Analisis

Vonis Buni Yani, Potongan Video Ahok dan Keraguan Hakim

Priska Sari Pratiwi , CNN Indonesia | Rabu, 15/11/2017 11:13 WIB
Vonis Buni Yani, Potongan Video Ahok dan Keraguan Hakim Buni Yani divonis 1,5 tahun oleh hakim PN Bandung namun tidak diperintahkan untuk ditahan. (ANTARA FOTO/Fahrul Jayadiputra)
Jakarta, CNN Indonesia -- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan pada terdakwa kasus penyebaran ujaran kebencian Buni Yani. Ia dinilai terbukti menyebarkan ujaran kebencian bernuansa SARA melalui video Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat mengutip surat Al-Maidah ayat 51 dalam pidato di Kepulauan Seribu yang diunggah ke Facebook.

Meski memutus bersalah, hakim tak memerintahkan Buni ditahan karena tidak cukup alasan. Selain itu, Buni Yani mengajukan banding sehingga kasusnya belum berkekuatan hukum tetap.

Vonis hakim ini dinilai janggal oleh sejumlah pihak. Jika dibandingkan dengan kasus penodaan agama yang menjerat Ahok, hakim memerintahkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu langsung ditahan. Ahok divonis dua tahun penjara oleh majelis hakim PN Jakarta Utara karena dinilai terbukti melakukan penodaan agama. 
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar mengatakan, vonis hakim pada Buni Yani aneh dan tidak logis. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan Buni terbukti sengaja memotong video Ahok saat berpidato di Kepulauan Seribu. Atas dasar itu, menurut Fikar, hukuman bagi Buni mestinya lebih berat. 

“Jika hakim yakin Buni memotong video sehingga membuat Ahok terlihat menghina agama, harusnya Buni dihukum lebih berat,” ujar Fikar kepada CNNIndonesia.com, Rabu (15/11).
Vonis Buni Yani, Potongan Video Ahok dan Keraguan Hakim(Buni Yani divonis 1,5 tahun penjara oleh hakim PN Negeri Bandung. ANTARA FOTO/Fahrul Jayadiputra)
Di sisi lain, lanjut Fikar, putusan hakim PN Jakarta Utara dinilai tepat karena menjatuhkan vonis penjara bagi Ahok berdasarkan video utuh yang tak dipotong oleh Buni. “Artinya dipotong atau tidak, video itu sudah dapat menjadi dasar menjatuhkan hukuman,” katanya. 

Namun jika hakim mendasarkan pada video yang dipotong oleh Buni, menurut Fikar, justru akan menimbulkan ketidakjelasan karena tak ada tolok ukur sejauh mana video itu memengaruhi terbuktinya tindak pidana penodaan agama yang dilakukan Ahok. 
Sementara terkait putusan hakim yang tak memerintahkan Buni ditahan, lanjut Fikar, dinilai sebagai bentuk keraguan hakim. Menurutnya, hakim punya pertimbangan sendiri untuk tak menahan Buni. 

Berbeda dengan putusan hakim terhadap Ahok yang langsung ditahan dengan pertimbangan pasal 21 KUHAP yakni khawatir terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, ataupun mengulangi tindak pidana.

Fikar menegaskan, ketentuan penahanan terdakwa sedianya telah diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf a KUHAP. Dari ketentuan tersebut, jika selama proses persidangan terdakwa tidak ditahan, hakim dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan sepanjang terdapat alasan yang cukup. 

Namun untuk perkara Buni, menurutnya, hakim masih mempertimbangkan untuk tak menahan karena tak menutup kemungkinan dalam proses banding atau kasasi putusannya akan berubah. 

“Tapi kelihatannya hakim memang ragu sehingga tidak ditahan,” ujarnya.

Kuasa hukum Buni, Aldwin Rahadian, mengaku tak tahu pasti pertimbangan hakim tak menahan kliennya. Namun pihaknya tetap akan mengajukan banding karena menilai terdapat sejumlah fakta persidangan yang tak tepat. 

“Selama tidak disebutkan dalam amar putusan, saat melakukan banding ya tidak akan ditahan sampai berkekuatan hukum tetap,” katanya. 
Buni terseret ke meja hijau akibat cuplikan video rekaman pidato Ahok saat menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta di Kepulauan Seribu yang diunggah sang terdakwa ke akun Facebook.

Akibat unggahannya atas pernyataan Ahok terkait Pilkada dan Surat Alquran, Almaidah ayat 51 itu, terjadi gelombang aksi menggugat sang Gubernur. Ahok dituduh telah melakukan penistaan agama.

Ahok lalu disidang di PN Jakarta Utara dan mendapatkan vonis penjara dua tahun. Ahok tak mengajukan banding atas hukumannya, dan kini ia dipenjara di Rumah Tahanan Markas Komando Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok.
[Gambas:Video CNN]

(sur)