Keputusan tersebut diambil karena tak ingin partai terhambat dalam menjalankan kerja-kerja politik akibat kasus dugaan korupsi yang menjerat Setnov. Golkar juga tidak ingin DPR terganggu akibat kasus hukum Setnov.
"Kita tidak mungkin membiarkan Golkar dan DPR tersandera hanya karena persoalan hukum pribadi yang dialami Pak Setya Novanto," kata Nurdin di kantor DPP Golkar, Jakarta, Selasa (21/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rapat pleno DPP Golkar secara umum akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan jabatan yang tidak bisa lagi diemban secara optimal oleh Setnov, yakni ketua umum Golkar dan ketua DPR.
Internal yang dimaksud Nurdin adalah kebutuhan-kebutuhan keorganisasian partai Golkar. Sementara eksternal menyangkut kebutuhan Golkar yang berkaitan dengan pilkada 2018, pemilihan legislatif (pileg) 2019, serta pilpres 2019.
"Karena Februari sudah pendaftaran Pilkada," kata Nurdin.
Hal senada diutarakan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham. Golkar sedang melakukan tindakan-tindakan terbaik dalam rangka menghadapi Pilkada 2018 mendatang.
"Meskipun ketua umum ditimpa musibah, maka kita pastikan bahwa Golkar tidak berhenti. Golkar tidak statis. Golkar tidak diam," kata Idrus.
Dia menegaskan partainya tidak menjadi kontraproduktif usai ditahannya Setnov di rutan KPK. Menurutnya, Golkar tetap akan mengambil langkah yang tepat demi kepentingan partai, bukan kepentingan perorangan.
"Dan kita pastikan Golkar tetap eksis dan tetap memenangkan pertarungan politik yang ada ," ucap Idrus. (wis/djm)