Jakarta, CNN Indonesia -- Kursi Ketua DPR mulai 'digoyang' setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Setya Novanto karena kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (E-KTP).
Desakan agar Setnov dicopot dari jabatan orang nomor satu di DPR itu mulai disuarakan sejumlah fraksi-fraksi di DPR.
Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya berpendapat keputusan pengganti Setnov sebagai Ketua DPR bisa langsung diputuskan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau itu bisa langsung diputuskan di pleno," kata Yunarto dalam diskusi di kantor Indonesian Corruption Watch (ICW), Jakarta, Selasa (21/11).
Kata Yunarto, perebutan posisi pengganti Setnov akan membuat sejumlah kubu bertarung. Kubu-kubu yang akan bertarung itu, di antaranya kubu-kubu yang selama ini disebut dekat dengan lingkaran kekuasaan. Di antaranya, kelompok Jusuf Kalla, Luhut Binsar Panjaitan, atau Joko Widodo.
"Di sini orang pasti berbicara bagaimana sikap Jokowi, orang bagaimana mengartikan sikap LBP, dan kemudian sikap JK," tuturnya.
Menurut Yunarto ada empat nama yang mungkin diusulkan menggantikan Setnov sebagai Ketua DPR. Mereka di antaranya Zainudin Amali, Azis Syamsudin, Bambang Soesatyo alias Bamsoet dan Agus Gumiwang Kartasasmita.
Menurut Yunarto, jika dipetakan secara politik, Azis merupakan orang dekat Setnov dan mungkin mendapat dukungan dari Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical. Sementara itu, Zainudin Amali dekat dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Pertanyaan menariknya kemudian presiden ke mana? Saya ragu dua nama yang saya sebutkan (Azis dan Zainuddin Amali) bisa memenangkan pertarungan," ujarnya.
Yunarto menuturkan, Bamsoet dan Agus Gumiwang bisa menjadi kuda hitam, dan cenderung akan menjadi pilihan presiden Jokowi.
"Muncul dua nama yang bisa jadi kuda hitam, di situ ada Bamsoet dan Agus Gumiwang. Menurut saya punya peluang paling kuat dalam konstelasi politik," kata dia.
Namun, di luar nama-nama itu, menurut Yunarto, sosok yang akan menggantikan Setnov sebaiknya merupakan sosok yang tak berurusan dan berpotensi terjerat masalah hukum.
"Menurut saya harga mati ketika ketua DPR terpilih siapa pun itu, dia tidak boleh yang sedang atau berpotensi memiliki kasus hukum atau kontroversial secara hukum," ujarnya.
Senada, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz berharap pengganti Setnov sebagai Ketua DPR nantinya tidak memiliki rekam jejak terkait kasus korupsi.
"Kami merekomendasikan pimpinan DPR yang baru tidak punya track record dalam isu korupsi," ujarnya.
Menurut Donal, berdasarkan data yang dihimpun ICW, selama 18 bulan kepemimpinan Setnov, sedikitnya ada 16 kader Partai Golkar yang terjerat dan berurusan dengan kasus korupsi.
Donal meminta Golkar tak sembarangan memilih kadernya untuk menduduki jabatan Ketua DPR, yang merupakan jabatan publik, menggantikan Setnov, untuk menghindari persoalan yang sama.
"Belajar dari pengalaman sebelumnya, penting bagi Golkar berhati-hati mengusulkan siapa yang jadi ketua DPR. Karena ini bukan hanya jadi beban pertaruhan Golkar, tapi juga urusan publik. Golkar harus selektif," tuturnya.
(ugo/djm)