Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan, Partai Golkar harus segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) untuk memilih ketua umum baru pengganti Setya Novanto yang telah mendekam di Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Yunarto, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menunjuk pelaksana tugas (Plt) ketua umum, yang nantinya bertugas sampai mempersiapkan Munaslub Golkar.
"Seharusnya Munaslub dilakukan dalam waktu dekat, mengapa? Karena ketika berbicara mengenai Plt, berarti Golkar masih berbicara status quo, bagian dari kekuasaan lama yang ingin dipertahankan," kata Yunarto dalam diskusi di kantor Indonesian Corruption Watch (ICW), Jakarta, Selasa (21/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Yunarto menilai rapat pleno Golkar hari ini paling banter hanya akan memilih Plt ketua umum. Sampai saat ini, menurutnya yang paling kuat menjabat sebagai Plt ketua umum pengganti Setnov adalah Sekretaris Jenderal Idrus Marham.
"Keputusan hanya sebatas Plt siapa yang ditunjuk. Biasanya kemungkinan besar adalah Sekjen, apalagi Sekjen orang dekat dari ketua umum juga," tuturnya.
Yunarto menilai jabatan Plt ketua umum rentan jika bertahan sampai periode Setnov berakhir. Pasalnya, kata dia, akan ada keterbatasan pengambilan keputusan oleh Plt, apalagi akan menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.
"(Kemudian) kewibawaan karena otoritas terbatas, otomatis akan berakibat pada faksionalisasi dan konsolidasi internal, yang akan terkait dengan kebutuhan pemenangan 2018 di Pilkada dan 2019 di Pilpres dan Pileg," ujarnya.
Selain memilih Plt ketua umum, lanjut Yunarto, diharapkan dalam rapat pleno Golkar setidaknya akan memunculkan nama pengganti Setnov sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Yunarto menyebut, nama-nama yang muncul untuk menggantikan Setnov sebagai orang nomor satu di Senayan, di antaranya Zainudin Amali, Azis Syamsudin, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Bambang Soesatyo.
"Kalau itu bisa langsung diputuskan di pleno. Karena dia tidak membutuhkan keputusan melalui Munaslub," kata dia.
(gil)