Akbar Tanjung Takut Golkar Tak Dapat Kursi DPR karena Setnov
Rizky Sekar Afrisia | CNN Indonesia
Minggu, 19 Nov 2017 08:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Akbar Tanjung khawatir Golkar tak lagi bisa memiliki perwakilan di kursi DPR gara-gara kasus Setya Novanto. Saat ini saja, ia menyadari, elektabilitas Golkar terus turun.
“Yang saya takutkan kalau raihannya kurang dari empat persen maka Golkar tidak akan memiliki perwakilan di DPR karena di bawah ambang batas,” katanya di sela-sela Musyawarah Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ke-10 di Medan, Sumatera Utara.
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar itu mengungkapkan, hasil survei sejauh ini menunjukkan elektabilitas partai berlambang beringin itu menurun, raihannya enam persen.
Sebelumnya, kader muda Partai Golkar Mirwan BZ Vauly juga menuturkan elektabilitas itu tinggal 7,4 persen dari 14 persen. Jika terus turun, posisi Golkar bisa jadi rentan.
Seperti anggota partai senior lain, Akbar pun menyarankan pengurus DPP Partai Golkar segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) terkait status hukum Setnov.
Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Golkar itu sudah ditetapkan sebagai tersangka KPK. Ia harus diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi proyek e-KTP. Namun Setnov berkelit. Setelah tak datang pemeriksaan dan ‘menghilang,’ ia muncul dengan kabar kecelakaan.
"Yang paling efektif, paling memiliki legitimasi tinggi dan efektif melalui Munas," kata Akbar yang pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara, pada Sabtu (18/11) kemarin.
Menurutnya, Golkar harus segera mencari pengganti Setnov sebagai Ketua Umum, yang tidak terkontaminasi masalah hukum. Selain itu, pemimpin Partai Golkar yang baru nanti juga harus membawa tema yang tidak itu-itu saja dan tidak berkepentingan pribadi.
Akbar optimistis citra Partai Golkar akan kembali membaik jika seluruh kader berjuang dan berkomitmen membawa perubahan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Sementara Setnov sendiri, disarankan Akbar, fokus menjalani proses hukum terkait dirinya.
[Gambas:Video CNN]
Apalagi, Akbar melanjutkan, sejumlah perusahaan keluarganya disebut terlibat proyek e-KTP.
Sebelumnya, saran yang sama sudah dilontarkan petinggi Golkar lain. Namun Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham belum memiliki rencana menggelar rapat internal untuk membahas pergantian atau pe-nonaktif-an Novanto. Menurutnya, harus ada mekanisme pergantian Ketua Umum yang harus dipatuhi.
(antara/rsa)
“Yang saya takutkan kalau raihannya kurang dari empat persen maka Golkar tidak akan memiliki perwakilan di DPR karena di bawah ambang batas,” katanya di sela-sela Musyawarah Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) ke-10 di Medan, Sumatera Utara.
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar itu mengungkapkan, hasil survei sejauh ini menunjukkan elektabilitas partai berlambang beringin itu menurun, raihannya enam persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, kader muda Partai Golkar Mirwan BZ Vauly juga menuturkan elektabilitas itu tinggal 7,4 persen dari 14 persen. Jika terus turun, posisi Golkar bisa jadi rentan.
Seperti anggota partai senior lain, Akbar pun menyarankan pengurus DPP Partai Golkar segera menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) terkait status hukum Setnov.
"Yang paling efektif, paling memiliki legitimasi tinggi dan efektif melalui Munas," kata Akbar yang pernah menjadi Menteri Sekretaris Negara, pada Sabtu (18/11) kemarin.
Menurutnya, Golkar harus segera mencari pengganti Setnov sebagai Ketua Umum, yang tidak terkontaminasi masalah hukum. Selain itu, pemimpin Partai Golkar yang baru nanti juga harus membawa tema yang tidak itu-itu saja dan tidak berkepentingan pribadi.
Akbar optimistis citra Partai Golkar akan kembali membaik jika seluruh kader berjuang dan berkomitmen membawa perubahan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Sementara Setnov sendiri, disarankan Akbar, fokus menjalani proses hukum terkait dirinya.
[Gambas:Video CNN]
Apalagi, Akbar melanjutkan, sejumlah perusahaan keluarganya disebut terlibat proyek e-KTP.
Sebelumnya, saran yang sama sudah dilontarkan petinggi Golkar lain. Namun Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham belum memiliki rencana menggelar rapat internal untuk membahas pergantian atau pe-nonaktif-an Novanto. Menurutnya, harus ada mekanisme pergantian Ketua Umum yang harus dipatuhi.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK