DPRD akan Bahas Anggaran Program Prioritas Anies 6 November
CNN Indonesia
Rabu, 01 Nov 2017 18:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 dijadwalkan akan dilaksanakan pada 6-7 November mendatang.
Rancangan tersebut penting untuk penyusunan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2018 yang sejatinya harus disepakati akhir Desember 2017, sebagaimana diatur Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018.
"KUA-PPAS itu sebenarnya domain eksekutif. Kami mengharapkan tanggal 6 November 2017 sudah mulai pembahasan," ujar Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/11).
Menurutnya, terdapat sejumlah poin dalam draf KUA-PPAS yang harus diperbaiki. Sebab dalam draf terakhir yang tertuang di masa akhir jabatan mantan Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat belum memuat program-program yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Syarif yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) ini menargetkan dapat menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS selama 10 hari kerja.
"Nanti alurnya dari rapat komisi kemudian dilimpahkan ke rapat banggar. Mudah-mudahan bisa tepat waktu," katanya.
Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saefullah sebelumnya mengaku hanya menunggu undangan DPRD untuk rapat badan musyawarah (bamus) membahas rancangan Perda APBD 2018.
Dia menyebut Pemprov DKI sudah memperbaiki poin-poin dalam rancangan KUA-PPAS dari sisi internal terlebih dahulu, seperti visi-misi gubernur dan wakilnya
"Selebihnya, nanti kalau ada perubahan, harus diubahnya di forum. Kami tidak mau perubahannya itu satu kamar, harus bersama-sama perubahannya dalam forum supaya tahu bahwa ini perubahannya terjadi di forum dan merupakan hasil pembahasan," kata Saefullah.
Sementara itu dari hasil rapat Bamus, Rabu (1/11) telah ditentukan pembahasan KUA-PPAS bersama komisi pada 6-7 November 2017. Kemudian pada 8-9 November 2017 akan dilakukan rapat banggar bersama para pimpinan komisi untuk menjelaskan hasil pembahasan rancangan anggaran program prioritas Anies-Sandi.
[Gambas:Video CNN]
Rancangan tersebut penting untuk penyusunan Peraturan Daerah (Perda) APBD 2018 yang sejatinya harus disepakati akhir Desember 2017, sebagaimana diatur Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018.
"KUA-PPAS itu sebenarnya domain eksekutif. Kami mengharapkan tanggal 6 November 2017 sudah mulai pembahasan," ujar Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta Syarif kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, terdapat sejumlah poin dalam draf KUA-PPAS yang harus diperbaiki. Sebab dalam draf terakhir yang tertuang di masa akhir jabatan mantan Gubernur DKI Djarot Syaiful Hidayat belum memuat program-program yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Syarif yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar) ini menargetkan dapat menyelesaikan pembahasan KUA-PPAS selama 10 hari kerja.
Sekretaris Daerah Pemprov DKI Jakarta Saefullah sebelumnya mengaku hanya menunggu undangan DPRD untuk rapat badan musyawarah (bamus) membahas rancangan Perda APBD 2018.
Dia menyebut Pemprov DKI sudah memperbaiki poin-poin dalam rancangan KUA-PPAS dari sisi internal terlebih dahulu, seperti visi-misi gubernur dan wakilnya
"Selebihnya, nanti kalau ada perubahan, harus diubahnya di forum. Kami tidak mau perubahannya itu satu kamar, harus bersama-sama perubahannya dalam forum supaya tahu bahwa ini perubahannya terjadi di forum dan merupakan hasil pembahasan," kata Saefullah.
Sementara itu dari hasil rapat Bamus, Rabu (1/11) telah ditentukan pembahasan KUA-PPAS bersama komisi pada 6-7 November 2017. Kemudian pada 8-9 November 2017 akan dilakukan rapat banggar bersama para pimpinan komisi untuk menjelaskan hasil pembahasan rancangan anggaran program prioritas Anies-Sandi.
[Gambas:Video CNN]
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK