Dedi Mulyadi Minta DPP Golkar Respons Desakan Munaslub
Feri Agus | CNN Indonesia
Sabtu, 25 Nov 2017 11:46 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta DPP Partai Golkar segera merespons desakan untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang disuarakan kader di akar rumput.
Desakan tersebut muncul setelah Ketua Umum nonaktif Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Yang menarik adalah, ketika ada sentimen, publik respons dengan baik, (minta) berbenah untuk berubah, berarti publik ini memiliki harapan untuk pilih Golkar kembali. Maka harus cepat elit DPP memberikan respons. Ini aspirasi di akar rumput," kata Dedi dalam diskusi 'Beringin Diterpa Angin' di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (25/11).
Meski demikian, Bupati Purwakarta itu menyebut yang dihadapi partai berlambang beringin hari ini tak separah saat Orde Baru lengser dan di awal-awal reformasi.
Ketika itu, kata Dedi, Golkar dianggap bagian dari Orde Baru hingga didesak untuk dibubarkan.
"Jauh dibanding Golkar tahun 98, 99 dan 2003. Golkar mendapat tekanan berat, dianggap bagian Orde Baru. Mempertahankannya berdarah-darah, benderanya dibakar," tuturnya.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji mengatakan bahwa DPP sudah merespons desakan kader dengan menggelar Rapat Pleno pada awal pekan ini.
Di rapat tersebut, pengurus pusat sepakat menunggu hasil keputusan sidang praperadilan yang diajukan Setnov melawan KPK sebelum memutuskan nasibnya.
"Kami hanya memberi batas waktu itu sampai putusan praperadilan, itulah cerminan kami merespons harapan publik sebenarnya, di samping kami juga memperhatikan hak Pak Novanto untuk membela diri sendiri sesuai ketentuan hukum positif," ujarnya.
Menurut Sarmuji, sama halnya dengan posisi Ketua Umum Golkar, Rapat Pleno kemarin juga menyepakati masalah posisi Setnov sebagai Ketua DPR akan dibahas setelah adanya putusan praperadilan.
Meskipun setelah adanya pertemuan antara DPP dengan Dewan Pembina Golkar, kata Sarmuji, Dewan Pembina meminta segera mencari pengganti Setnov sebagai orang nomor satu di dewan Senayan.
"Tadi sudah saya sampaikan keputusan terhadap pergantian Pak Novanto sebagai Ketua DPR itu menunggu praperadilan, sementara Dewan Pembina menyatakan kalau bisa harus segera diisi," tuturnya.
(vws)
Desakan tersebut muncul setelah Ketua Umum nonaktif Golkar Setya Novanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP dan ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Yang menarik adalah, ketika ada sentimen, publik respons dengan baik, (minta) berbenah untuk berubah, berarti publik ini memiliki harapan untuk pilih Golkar kembali. Maka harus cepat elit DPP memberikan respons. Ini aspirasi di akar rumput," kata Dedi dalam diskusi 'Beringin Diterpa Angin' di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (25/11).
Meski demikian, Bupati Purwakarta itu menyebut yang dihadapi partai berlambang beringin hari ini tak separah saat Orde Baru lengser dan di awal-awal reformasi.
Ketika itu, kata Dedi, Golkar dianggap bagian dari Orde Baru hingga didesak untuk dibubarkan.
Lihat juga:Setnov Biarkan Golkar Jadi Zombie |
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Golkar Sarmuji mengatakan bahwa DPP sudah merespons desakan kader dengan menggelar Rapat Pleno pada awal pekan ini.
Di rapat tersebut, pengurus pusat sepakat menunggu hasil keputusan sidang praperadilan yang diajukan Setnov melawan KPK sebelum memutuskan nasibnya.
"Kami hanya memberi batas waktu itu sampai putusan praperadilan, itulah cerminan kami merespons harapan publik sebenarnya, di samping kami juga memperhatikan hak Pak Novanto untuk membela diri sendiri sesuai ketentuan hukum positif," ujarnya.
Menurut Sarmuji, sama halnya dengan posisi Ketua Umum Golkar, Rapat Pleno kemarin juga menyepakati masalah posisi Setnov sebagai Ketua DPR akan dibahas setelah adanya putusan praperadilan.
Meskipun setelah adanya pertemuan antara DPP dengan Dewan Pembina Golkar, kata Sarmuji, Dewan Pembina meminta segera mencari pengganti Setnov sebagai orang nomor satu di dewan Senayan.
"Tadi sudah saya sampaikan keputusan terhadap pergantian Pak Novanto sebagai Ketua DPR itu menunggu praperadilan, sementara Dewan Pembina menyatakan kalau bisa harus segera diisi," tuturnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK