Prabowo Sebut Nyaris Semua Proyek Dikorupsi

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto menyinggung korupsi semakin banyak terjadi di Indonesia. Hal itu tampak dalam rasuah yang terjadi hampir di semua proyek di Indonesia.

“Hampir setiap proyek yang dibangun pasti ada penggelembungan nilai. Ada mark-up, itu artinya pencurian,” kata Prabowo, dalam pidatonya yang bertajuk ‘Membangun Kesadaran Bangsa’, dalam gelaran Dies Natalis ke-XVIII dan Wisuda ke-XV Universitas Bung Karno (UBK), di Balai Sudirman, Jakarta, Kamis (16/11).

Lihat juga: Cegah Korupsi, Pemerintah Diminta Perketat Penerbitan IUP

Prabowo, yang bakal diusung kembali Gerindra sebagai Calon Presiden di Pemilu 2019, tidak merinci proyek-proyek yang dikorupsi itu. Dia hanya menyebut bahwa indikasi banyaknya korupsi itu ada pada ketimpangan kesejahteraan di Indonesia. Kekayaan alam yang melimpah seolah raib begitu saja meski Indonesia sudah merdeka selama 72 tahun.

Contohnya kaum petani di Indonesia. Menurut Prabowo, petani tidak mendapatkan keuntungan meski Indonesia adalah negara agraris.

“Kita semua mengerti bahwa korupsi sudah begitu merajalela,” cetus dia, yang saat itu memakai kemeja coklat lengan pendek.

Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) ini juga merujuk data ketimpangan pendapatan dalam rasio gini di Indonesia. Ia menyebut, rasio gini Indonesia berada di angka 0,45 sampai 0,47. Artinya, kekayaan Indonesia hanya bertumpuk pada kurang 1 persen penduduk Indonesia.

Lihat juga: Ketua MK Sebut Penyebab Maraknya Tindak Pidana Korupsi

Meskipun kekayaan Indonesia sudah sejak lama jadi incaran dan eksploitasi asing, kata Prabowo, masyarakat tidak bisa selalu menyalahkan pihak asing dalam hal pemerataan hasil sumber daya alam. Ia mendorong semua pihak untuk lebih menjaganya.

Dalam acara yang diikuti 1.086 wisudawan itu, hadir pula Ketua Dewan Pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, Jenderal (Purn.) Djoko Santoso, dan duta besar negara sahabat.

Diketahui, salah satu proyek di pemerintahan yang diduga dikorupsi adalah proyek pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam negeri. Nilai kerugian negara disebut mencapai Rp 2,3 triliun. Salah satu tersangkanya adalah Ketua DPR Setya Novanto.

(arh/gil)