dias Saraswati | CNN Indonesia
Selasa, 14 Nov 2017 07:06 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- DPRD DKI belum mencapai kesepakatan dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) tentang pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ABPD 2018.
Belum tercapainya kesepakatan dikarenakan ditemukan adanya kekurangan anggaran atau defisit sebesar Rp2,5 triliun dalam rencana anggaran program Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tersebut. Rapat pembahasan ini pun diskors hingga Selasa.
"Kita masih mengalami defisit anggaran Rp2,5 triliun, rapatnya kita skors agar TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dapat menentukan kekuarangan ini," kata Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana alias Sani usai rapat di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (13/11).
Defisit Rp2,5 triliun tersebut diperoleh setelah semua komisi menyampaikan seluruh rencana anggaran program Anies-Sandi. Total pengeluaran pembiayaan mencapai Rp78.195.156.102.237, sementara total penerimaan pembiayaan hanya sebesar Rp75.683.381.944.885.
Sani berharap, dalam rapat banggar esok hari, kesepakatan sudah bisa dicapai. Sebab sudah tidak ada waktu lagi untuk melalukan rapat banggar lantaran rapat paripurna akan digelar pada Rabu (15/11).
"Kita sudah tidak bisa memundurkan lagi paripurna hari Rabu, karena selain melaksanakan pidato penyampaian RAPBD 2018, paripurna juga mengagendakan pidato visi misi gubernur," tuturnya.
Penandatanganan nota kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) nilai Rancangan ABPD oleh pimpinan Banggar dan Gubernur DKI Jakarta juga harus ditunda hingga esok hari. MoU itu diteken setelah rapat kedua pihak mencapai kesepakatan.
Di sisi lain Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan Tin Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan melaporkan perihal masalah defisit tersebut kepada gubernur. Selain melaporkan, TPAD juga akan melakukan konsultasi dengan gubernur untuk mencari solusi untuk menutup defisit itu.
Namun, Saefullah juga menyampaikan dalam banggar sudah disampaikan beberapa solusi untuk menyelesaikan defisit itu. Salah satunya dengan mengurangi anggaran PMD untuk PT Jakpro yang digunakan untuk pengerjaan proyek LRT fase II.
"LRT fase II, berarti tidak akan menganggu persiapan Asian Games," ucap Saefullah.
Selain itu, lanjut Saefullah, Pemprov juga akan mengurangi anggaran PMD lainnya yang sudah lama tidak digunakan untuk dikembalikan sehingga bisa menutup defisit itu.
"Kita akan tanyakan gubernur dulu, konsultasi seperti apa. Intinya, ini masih dinamis, angkanya masih bergerak terus," tuturnya. (osc/djm)
Belum tercapainya kesepakatan dikarenakan ditemukan adanya kekurangan anggaran atau defisit sebesar Rp2,5 triliun dalam rencana anggaran program Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno tersebut. Rapat pembahasan ini pun diskors hingga Selasa.
"Kita masih mengalami defisit anggaran Rp2,5 triliun, rapatnya kita skors agar TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dapat menentukan kekuarangan ini," kata Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana alias Sani usai rapat di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (13/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Defisit Rp2,5 triliun tersebut diperoleh setelah semua komisi menyampaikan seluruh rencana anggaran program Anies-Sandi. Total pengeluaran pembiayaan mencapai Rp78.195.156.102.237, sementara total penerimaan pembiayaan hanya sebesar Rp75.683.381.944.885.
Sani berharap, dalam rapat banggar esok hari, kesepakatan sudah bisa dicapai. Sebab sudah tidak ada waktu lagi untuk melalukan rapat banggar lantaran rapat paripurna akan digelar pada Rabu (15/11).
Penandatanganan nota kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) nilai Rancangan ABPD oleh pimpinan Banggar dan Gubernur DKI Jakarta juga harus ditunda hingga esok hari. MoU itu diteken setelah rapat kedua pihak mencapai kesepakatan.
Di sisi lain Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan Tin Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan melaporkan perihal masalah defisit tersebut kepada gubernur. Selain melaporkan, TPAD juga akan melakukan konsultasi dengan gubernur untuk mencari solusi untuk menutup defisit itu.
Namun, Saefullah juga menyampaikan dalam banggar sudah disampaikan beberapa solusi untuk menyelesaikan defisit itu. Salah satunya dengan mengurangi anggaran PMD untuk PT Jakpro yang digunakan untuk pengerjaan proyek LRT fase II.
Lihat juga:Rincian Program Rp76 Triliun Anies-Sandi |
"LRT fase II, berarti tidak akan menganggu persiapan Asian Games," ucap Saefullah.
Selain itu, lanjut Saefullah, Pemprov juga akan mengurangi anggaran PMD lainnya yang sudah lama tidak digunakan untuk dikembalikan sehingga bisa menutup defisit itu.
"Kita akan tanyakan gubernur dulu, konsultasi seperti apa. Intinya, ini masih dinamis, angkanya masih bergerak terus," tuturnya. (osc/djm)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK