Sandi Akan Bentuk Payung Hukum untuk Tanggul Laut di Jakut
Tiara Sutari | CNN Indonesia
Jumat, 08 Des 2017 22:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku akan membentuk payung hukum demi mempercepat pembangunan tanggul pantai di kawasan Jakarta Utara.
Pengerjaan proyek tanggul laut itu diketahui terhambat lantaran dua pengembang swasta yakni PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Intiland tidak bisa membangun tanggul tepat waktu.
Dari total 20 kilometer panjang tanggul laut fase dua yang hendak dibangun, sepanjang 10 kilometer tanggul telah dibebankan kepada dua pengembang tersebut.
Sepanjang 8,1 kilometer dibebankan kepada PT Pembangunan Jaya Ancol, dan sisanya yakni 1,9 kilometer dibebankan kepada PT Intiland. Namun kedua perusahaan itu merasa belum memiliki regulasi dan perizinan untuk membangun tanggul.
“Iya itu kan memang kewajiban mereka (pengembang) untuk mengamankan wilayah mereka sendiri, tapi belum ada regulasi yang pasti maka ini menghambat. Soal ini akan segera dibicarakan ya regulasinya gimana,” kata Sandi di Balai Kota, Jakarta, Jumat (8/12).
Terkait regulasi ini, Sandi mengaku masih mempertimbangkan membuat Peraturan Gubernur atau Peraturan Daerah untuk mewadahi regulasi yang hingga saat ini belum didapatkan oleh kedua pengembang swasta tersebut.
Dia mengatakan telah mulai mengkaji pembuatan regulasi tersebut agar setidaknya bisa mulai diterapkan awal tahun 2018 mendatang.
“Ya kan harus selesai 2019, kalau belum ada regulasinya bisa kita bicara ke PT Pembangunan Jaya Ancol yang memang beban bangunnya cukup panjang untuk dibikin dulu tanggul sambil nunggu regulasi selesai, ini kan penting,” kata dia.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelumnya telah mendesak Pemprov DKI agar segera menyelesaikan regulasi bagi pengembang agar segera membangun tanggul laut sepanjang 10 kilometer.
Bambang menyebut pembangunan tanggul itu cukup mendesak untuk menghalau banjir rob akibat luapan air laut yang bisa menenggelamkan Jakarta bagian Utara dan Pusat.
"Kini kan kita bicara tanggul pantai dan ini urgen. Nah, karena tadi ini perlu segera diselesaikan di awal 2019 untuk benar-benar menjaga Jakarta dari banjir yang lebih besar dari laut," kata Bambang di kawasan Kalibaru, Jakarta Utara.
Kata Bambang, bahaya tingkat penurunan permukaan tanah di Jakarta semakin meningkat sehingga pada 2030 Jakarta bisa terkena ancaman banjir besar dari laut.
Untuk menyelamatkan Jakarta dari bahaya tenggelam atau banjir besar, menurut Mantan Menteri Keuangan itu pembangunan tanggul pantai harus segera dirampungkan.
Selain itu, dia juga meminta agar Sandiaga segera melakukan peningkatan investasi air bersih.
"Jadi kuncinya bukan cuma bangun tanggul. Bukan tanggulnya juga yang kurang tinggi tapi tanahnya yang turun. Jadi tinggi muka air laut terus naik dari 233 cm ke 255 cm di 2017. Itu terjadi karena serapan air tanah itu terus berkurang," tutur Bambang. (wis)
Pengerjaan proyek tanggul laut itu diketahui terhambat lantaran dua pengembang swasta yakni PT Pembangunan Jaya Ancol dan PT Intiland tidak bisa membangun tanggul tepat waktu.
Dari total 20 kilometer panjang tanggul laut fase dua yang hendak dibangun, sepanjang 10 kilometer tanggul telah dibebankan kepada dua pengembang tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia mengatakan telah mulai mengkaji pembuatan regulasi tersebut agar setidaknya bisa mulai diterapkan awal tahun 2018 mendatang.
“Ya kan harus selesai 2019, kalau belum ada regulasinya bisa kita bicara ke PT Pembangunan Jaya Ancol yang memang beban bangunnya cukup panjang untuk dibikin dulu tanggul sambil nunggu regulasi selesai, ini kan penting,” kata dia.
Bambang menyebut pembangunan tanggul itu cukup mendesak untuk menghalau banjir rob akibat luapan air laut yang bisa menenggelamkan Jakarta bagian Utara dan Pusat.
"Kini kan kita bicara tanggul pantai dan ini urgen. Nah, karena tadi ini perlu segera diselesaikan di awal 2019 untuk benar-benar menjaga Jakarta dari banjir yang lebih besar dari laut," kata Bambang di kawasan Kalibaru, Jakarta Utara.
Kata Bambang, bahaya tingkat penurunan permukaan tanah di Jakarta semakin meningkat sehingga pada 2030 Jakarta bisa terkena ancaman banjir besar dari laut.
Selain itu, dia juga meminta agar Sandiaga segera melakukan peningkatan investasi air bersih.
"Jadi kuncinya bukan cuma bangun tanggul. Bukan tanggulnya juga yang kurang tinggi tapi tanahnya yang turun. Jadi tinggi muka air laut terus naik dari 233 cm ke 255 cm di 2017. Itu terjadi karena serapan air tanah itu terus berkurang," tutur Bambang. (wis)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK