Tjahjo Beri Instruksi ke Daerah Terkait Penanganan Difteri

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, telah memberikan instruksi kepada semua daerah dalam rangka penanganan wabah difteri yang terjadi di sejumlah daerah.

Instruksi tersebut diberikan Tjahjo setelah dirinya mengikuti rapat koordinasi nasional tentang wabah difteri dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Kami sudah buat instruksi ke semua daerah," kata Tjahjo di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (12/12).

Instruksi tersebut, kata Tjahjo, bertujuan untuk menggerakkan semua elemen yang ada di daerah untuk melayani pasien difteri sebagai skala prioritas.

"Semua elemen masyarakat berkoordinasi dengan kepala dinas kesehatan, semua puskesmas harus melayani menjadi skala prioritas," ujar Tjahjo.

Lihat juga: Kemenko PMK: Rumah Sakit Siap Tangani KLB Difteri

Lebih lanjut, Tjahjo berpendapat, sebenarnya tak hanya wabah difteri saja yang harus menjadi skala prioritas, tetapi penyakit lain seperti TBC, AIDS, serta kanker serviks juga harus menjadi perhatian.

"Saya kira itu harus jadi skala prioritas kesehatan," ucapnya.

Dari data Kementerian Kesehatan sampai akhir November 2017 setidaknya ada 95 kabupaten dan kota dari 20 provinsi yang melaporkan kasus difteri. Dari total 622 kasus yang ada, 32 di antaranya meninggal dunia.

Perkembangannya yang cepat itu membuat 20 provinsi menyatakan status sebagai kejadian luar biasa (KLB) Difteri.

Pemerintah pun menetapkan kebijakan melakukan Outbreak Renponse Immunization (ORI) atau imunisasi ulang secara masal dari umur tertua yang terkena penyakit tersebut. ORI tersebut menjadi langkah preventif spesifik untuk mencegah wabah difteri.

Lihat juga: Cegah Difteri, Menkes Ingatkan Warga Gunakan Vaksin Resmi

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila F. Moeloek pun mengimbau agar warga menggunakan vaksin resmi dari Kemenkes, yakni dari PT Biofarma dalam imunisasi penyakit Difteri.

"Vaksin difteri, kita sudah punya, jadi tolong memakai vaksin yang berasal dari PT Biofarma dan dari domestik," kata Nila, Senin (11/12).

Sehingga, rumah sakit pemerintah atau swasta yang menginginkan bahan imunisasi, bisa langsung memintanya ke Kemenkes. (djm/djm)