Titiek Soeharto Siap Jadi Ketum Golkar Gantikan Setnov

Christie Stefanie | CNN Indonesia
Selasa, 21 Nov 2017 16:32 WIB
Titiek Seoharto menjadi salah satu yang mendorong Golkar menggelar Munaslub. Titiek menyatakan siap menggantikan Setnov di posisi Ketum Golkar.
Titiek Seoharto menjadi salah satu yang mendorong Golkar menggelar Munaslub. Titiek menyatakan siap menggantikan Setnov di posisi Ketum Golkar. (CNNIndonesia/Christie Stefanie).
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi atau yang karib dipanggil Titiek Soeharto menyatakan siap menggantikan Setya Novanto menjadi Ketua Umum Golkar bila dipercayakan dan terpilih.

Titiek menjadi salah satu yang mendorong penyelenggaraan Munaslub setelah Setya Novanto terjerat perkara dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya serahkan bagaimana Allah menentukan jalan hidup. Ya kita di mana mana, anak tentara harus siap," ujar Titiek di Kompleks Istana Bogor, Selasa (21/11).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Menurutnya, pergantian ketua umum definitif harus dilakukan segera. Hal itu tak lepas dari upaya Golkar menghadapi pemilihan umum baik kepala daerah, legislatif, dan presiden dalam dua tahun ke depan.

Apalagi Komisi Pemilihan Umum sudah menyatakan, pencalonan harus ditandatangani satu ketua umum dan satu sekretaris jenderal yang sah. Sementara itu, Setnov dinilai lebih akan fokus kepada proses hukum dibandingkan pemilu.


"Ini harus secepatnya untuk pendaftaran KPU. Harus definitif mempunyai ketua umum," ucap anak pendiri Partai Golkar ini.

Adapun Titiek Soeharto di Istana Bogor untuk bertemu Presiden Joko Widodo bersama Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan (FKPPI).


Titiek mengaku, Jokowi dalam pertemuan tadi hanya berbicara mengenai wawasan dan kebangsaan, bukan mengenai permasalahan Golkar.

Partai Golkar saat ini didesak untuk menggelar Munaslub untuk memilih ketum baru usai Setnov ditahan KPK berkaitan dengan status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.

Setnov diyakini akan lebih banyak berkutat dengan permasalahan hukumnya ketimbang mengurus partai untuk menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019. (osc/djm)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER