Ketua DPRD DKI Minta Anggaran Kolam Rp620 Juta Dicoret
Mesha Mediani | CNN Indonesia
Senin, 27 Nov 2017 16:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mengajukan anggaran rehabilitasi kolam air mancur Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, sebesar Rp620 juta.
"Saya mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah cawe-cawe mengenai anggaran kolam ikan karena bukan apa-apa, saya tergelitik juga dengan pernyataan rekan saya Abdul Goni yang menyatakan bahwa itu kerjannya Pak Pras," kata Pras di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/11).
Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri rapat badan anggaran (banggar) bersama perwakilan seluruh komisi DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dari Pemprov DKI. Rapat itu guna membahas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (Raperda APBD) DKI tahun anggaran 2018.
Di hadapan legislatif dan eksekutif, kader fraksi PDI Perjuangan itu dengan tegas meminta agar anggaran kolam air mancur, dihapus.
"Dan saya meminta agar TAPD, tolong dicoret Rp620 juta karena saya enggak merasa memerintahkan untuk merenovasi itu," ujar Prasetio.
Prasetio mengklaim selama tiga tahun menduduki kursi DPRD, dirinyalah yang merawat ikan-ikan tersebut tanpa dibiayai pemerintah.
"Kalau kolam itu kan harus ada ikannya, makan ikannya, itu saya yang merawat selama tiga tahun ini dan itu sama sekali tidak sepeserpun pakai APBD," katanya.
"Yang kasih makan saya sendiri, merawat sendiri, tetapi sudah banyak sekali fitnah-fitnah yang mengarah ke saya," ujarnya.
Dengan nada sedikit tinggi, Prasetio meminta kepada seluruh bawahannya untuk selalu berkoordinasi dengan dirinya sebelum mengusulkan anggaran apapun.
"Saya juga minta kepada seluruh yang ada di ruangan ini agar pengusul-usulan kolam itu agar berkoordinasi dengan saya sebagai pimpinan di sini. Saya jelaskan di sini, matahari satu, Ketua DPRD DKI (adalah) saya," ucapnya.
Kemudian, Pras juga menyoroti masalah anggaran kunjungan kerja dewan yang melonjak mencapai Rp 108 miliar.
"Saya pastikan itu (anggaran kunker) ada payung hukumnya. Saya juga minta kepada seluruh dewan, anggaran diefesiensikan agar lebih berguna kepada masyarakat yang membutuhkan," kata Prasetio.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati menerima usulannya.
"Untuk arahan Pak Ketua untuk mencoret akan kita tidak lanjuti dan arahan efisiensi selanjutnya kami akan tunggu," kata Tuty.
Sebelumnya, rehabilitasi Kolam Air Mancur Gedung DPRD dianggarkan sekitar Rp620 juta pada RAPBD 2018.
Berdasarkan situs apbd.jakarta.go.id, rincian anggaran itu antara lain untuk belanja bibit tanaman, belanja pemeliharaan dan pengadaan mesin pompa air, pemasangan batu andesit, hingga pengadaan konstruksi reservoir atau sumur resapan. (djm/djm)
"Saya mengklarifikasi bahwa saya tidak pernah cawe-cawe mengenai anggaran kolam ikan karena bukan apa-apa, saya tergelitik juga dengan pernyataan rekan saya Abdul Goni yang menyatakan bahwa itu kerjannya Pak Pras," kata Pras di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/11).
Pernyataan itu ia sampaikan saat menghadiri rapat badan anggaran (banggar) bersama perwakilan seluruh komisi DPRD dan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dari Pemprov DKI. Rapat itu guna membahas rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah (Raperda APBD) DKI tahun anggaran 2018.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan saya meminta agar TAPD, tolong dicoret Rp620 juta karena saya enggak merasa memerintahkan untuk merenovasi itu," ujar Prasetio.
"Kalau kolam itu kan harus ada ikannya, makan ikannya, itu saya yang merawat selama tiga tahun ini dan itu sama sekali tidak sepeserpun pakai APBD," katanya.
"Yang kasih makan saya sendiri, merawat sendiri, tetapi sudah banyak sekali fitnah-fitnah yang mengarah ke saya," ujarnya.
Dengan nada sedikit tinggi, Prasetio meminta kepada seluruh bawahannya untuk selalu berkoordinasi dengan dirinya sebelum mengusulkan anggaran apapun.
"Saya juga minta kepada seluruh yang ada di ruangan ini agar pengusul-usulan kolam itu agar berkoordinasi dengan saya sebagai pimpinan di sini. Saya jelaskan di sini, matahari satu, Ketua DPRD DKI (adalah) saya," ucapnya.
"Saya pastikan itu (anggaran kunker) ada payung hukumnya. Saya juga minta kepada seluruh dewan, anggaran diefesiensikan agar lebih berguna kepada masyarakat yang membutuhkan," kata Prasetio.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati menerima usulannya.
"Untuk arahan Pak Ketua untuk mencoret akan kita tidak lanjuti dan arahan efisiensi selanjutnya kami akan tunggu," kata Tuty.
Sebelumnya, rehabilitasi Kolam Air Mancur Gedung DPRD dianggarkan sekitar Rp620 juta pada RAPBD 2018.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK