Jakarta, CNN Indonesia -- etua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga menilai usulan dari beberapa pengurus DPD Golkar tingkat provinsi untuk meminta segera digelarnya musyawarah nasional luar biasa (munaslub) perlu diperhatikan.
Menurut Andi usulan tersebut bersifat produktif dan progresif untuk kepentingan partai.
"Dan itu perlu dipertimbangkan oleh DPP agar segera rapat pleno lagi untuk merespons aspirasi daerah-daerah yang berkembang" kata Andi melalui pesan singkatnya kepada wartawan, Kamis (23/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Andi mengatakan, sebagai pengurus dirinya menghormati hasil rapat pleno Golkar kemarin yang menunjuk Idrus Marham sebagai pelaksana tugas meski tetap menunggu hasil praperadilan yang diajukan Setya Novanto.
"Meski secara pribadi saya meyampaikan di rapat bahwa sebaiknya DPP menetapkan Plt dan mengagendakan jadwal munas dan didahuli dengan rapimnas," ujarnya.
Penyelenggaraan munaslub, kata Andi, perlu segera dilakukan sebagai langkah penyelamatan partai. Apalagi sebagai partai pendukung Joko Widodo, langkah Golkar harus selaras dengan mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Publik menanti konsistensi kita, jika benar kita mendukung Jokowi berdasarkan persamaan cita-cita dan idealisme, maka perilaku kita harus sejalan dengan Pak Jokowi," kata Andi.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat provinsi meminta agar Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar segera melakukan perubahan untuk mendapat kepemimpinan baru pada awal bulan Desember.
Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, perubahan itu harus secepatnya dilakukan. Hal itu sesuai dengan pesan dari tokoh senior Golkar Jusuf Kalla saat delapan DPD bertemu di rumah dinasnya kemarin Senin (20/11) malam.
"Ya pesannya adalah harus dilakukan perubahan itu. Harus dilakukan perubahan itu, dan kita semua sih sepuh dan pinisepuh menyepakati Golkar harus berubah," kata Dedi di Kantor DPP Kosgoro 1957, Jakarta, Rabu (22/11).
Sementara itu, Ketua DPD I Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono mengklaim, bakal ada kurang lebih 26 DPD atau 2/3 dari total 34 DPD yang sepakat meminta penyelenggaraan musyawarah nasional luar biasa (Munaslub). Permintaan itu akan disampaikan ke DPP.
(kid)