Jatuh-Bangun Setya Novanto Pertahankan Kekuasaan
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Jumat, 24 Nov 2017 11:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dua tahun silam, Setya Novanto sempat mundur dari jabatan Ketua DPR karena terjerat kasus etik 'Papa Minta Saham' yang diproses di Mahkamah Kehormatan Dewan. Setnov kala itu diduga menyalahgunakan jabatan untuk cawe-cawe dalam urusan investasi saham Freeport.
Hanya dalam hitungan bulan, Setnov kembali menduduki kursi pemimpin parlemen setelah nama baiknya dipulihkan oleh MKD. Setnov menang gugatan uji materi di MK atas frasa 'pemufakatan jahat' --yang jadi rujukan Kejaksaan Agung menetapkan Setnov sebagai tersangka dalam kasus 'Papa Minta Saham'.
Setnov yang saat itu sempat bertukar posisi dengan Ade Komarudin sebagai Ketua Fraksi Golkar kembali menjabat Ketua DPR. Keputusan itu seiringan dengan Akom yang divonis bersalah atas kasus etiknya.
Setnov kini kembali terjerat kasus. Ketua Umum Partai Golkar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP yang ditaksir merugikan duit negara Rp2,3 triliun. KPK harus mengulang penetapan tersangka untuk Setnov karena sempat kalah dalam gugatan di praperadilan.
Setnov resmi menyandang rompi oranye KPK. Tapi meski raga mendekam di rumah tanahan, pengaruh Setnov masih diperhitungkan, baik di internal Golkar maupun di parlemen.
Berbagai desakan Setnov mundur baik sebagai Ketua DPR maupun Ketua Umum Golkar sudah disuarakan di internal partai dan parlemen. Setnov bergeming. Alih-alih, dia membuat surat tulisan tangan yang berisi permintaan agar tak dilengserkan dari dua jabatan tersebut.
Golkar dan parlemen manut-manut saja. Peranan Setnov rupanya tak bisa diabaikan begitu saja.
Di parlemen, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah secara terbuka menyatakan, banyak jasa yang diberikan Setnov kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Beberapa pembahasan Undang-undang (UU) krusial, secara mulus diputuskan meski ada dinamika yang cukup alot.
Sebut saja pembahasan UU Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), UU Pemilu, hingga pengesahahan Perppu Ormas.
Kemudahan yang diberikan Setnov, kata Fahri, merupakan bentuk dukungan dan kemanjaan yang diberikan Ketua Umum Golkar tersebut kepada pemerintah.
"Kami sudah memanjakan pemerintah, terutama di bawah kepemimpinan Pak Nov," ujar Fahri beberapa waktu lalu.
Sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR, Setnov memainkan perannya dengan menunjukan komitmen sebagai partai pendukung pemerintah, melalui mulusnya berbagai kebijakan yang tidak dihambat parlemen.
Sebagai pemilik suara terbesar kedua di parlemen, pengaruh Golkar sangat dibutuhkan untuk mendukung partai penguasa PDIP agar setiap kebijakan dan pembahasan perundang-undangan bisa melenggang mulus.
Di sisi lain, sejak Golkar menetapkan haluan sebagai pendukung pemerintah pada Rapimnas awal tahun lalu --yang kemudian diperkuat di Munaslub Bali, Setnov juga mulai rajin safari politik ke daerah-daerah.
Safari itu dinilai sebagai bentuk konsolidasi mengamankan suara pengurus Golkar daerah, alih-alih membawa nama Jokowi sebagai strategi meningkatkan elektabilitas partai usai didera konflik dualisme kepemimpinan.
Bagi Jokowi, dukungan yang diberikan Setnov tentu menjadi sebuah garansi guna memperkuat posisinya sebagai bakal calon presiden di 2019. Dengan suara Golkar yang mencapai 14 persen pada Pemilu 2014 lalu, Jokowi tak harus khawatir dengan syarat ambang batas presiden sebesar 20 persen.
Di internal Golkar sendiri, Setnov pun dikenal loyal, terutama kepada daerah-daerah. Salah satu politikus Golkar berujar, banyak yang mengapresiasi dari safari politik Setnov ke pengurus-pengurus daerah.
Kepada kader yang sempat menjadi lawan politiknya di Munaslub Bali pun, Setnov masih memberi jabatan strategis sebagai pengurus pusat Golkar.
Kekuatan pengaruh Setnov kemudian ditunjukan ketika dirinya mulai digoyang karena ditahan KPK. Melalui jeruji besi, Setnov masih bisa memengaruhi keputusan rapat pleno dan tetap mempertahankan posisinya sebagai ketua umum dan juga Ketua DPR.
Kelihaian dan pengaruh Setnov itu terlihat karena kekuatan jaringan yang dibangunnya sejak lama, dan keuletannya sebagai politikus serta pengusaha.
Pola laku Setnov itu, menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus sudah tidak pantas ditunjukan sebagai seorang pemimpin lembaga negara dan partai.
Dengan segala pengaruhnya itu, Setnov dinilai egois karena terlihat memaksakan kehendak untuk tetap memimpin dan berkuasa di tengah pusaran kasus yang menjeratnya.
"Saya kira keinginan Novanto kepada DPR dan Partai Golkar agar posisinya di puncak tertinggi dua institusi itu tidak buru-buru diganti lebih banyak didorong oleh dorongan akan kenikmatan dari kekuasaan sekaligus keinginannya untuk terus mereguk nikmat dari kekuasaan itu," kata Lucius melalui pesan singkat, Kamis (23/11).
Oleh karena itu Lucius menilai, cara yang dilakukan Setnov telah menunjukan bahwa mantan pria tertampan se-Surabaya 1975 itu bukan seorang pemimpin yang menganggap kekuasaan sebagai sebuah amanah dari orang-orang yang dipimpinnya.
"Keinginan berkuasa hanya karena kekuasaan itu memberinya kenikmatan bagi dirinya sendiri," katanya.
[Gambas:Video CNN] (gil)
Hanya dalam hitungan bulan, Setnov kembali menduduki kursi pemimpin parlemen setelah nama baiknya dipulihkan oleh MKD. Setnov menang gugatan uji materi di MK atas frasa 'pemufakatan jahat' --yang jadi rujukan Kejaksaan Agung menetapkan Setnov sebagai tersangka dalam kasus 'Papa Minta Saham'.
Setnov yang saat itu sempat bertukar posisi dengan Ade Komarudin sebagai Ketua Fraksi Golkar kembali menjabat Ketua DPR. Keputusan itu seiringan dengan Akom yang divonis bersalah atas kasus etiknya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setnov kini kembali terjerat kasus. Ketua Umum Partai Golkar ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi e-KTP yang ditaksir merugikan duit negara Rp2,3 triliun. KPK harus mengulang penetapan tersangka untuk Setnov karena sempat kalah dalam gugatan di praperadilan.
Setnov resmi menyandang rompi oranye KPK. Tapi meski raga mendekam di rumah tanahan, pengaruh Setnov masih diperhitungkan, baik di internal Golkar maupun di parlemen.
Golkar dan parlemen manut-manut saja. Peranan Setnov rupanya tak bisa diabaikan begitu saja.
 MKD menunjukkan surat pengunduran diri Setya Novanto dari Jabatan Ketua DPR. Rabu (16/12/2015): ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan |
Di parlemen, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah secara terbuka menyatakan, banyak jasa yang diberikan Setnov kepada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Beberapa pembahasan Undang-undang (UU) krusial, secara mulus diputuskan meski ada dinamika yang cukup alot.
Sebut saja pembahasan UU Tax Amnesty (Pengampunan Pajak), UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), UU Pemilu, hingga pengesahahan Perppu Ormas.
Kemudahan yang diberikan Setnov, kata Fahri, merupakan bentuk dukungan dan kemanjaan yang diberikan Ketua Umum Golkar tersebut kepada pemerintah.
"Kami sudah memanjakan pemerintah, terutama di bawah kepemimpinan Pak Nov," ujar Fahri beberapa waktu lalu.
Sebagai Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR, Setnov memainkan perannya dengan menunjukan komitmen sebagai partai pendukung pemerintah, melalui mulusnya berbagai kebijakan yang tidak dihambat parlemen.
Sebagai pemilik suara terbesar kedua di parlemen, pengaruh Golkar sangat dibutuhkan untuk mendukung partai penguasa PDIP agar setiap kebijakan dan pembahasan perundang-undangan bisa melenggang mulus.
Di sisi lain, sejak Golkar menetapkan haluan sebagai pendukung pemerintah pada Rapimnas awal tahun lalu --yang kemudian diperkuat di Munaslub Bali, Setnov juga mulai rajin safari politik ke daerah-daerah.
Safari itu dinilai sebagai bentuk konsolidasi mengamankan suara pengurus Golkar daerah, alih-alih membawa nama Jokowi sebagai strategi meningkatkan elektabilitas partai usai didera konflik dualisme kepemimpinan.
Bagi Jokowi, dukungan yang diberikan Setnov tentu menjadi sebuah garansi guna memperkuat posisinya sebagai bakal calon presiden di 2019. Dengan suara Golkar yang mencapai 14 persen pada Pemilu 2014 lalu, Jokowi tak harus khawatir dengan syarat ambang batas presiden sebesar 20 persen.
 Sejumlah elemen yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi berunjuk rasa di depan gedung KPK. Jakata. Kamis, (14/9). (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Kepada kader yang sempat menjadi lawan politiknya di Munaslub Bali pun, Setnov masih memberi jabatan strategis sebagai pengurus pusat Golkar.
Kekuatan pengaruh Setnov kemudian ditunjukan ketika dirinya mulai digoyang karena ditahan KPK. Melalui jeruji besi, Setnov masih bisa memengaruhi keputusan rapat pleno dan tetap mempertahankan posisinya sebagai ketua umum dan juga Ketua DPR.
Kelihaian dan pengaruh Setnov itu terlihat karena kekuatan jaringan yang dibangunnya sejak lama, dan keuletannya sebagai politikus serta pengusaha.
Pola laku Setnov itu, menurut peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus sudah tidak pantas ditunjukan sebagai seorang pemimpin lembaga negara dan partai.
Dengan segala pengaruhnya itu, Setnov dinilai egois karena terlihat memaksakan kehendak untuk tetap memimpin dan berkuasa di tengah pusaran kasus yang menjeratnya.
"Saya kira keinginan Novanto kepada DPR dan Partai Golkar agar posisinya di puncak tertinggi dua institusi itu tidak buru-buru diganti lebih banyak didorong oleh dorongan akan kenikmatan dari kekuasaan sekaligus keinginannya untuk terus mereguk nikmat dari kekuasaan itu," kata Lucius melalui pesan singkat, Kamis (23/11).
Oleh karena itu Lucius menilai, cara yang dilakukan Setnov telah menunjukan bahwa mantan pria tertampan se-Surabaya 1975 itu bukan seorang pemimpin yang menganggap kekuasaan sebagai sebuah amanah dari orang-orang yang dipimpinnya.
"Keinginan berkuasa hanya karena kekuasaan itu memberinya kenikmatan bagi dirinya sendiri," katanya.
[Gambas:Video CNN] (gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK