Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengundurkan diri dari jabatannya karena hendak mencalonkan diri sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2018.
Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mardani Ali Sera mengatakan, pengunduran diri Khofifah ditujukan agar yang bersangkutan tidak menjadi beban politik bagi Presiden Joko Widodo.
"Secara etika dia (Khofifah) mundur saja dulu, karena memberikan beban kepada Jokowi kalau tidak mundur," ujat Mardani saat dihubungi, Rabu (29/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mardani mangatakan, Kementerian Sosial merupakan wilayah pemerintahan yang krusial bagi Jokowi. Posisi itu dianggap membutuhkan pemimpin yang konsisten menjalankan tugasnya karena memiliki beban kerja yang berat.
Mardani berkata, desakan Khofifah mundur juga untuk melancarkan agenda politik Jokowi yang sedianya akan maju kembali sebagai capres di pilpres 2019. Jokowi dituntut menyelesaikan janjinya pada sisa masa kepemimpinannya.
Meski secara aturan Khofifah berhak tetap menjabat sebagai menteri, Mardani berharap Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama itu menyadari kesibukan menghadapi pilkada Jatim akan menggangu kinerjanya.
"Kalau secara hukum tak wajib mundur, tapi kalau mengikuti pada etika dan panggilan hati nurani mestinya segera memisahkan dua pekerjaan itu," ujarnya.
 Wakil Sekjen DPP PKS Mardani Ali Sera meminta Khofifah mundur dari jabatan mensos. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Khofifah telah menegaskan dirinya akan mencalonkan diri pada pilkada Jatim sebagai calon gubernur, berpasangan dengan Bupati Trenggalek Emil Dardak.
Penegasan itu diiringi dengan surat izin kepada Jokowi untuk ikut pilkada Jatim. Jokowi pun akan segera memanggil Khofifah untuk membahas hal tersebut.
Pada pilkada Jatim, kemungkinan besar Khofifah-Emil akan bertarung dengan pasangan Wagub Jatim Saifullah Yusuf-Bupati Banyuwangi Azwar Anas yang diusung PKB dan PDIP.
Sejauh ini, Khofifah-Emil telah mendapat dukungan resmi dari partai Demokrat dan Golkar. Sementara NasDem, PPP, dan Hanura berencana menyusul mendeklarasikan dukungan.
(pmg)