Golkar Sepakat dengan Calon Panglima TNI Pilihan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi Partai Golkar di DPR memastikan bakal mendukung Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) TNI Mersekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI. Namun, Partai berlogo pohon beringin masih ingin melihat kemampuan Hadi dalam menjaga stabilitas politik.

Anggota Fraksi Partai Golkar yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid mengungkapkan, dukungan kepada Hadi itu merupakan arahan langsung dari Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham.

"Saya sudah komunikasi dengan Plt. Ketum, memang arahnya Golkar menyetujui dan mendukung sepenuhnya (Hadi)," ungkap dia, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/12).

Lihat juga: Ragam Pandangan Fraksi DPR soal Pencalonan Hadi Tjahjanto

Meutya melanjutkan, Idrus meminta Fraksi Golkar mengawal proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap Hadi di Komisi I DPR.

Namun demikian, lanjutnya, Idrus tetap meminta Fraksi Golkar melihat kemampuan Hadi ke depan dalam menjaga stabilitas politik. Hal ini terkait perhelatan Pilkada 2018, serta Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019. Kedua agenda politik itu berlangsung tak lama setelah pelantikan Panglima TNI yang baru.

"Kami harapkan stabilitas politik terus dipertahankan. Terutama menjelang dan sesudah pemilu," ujarnya.

Lihat juga: Hadi Tjahjanto Efektif Solidkan TNI dan Kawal Poros Maritim

Ia berharap, uji kelayakan dan kepatutan terhadap Hadi bisa dilakukan pekan ini. Hal itu mengingat masa sidang DPR yang akan berakhir 13 Desember 2017.

Lebih jauh, Meutya menilai, Hadi merupakan sosok yang berpestasi dan tidak memiliki masalah selama berkarier. Kedua hal itu dilihat dari melesatnya karir Hadi hingga menjabat sebagai KSAU TNI. Baginya, Presiden Joko Widodo tidak salah menunjuk Hadi sebagai calon tunggal Panglima TNI.

"Beliau (Hadi) termasuk salah satu prajurit yang cukup melesat cepat. Sehingga Saya rasa tidak terlalu cukup masalah," tutup Meutya.

Pada Senin (4/12), Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku menerima surat dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang berisi pengajuan KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan pensiun Maret 2018.

Lihat juga: Jenderal Gatot Diminta Tak Mutasi Perwira Tinggi TNI

Sebelumnya, Komisi I DPR memastikan bakal menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon tunggal Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (6/12). Hadi yang kini masih menjabat Kepala Staf TNI AU itu direkomendasikan Presiden Joko Widodo menggantikan Jenderal Gatot Nurmantyo.

Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan, uji kelayakan dan kepatutan terhadap Hadi merupakan keputusan rapat Komisi I DPR.

"Komisi I di rapat sepakat, besok (Rabu) mulai pukul 10.00 WIB akan melaksanakan uji kelayakan," ujar Tubagus di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/12).

Tubagus membeberkan, Komisi I akan lebih dahulu melakukan pemeriksaan administrasi terhadap Hadi sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan. Dalam tahap itu, setiap anggota Komisi I akan mengajukan pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada Hadi.

"(Waktunya) 45 menit melakukan pemeriksaan administrasi," ujarnya. (arh/djm)