Setnov Hanya Bisa Diganti Lewat Munaslub
Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Sabtu, 18 Nov 2017 04:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Mahyudin menyatakan, tidak ada pihak yang bisa memecat Setya Novanto dari jabatan Ketua Umum Golkar. Menurutnya, penggantian Setya Novanto hanya bisa dilakukan lewat mekanisme Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
"Tidak ada yang bisa mengganti Novanto. Yang bisa hanya Munaslub dan ada syaratnya. Yang lain tidak bisa," ujar Mahyudin di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/11).
Mahyudi menuturkan, Munaslub merupakan forum tertunggi di partai yang dapat mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum. Keputusan dalam forum itu juga harus sesuai dengan AD/ART Golkar.
Namun, kata Mahyudin, hingga saat ini belum ada pembahasan Munaslub di internal Golkar.
Dalam rapat terakhir, Sekjen Golkar Idrus Marham mengatakan, pengurus DPD I masih sepakat mendukung Setnov sebagai Ketum Golkar hingga 2019.
"Kemarin masih sepakat mempertahankan keputusan hasil Munas Bali sampai 2019," ujar Mahyudin.
Selain belum membahas Munaslub, Mahyudin mengklaim, tugas Setnov sampai saat ini masih diwakilkan oleh beberapa petinggi partai. Hal itu dikarenakan kepemimpinan di Golkar bersifat kolektif.
"Nanti kalau ada ketidakefektifan dan partai terancam DPD I bisa meminta Munaslub. Tapi untuk ke sana masih jauh saya kira," ujar Mahyudin.
Berdasarkan pasal 32 ayat 3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, disebutkan bahwa Munaslub adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
Munaslub disebabkan karena Partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa; atau Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Nasional sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
Rapat DPP
Mahyudin menyatakan, DPP Golkar kemungkinan akan menggelar rapat untuk menentukan langkah atas penetapan tersangka dan penangkapan Setya Novanto, pekan depan.
"Kemungkinan minggu depan menurut Bang Idrus kita melakukan rapat DPP untuk membicarkan masalah dan langkah apa yang akan diambil," ujar Mahyudin.
Ia mengklaim, rapat DPP bukan sebagai bentuk kepanikan, tetapi, sebagai sikap soliditas Golkar dalam mendukung Setnov sebagai Ketua Umum.
Mahyudin juga menepis kabar penunjukkan Korbid Ekonomi DPP Golkar Airlangga Hartarto sebagai Pelaksana Tugas Ketum Golkar.
Ia menilai, penentuan Plt merupakan kuasa penuh Setnov selaku Ketum. "Pelaksana tugas itu terserah ketua umum. Terserah Setia Novanto, siapa yang mau ditunjuk," ujar Mahyudin.
(ugo)
"Tidak ada yang bisa mengganti Novanto. Yang bisa hanya Munaslub dan ada syaratnya. Yang lain tidak bisa," ujar Mahyudin di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (17/11).
Mahyudi menuturkan, Munaslub merupakan forum tertunggi di partai yang dapat mengangkat dan memberhentikan Ketua Umum. Keputusan dalam forum itu juga harus sesuai dengan AD/ART Golkar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam rapat terakhir, Sekjen Golkar Idrus Marham mengatakan, pengurus DPD I masih sepakat mendukung Setnov sebagai Ketum Golkar hingga 2019.
"Nanti kalau ada ketidakefektifan dan partai terancam DPD I bisa meminta Munaslub. Tapi untuk ke sana masih jauh saya kira," ujar Mahyudin.
Berdasarkan pasal 32 ayat 3 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar, disebutkan bahwa Munaslub adalah Musyawarah Nasional yang diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Provinsi.
Munaslub disebabkan karena Partai dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang memaksa; atau Dewan Pimpinan Pusat melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, atau Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat melaksanakan Amanat Musyawarah Nasional sehingga organisasi tidak berjalan sesuai dengan fungsinya.
Rapat DPP
Mahyudin menyatakan, DPP Golkar kemungkinan akan menggelar rapat untuk menentukan langkah atas penetapan tersangka dan penangkapan Setya Novanto, pekan depan.
"Kemungkinan minggu depan menurut Bang Idrus kita melakukan rapat DPP untuk membicarkan masalah dan langkah apa yang akan diambil," ujar Mahyudin.
Ia mengklaim, rapat DPP bukan sebagai bentuk kepanikan, tetapi, sebagai sikap soliditas Golkar dalam mendukung Setnov sebagai Ketua Umum.
Mahyudin juga menepis kabar penunjukkan Korbid Ekonomi DPP Golkar Airlangga Hartarto sebagai Pelaksana Tugas Ketum Golkar.
Ia menilai, penentuan Plt merupakan kuasa penuh Setnov selaku Ketum. "Pelaksana tugas itu terserah ketua umum. Terserah Setia Novanto, siapa yang mau ditunjuk," ujar Mahyudin.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK