Akom: Kasus Hukum Setnov Berdampak ke Elektabilitas Golkar
Feri Agus Setyawan | CNN Indonesia
Rabu, 22 Nov 2017 14:56 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus Partai Golkar Ade Komarudin menyatakan, kasus hukum Ketua Umum Golkar Setya Novanto dalam korupsi proyek pengadaan e-KTP berdampak terhadap elektabilitas partainya.
Pria yang karib disapa Akom itu menyerahkan sepenuhnya kepada DPD tingkat I dan II yang memiliki hak suara untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan AD/ART agar partai berlambang beringin itu tetap solid menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.
"Pasti harus diakui ada dampak, karena itu kami serahkan pada seluruh tingkat 2 pemilik suara seluruh indonesia dan tingkat 1," kata Akom usai diperiksa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (22/11).
Meski demikian, Ade enggan berkomentar banyak saat ditanya soal wacana pergantian Setnov sebagai ketua umum.
"Kita serahkan teman-teman pemilik suara di tingkat DPD 1 dan 2, yang mereka itu menyadari benar bahwa partai ini harus kokoh dan siap," tuturnya.
Akom dalam kesempatan itu juga mengapresiasi hasil rapat pleno di Kantor DPP Golkar, kemarin, yang memutuskan menunjuk Sekretaris Jenderal Idrus Marham sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Golkar hingga keluar putusan praperadilan yang diajukan Setnov.
Kata dia, rapat pleno yang telah ditempuh partai kemarin dalam menyikapi penahanan Setnov, telah sesuai dengan AD/ART.
"Saya pikir enggak ada masalah sampai praperadilan tidak ada masalah. Dan yang paling penting teman-teman sudah ambil langkah kemarin. Tidak melangkah yang tidak sesuai," tutur mantan pesaing Setnov dalam Munaslub Golkar 2016.
Menurut Akom, tentangan Golkar saat ini adalah menyatukan suara pihak-pihak yang berseberangan terkait kasus hukum Setnov, yakni pihak yang menginginkan segera digelar Munaslub untuk mencari pengganti Setnov dan yang ingin mempertahankannya sebagai ketua umum.
Sebelumnya, politikus Golkar yang juga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut pengurus harus mengambil langkah untuk menyelamatkan partai usai penahanan Setnov oleh KPK.
"Tentu harus ada langkah-langkah penyelamatan partai," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11).
Wacana yang berkembang saat ini adalah menggelar Munaslub untuk memilih Ketua Umum baru, namun Airlangga enggan menyebut langkah spesifik apa yang harus dilakukan pengurus untuk menyelamatkan Golkar.
Di sisi lain, Airlangga adalah salah satu tokoh yang namanya mencuat sebagai kandidat pengganti Setnov. Menanggapi itu Airlangga mengatakan hal tersebut tergantung keputusan Presiden Joko Widodo dan kader Golkar di daerah.
“Pertama saya bergantung kepada aspirasi yang berkembang di daerah, dan kedua kepada bapak (Jokowi),” ujar Airlangga. (wis/gil)
Pria yang karib disapa Akom itu menyerahkan sepenuhnya kepada DPD tingkat I dan II yang memiliki hak suara untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan AD/ART agar partai berlambang beringin itu tetap solid menghadapi Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.
"Pasti harus diakui ada dampak, karena itu kami serahkan pada seluruh tingkat 2 pemilik suara seluruh indonesia dan tingkat 1," kata Akom usai diperiksa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (22/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski demikian, Ade enggan berkomentar banyak saat ditanya soal wacana pergantian Setnov sebagai ketua umum.
"Kita serahkan teman-teman pemilik suara di tingkat DPD 1 dan 2, yang mereka itu menyadari benar bahwa partai ini harus kokoh dan siap," tuturnya.
Kata dia, rapat pleno yang telah ditempuh partai kemarin dalam menyikapi penahanan Setnov, telah sesuai dengan AD/ART.
"Saya pikir enggak ada masalah sampai praperadilan tidak ada masalah. Dan yang paling penting teman-teman sudah ambil langkah kemarin. Tidak melangkah yang tidak sesuai," tutur mantan pesaing Setnov dalam Munaslub Golkar 2016.
Menurut Akom, tentangan Golkar saat ini adalah menyatukan suara pihak-pihak yang berseberangan terkait kasus hukum Setnov, yakni pihak yang menginginkan segera digelar Munaslub untuk mencari pengganti Setnov dan yang ingin mempertahankannya sebagai ketua umum.
Sebelumnya, politikus Golkar yang juga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebut pengurus harus mengambil langkah untuk menyelamatkan partai usai penahanan Setnov oleh KPK.
"Tentu harus ada langkah-langkah penyelamatan partai," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11).
Wacana yang berkembang saat ini adalah menggelar Munaslub untuk memilih Ketua Umum baru, namun Airlangga enggan menyebut langkah spesifik apa yang harus dilakukan pengurus untuk menyelamatkan Golkar.
Di sisi lain, Airlangga adalah salah satu tokoh yang namanya mencuat sebagai kandidat pengganti Setnov. Menanggapi itu Airlangga mengatakan hal tersebut tergantung keputusan Presiden Joko Widodo dan kader Golkar di daerah.
“Pertama saya bergantung kepada aspirasi yang berkembang di daerah, dan kedua kepada bapak (Jokowi),” ujar Airlangga. (wis/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK