Didesak Senior, DPP Golkar Belum Urus Pergantian Setnov
Gloria Safira Taylor | CNN Indonesia
Kamis, 16 Nov 2017 21:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham mengaku menghargai pesan yang disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta partainya untuk segera mengganti Ketua Umum yang dijabat oleh Setya Novanto.
Namun demikian, harus ada mekanisme pergantian Ketua Umum yang harus dipatuhi.
"Kami sangat hargai saran dan pikiran dari kader Golkar apalagi yang datang dari senior. Tapi semua dirangkai oleh sistem seperti AD/ART," ujarnya, di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (16/11).
Lantaran itu, Idrus melanjutkan, sejauh ini DPP Partai Golkar belum memiliki rencana menggelar rapat internal untuk membahas pergantian atau pe-nonaktif-an Novanto.
"Tidak ada (rapat internal). Sampai sekarang belum ada dan kami justru hari ini atau besok sebagian besar ke Makassar karena bagian dari integral dari rangkaian kegiatan HUT Partai Golkar," ungkapnya.
Acara lain di Makassar adalah deklarasi pasangan Nurdin Halid-Azis Qahar yang diusung Partai Golkar di Pilgub Sulawesi Selatan, gelaran Nusantara Memasak, pekan kreatifitas, dan Jalan Santai Partai Golkar (JAGO).
Idrus sebelumnya menjelaskan soal mekanisme pergantian pimpinan partai diatur melalui Musyawarah Nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.
Pasal 32 Ayat 3 huruf (a) AD/ART Golkar menjelaskan, partai bisa menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa jika dihadapkan pada kegentingan yang memaksa. Munaslub bisa diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
"Itu sudah ada di sana. Munas satu dan dua ditentukan DPD 1. Itu ada AD/ARTnya," kata Idrus, Minggu (12/11).
JK sebelumnya meminta supaya Golkar cepat mengganti Setya setelah yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya saat KPK melakukan penjemputan paksa, Rabu (15/11) malam. Penjemputan paksa itu untuk memeriksa Setya sebagai tersangka korupsi E-KTP.
"Ya harus segera kalau ketua menghilang. Masa kapten menghilang tidak diganti. Masa partainya hilang juga," tutur JK usai menghadiri Rapat Kerja Nasional Partai NasDem di Kemayoran, Jakarta..
Selain JK, senior Golkar yang mendesak Novanto diganti adalah Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung. Ia mendesak digelarnya Munaslub Partai Golkar untuk mengganti Ketua Umum demi menyelamatkan partai. Sebelum itu, partai harus memilih lebih dahulu Pelaksana Tugas Ketua Umum untuk mempersiapkan Munas.
"Opini publik kepada Golkar semakin menurun, tren elektabilitas juga menurun. Mimpi buruk buat saya kalau (Golkar) di bawah (parliamentary) treshold. Solusinya ya harus ada perubahan. Termasuk perubahan dalam kepemimpinan," ujarnya, saat ditemui di Jakarta Kamis (9/11). (arh/wis)
Namun demikian, harus ada mekanisme pergantian Ketua Umum yang harus dipatuhi.
"Kami sangat hargai saran dan pikiran dari kader Golkar apalagi yang datang dari senior. Tapi semua dirangkai oleh sistem seperti AD/ART," ujarnya, di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (16/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lantaran itu, Idrus melanjutkan, sejauh ini DPP Partai Golkar belum memiliki rencana menggelar rapat internal untuk membahas pergantian atau pe-nonaktif-an Novanto.
"Tidak ada (rapat internal). Sampai sekarang belum ada dan kami justru hari ini atau besok sebagian besar ke Makassar karena bagian dari integral dari rangkaian kegiatan HUT Partai Golkar," ungkapnya.
Idrus sebelumnya menjelaskan soal mekanisme pergantian pimpinan partai diatur melalui Musyawarah Nasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 32 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.
 Wapres Jusuf Kalla (tengah) saat bicara tentang gagasan untuk mengganti Ketua Umum Partai Golkar setelah Setya Novanto raib, Kamis (16/11). (Foto: Dok. Sekretariat Wakil Presiden RI) |
Pasal 32 Ayat 3 huruf (a) AD/ART Golkar menjelaskan, partai bisa menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa jika dihadapkan pada kegentingan yang memaksa. Munaslub bisa diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
"Itu sudah ada di sana. Munas satu dan dua ditentukan DPD 1. Itu ada AD/ARTnya," kata Idrus, Minggu (12/11).
JK sebelumnya meminta supaya Golkar cepat mengganti Setya setelah yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya saat KPK melakukan penjemputan paksa, Rabu (15/11) malam. Penjemputan paksa itu untuk memeriksa Setya sebagai tersangka korupsi E-KTP.
"Ya harus segera kalau ketua menghilang. Masa kapten menghilang tidak diganti. Masa partainya hilang juga," tutur JK usai menghadiri Rapat Kerja Nasional Partai NasDem di Kemayoran, Jakarta..
Selain JK, senior Golkar yang mendesak Novanto diganti adalah Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung. Ia mendesak digelarnya Munaslub Partai Golkar untuk mengganti Ketua Umum demi menyelamatkan partai. Sebelum itu, partai harus memilih lebih dahulu Pelaksana Tugas Ketua Umum untuk mempersiapkan Munas.
"Opini publik kepada Golkar semakin menurun, tren elektabilitas juga menurun. Mimpi buruk buat saya kalau (Golkar) di bawah (parliamentary) treshold. Solusinya ya harus ada perubahan. Termasuk perubahan dalam kepemimpinan," ujarnya, saat ditemui di Jakarta Kamis (9/11). (arh/wis)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK