Klaim Direstui JK, DPD Golkar Minta Munaslub Digelar Desember
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Rabu, 22 Nov 2017 22:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar tingkat provinsi meminta agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar segera melakukan perubahan untuk mendapat Ketua Umum baru pada awal Desember.
Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan perubahan itu harus secepatnya dilakukan. Hal itu diklaim sesuai dengan pesan dari tokoh senior Golkar yang juga Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, saat delapan DPD bertamu ke rumah dinasnya kemarin Senin (20/11) malam.
"Ya pesannya adalah harus dilakukan perubahan itu. Harus dilakukan perubahan itu, dan kami semua, sepuh dan pinisepuh menyepakati Golkar harus berubah," kata Dedi di Kantor DPP Kosgoro 1957, Jakarta, Rabu (22/11).
Dedi mengatakan, perubahan kepemimpinan di Golkar harus secepatnya dilaksanakan agar partai berlambang pohon beringin itu bisa segera bersiap untuk melaksanakan agenda politik yang akan dimulai 2018.
"Selambat-lambatnya awal Desember, karena akhir Desember itu Januari. Itu sudah memasuki tahapan pilkada, pendaftaran," kata Dedi.
Jika perubahan tidak dilakukan pada tahun ini, sambung Dedi, Golkar akan berat menghadapi agenda politik pada 2018 dan 2019 karena kehilangan konstituen dan elektabilitas semakin menurun.
Dedi mengatakan, DPD I Golkar dijadwalkan segera bertemu DPP Golkar pada pekan ini untuk membicarakan solusi atas permasalahan akibat kasus hukum yang menjerat sang ketua umum, Setya Novanto. Setnov yang juga Ketua DPR itu saat ini mendekam di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat status tersangka dugaan korupsi e-KTP.
Ketua DPD I Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono mengklaim, bakal ada kurang lebih 26 DPD atau 2/3 dari total 34 DPD yang meminta penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Permintaan itu akan disampaikan ke DPP.
Dalam pertemuan dengan JK, kata dia, DPD Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta Sulawesi Barat dan Bangka Belitung sudah menyampaikan maksud kepada Wakil Presiden tersebut.
"(Nasehat JK) harus segera ada perbaikan. Nanti kalau kita sebagai pendukung pemerintah memenuhi syarat karena kita 14 persen. Tapi kalau kita penurunan dalam legislatif sehingga 7-8 persen kan menyulitkan pak Presiden yang diusung," kata Wisnu.
Sesuai dengan Pasal 32 Ayat 3 AD/ART Golkar kata dia, munaslub bisa dilaksanakan ketika ada permintaan dari 2/3 DPD tingkat provinsi. Permintaan itu disebut lebih kuat daripada keputusan rapat pleno DPP Golkar tadi malam.
Dengan demikian, lanjutnya, pergantian kepemimpinan di Golkar tidak perlu menunggu proses praperadilan atas status tersangka yang akan dijalani Setnov. Munaslub disebut genting untuk dilaksanakan.
"Munaslub untuk memilih pemimpin baru karena kita berkejaran dengan bulan Juni yang akan datang karena Pilkada," kata Wisnu.
Wisnu yakin pelaksanaan munaslub pada awal Desember tidak terlalu mepet. Menurutnya persiapan teknis munaslub bisa dikebut selama satu pekan setelah surat permintaan dilayangkan ke DPP Golkar.
DPP Golkar pun kata dia, harus mau melaksanakan permintaan dari DPD tingkat provinsi. "(Kalau tidak mau) tidak bisa. Kita lebih kuat dari DPP," katanya. (sur)
Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan perubahan itu harus secepatnya dilakukan. Hal itu diklaim sesuai dengan pesan dari tokoh senior Golkar yang juga Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, saat delapan DPD bertamu ke rumah dinasnya kemarin Senin (20/11) malam.
"Ya pesannya adalah harus dilakukan perubahan itu. Harus dilakukan perubahan itu, dan kami semua, sepuh dan pinisepuh menyepakati Golkar harus berubah," kata Dedi di Kantor DPP Kosgoro 1957, Jakarta, Rabu (22/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Selambat-lambatnya awal Desember, karena akhir Desember itu Januari. Itu sudah memasuki tahapan pilkada, pendaftaran," kata Dedi.
Dedi mengatakan, DPD I Golkar dijadwalkan segera bertemu DPP Golkar pada pekan ini untuk membicarakan solusi atas permasalahan akibat kasus hukum yang menjerat sang ketua umum, Setya Novanto. Setnov yang juga Ketua DPR itu saat ini mendekam di rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat status tersangka dugaan korupsi e-KTP.
 Akibat dianggap tak kooperatif dalam pemeriksaan, KPK pun menahan Ketua DPR Setya Novanto yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi e-KTP. (Antara/Wahyu Putro A) |
Ketua DPD I Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono mengklaim, bakal ada kurang lebih 26 DPD atau 2/3 dari total 34 DPD yang meminta penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Permintaan itu akan disampaikan ke DPP.
Dalam pertemuan dengan JK, kata dia, DPD Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta Sulawesi Barat dan Bangka Belitung sudah menyampaikan maksud kepada Wakil Presiden tersebut.
"(Nasehat JK) harus segera ada perbaikan. Nanti kalau kita sebagai pendukung pemerintah memenuhi syarat karena kita 14 persen. Tapi kalau kita penurunan dalam legislatif sehingga 7-8 persen kan menyulitkan pak Presiden yang diusung," kata Wisnu.
Sesuai dengan Pasal 32 Ayat 3 AD/ART Golkar kata dia, munaslub bisa dilaksanakan ketika ada permintaan dari 2/3 DPD tingkat provinsi. Permintaan itu disebut lebih kuat daripada keputusan rapat pleno DPP Golkar tadi malam.
Dengan demikian, lanjutnya, pergantian kepemimpinan di Golkar tidak perlu menunggu proses praperadilan atas status tersangka yang akan dijalani Setnov. Munaslub disebut genting untuk dilaksanakan.
"Munaslub untuk memilih pemimpin baru karena kita berkejaran dengan bulan Juni yang akan datang karena Pilkada," kata Wisnu.
Wisnu yakin pelaksanaan munaslub pada awal Desember tidak terlalu mepet. Menurutnya persiapan teknis munaslub bisa dikebut selama satu pekan setelah surat permintaan dilayangkan ke DPP Golkar.
DPP Golkar pun kata dia, harus mau melaksanakan permintaan dari DPD tingkat provinsi. "(Kalau tidak mau) tidak bisa. Kita lebih kuat dari DPP," katanya. (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK