Imigrasi Terima Surat Permintaan KPK untuk Cegah Rekan Setnov
Dika Dania Kardi | CNN Indonesia
Jumat, 01 Des 2017 15:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Dalam rangka penyidikan lanjutan dugaan kasus korupsi e-KTP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirim surat permintaan cegah untuk rekan Ketua DPR Setya Novanto, Made Oka Masagung.
Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Agung Sampurno mengonfirmasi pihaknya menerima surat itu.
"Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerima permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri atas nama Made Oka Masagung karena yang bersangkutan sedang dalam proses penyidikan oleh KPK. Keputusan pencegahan berdasarkan putusan KPK tanggal 18 Juli 2017," kata Agung Sampurno, Jumat (1/12) seperti dikutip dari Antara.
Pencegahan itu berlaku selama enam bulan ke depan.
"Alasan pencegahan karena yang bersangkutan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP-Elektronik," tambah Agung.
Dalam sidang di pengadilan Tipikor Jakarta pada Kamis (30/11), pengusaha yang juga terdakwa korupsi e-KTP, Andi Agustinus alias Andi Narogong, menyebut nama Oka Masagung sebagai orang kepercayaan Setya Novanto.
Oka, kata Andi, diberi kepercayaan Setnov -- yang kala itu menjabat Ketua Fraksi Golkar -- memberi jatah fee atas proyek e-KTP untuk anggota DPR. Ia mengatakan sudah US$7 juta yang diserahkan ke Anggota DPR.
"Untuk DPR sudah dieksekusi, 3,5 juta dolar AS pada akhir 2011, lalu 3,5 juta dolar AS di awal 2012, caranya ditransfer Anang melalui Oka Masagung," kata Andi Narogong dalam sidang pemeriksaan terdakwa di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (30/11).
Sosok yang dimaksud Anang adalah Anang Sugiana Sudiharsa yang merupakan Dirut PT Quadra Solutions, salah satu rekanan di proyek e-KTP dan juga sudah menjadi tersangka dalam kasus yang sama.
Oka Masagung juga sudah diperiksa beberapa kali di KPK dan sempat dihadirkan dalam persidangan pada November 2017. (antara/djm)
Kepala Bagian Humas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Agung Sampurno mengonfirmasi pihaknya menerima surat itu.
"Direktorat Jenderal Imigrasi telah menerima permintaan pencegahan bepergian ke luar negeri atas nama Made Oka Masagung karena yang bersangkutan sedang dalam proses penyidikan oleh KPK. Keputusan pencegahan berdasarkan putusan KPK tanggal 18 Juli 2017," kata Agung Sampurno, Jumat (1/12) seperti dikutip dari Antara.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alasan pencegahan karena yang bersangkutan terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan KTP-Elektronik," tambah Agung.
Oka, kata Andi, diberi kepercayaan Setnov -- yang kala itu menjabat Ketua Fraksi Golkar -- memberi jatah fee atas proyek e-KTP untuk anggota DPR. Ia mengatakan sudah US$7 juta yang diserahkan ke Anggota DPR.
Sosok yang dimaksud Anang adalah Anang Sugiana Sudiharsa yang merupakan Dirut PT Quadra Solutions, salah satu rekanan di proyek e-KTP dan juga sudah menjadi tersangka dalam kasus yang sama.
Oka Masagung juga sudah diperiksa beberapa kali di KPK dan sempat dihadirkan dalam persidangan pada November 2017. (antara/djm)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK