'Suara DPD Golkar Gelar Munaslub tak Bisa Dilawan'
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Jumat, 24 Nov 2017 14:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Permintaan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dinilai harus segera disikapi.
Ketua DPP Partai Golkar Indra Bambang Utoyo mengatakan, DPD memiliki kekuasaan untuk meminta munaslub, yang diawali dengan rapat pimpinan nasional (rapimnas).
"Yang punya kekuasaan menentukan Munas di Rapimnas adalah suara DPD Provinsi (AD/ART), ya tidak bisa dilawan oleh siapa pun," kata Indra dalam keterangannya, Jumat (24/11).
Nantinya, kata Indra, rapimnas akan memutuskan waktu penyelenggaraan munaslub jika sudah memenuhi kuorum anggota DPD Golkar tingkat provinsi.
Sesuai dengan Pasal 32 ayat 3 AD/ART Golkar, munaslub bisa dilaksanakan jika ada permintaan dari 2/3 DPD tingkat provinsi.
"Munas harus diadakan paling lambat akhir tahun, karena awal 2018 DPP baru sudah harus bekerja menghadapi proses Pemilu dan Pilkada serentak," katanya.
Di sisi lain, Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mengatakan, perlu ada kesadaran pengurus DPP untuk keluar dari situasi seperti ini. Dia pun berharap agar DPD tingkat provinsi juga serius meminta munaslub.
Sebab dalam beberapa hari terakhir, kata dia, sudah ada konsolidasi yang dilakukan antara pengurus DPD tingkat provinsi.
"Saya berharap mereka melakukannya secara serius dengan berorientasi pada penyelamatan Golkar, bukan didasari oleh kepentingan mereka masing-masing," kata Doli dalam keterangannya hari ini.
Menurut Doli, saat ini merupakan momentum bagi DPD Provinsi untuk mengubah citra dari sebelumnya seperti 'cap stempel' DPP untuk mendukung Setya Novanto ke publik berubah menjadi 'garda terdepan' perubahan di dalam tubuh Partai Golkar.
Sebelumnya, Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, perubahan itu harus secepatnya dilakukan. Hal itu sesuai dengan pesan dari tokoh senior Golkar Jusuf Kalla saat delapan DPD bertemu di rumah dinasnya kemarin Senin (20/11) malam.
"Ya pesannya adalah harus dilakukan perubahan itu. Harus dilakukan perubahan itu, dan kita semua sih sepuh dan pinisepuh menyepakati Golkar harus berubah," kata Dedi di Kantor DPP Kosgoro 1957, Jakarta, Rabu (22/11).
Sementara itu, Ketua DPD I Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono mengklaim, bakal ada kurang lebih 26 DPD atau 2/3 dari total 34 DPD yang sepakat meminta penyelenggaraan Munaslub. Permintaan itu akan disampaikan ke DPP Partai Golkar. (djm/djm)
Ketua DPP Partai Golkar Indra Bambang Utoyo mengatakan, DPD memiliki kekuasaan untuk meminta munaslub, yang diawali dengan rapat pimpinan nasional (rapimnas).
"Yang punya kekuasaan menentukan Munas di Rapimnas adalah suara DPD Provinsi (AD/ART), ya tidak bisa dilawan oleh siapa pun," kata Indra dalam keterangannya, Jumat (24/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sesuai dengan Pasal 32 ayat 3 AD/ART Golkar, munaslub bisa dilaksanakan jika ada permintaan dari 2/3 DPD tingkat provinsi.
Di sisi lain, Ketua Generasi Muda Partai Golkar (GMPG) Ahmad Doli Kurnia mengatakan, perlu ada kesadaran pengurus DPP untuk keluar dari situasi seperti ini. Dia pun berharap agar DPD tingkat provinsi juga serius meminta munaslub.
Sebab dalam beberapa hari terakhir, kata dia, sudah ada konsolidasi yang dilakukan antara pengurus DPD tingkat provinsi.
"Saya berharap mereka melakukannya secara serius dengan berorientasi pada penyelamatan Golkar, bukan didasari oleh kepentingan mereka masing-masing," kata Doli dalam keterangannya hari ini.
Menurut Doli, saat ini merupakan momentum bagi DPD Provinsi untuk mengubah citra dari sebelumnya seperti 'cap stempel' DPP untuk mendukung Setya Novanto ke publik berubah menjadi 'garda terdepan' perubahan di dalam tubuh Partai Golkar.
Sebelumnya, Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, perubahan itu harus secepatnya dilakukan. Hal itu sesuai dengan pesan dari tokoh senior Golkar Jusuf Kalla saat delapan DPD bertemu di rumah dinasnya kemarin Senin (20/11) malam.
"Ya pesannya adalah harus dilakukan perubahan itu. Harus dilakukan perubahan itu, dan kita semua sih sepuh dan pinisepuh menyepakati Golkar harus berubah," kata Dedi di Kantor DPP Kosgoro 1957, Jakarta, Rabu (22/11).
Sementara itu, Ketua DPD I Golkar Jawa Tengah Wisnu Suhardono mengklaim, bakal ada kurang lebih 26 DPD atau 2/3 dari total 34 DPD yang sepakat meminta penyelenggaraan Munaslub. Permintaan itu akan disampaikan ke DPP Partai Golkar. (djm/djm)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK