ANALISIS
Pilkada 2018 dan Panggung Politik Para Jenderal
Feri Agus | CNN Indonesia
Selasa, 19 Des 2017 10:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 rupanya menarik minat para jenderal turun gelanggang. Mereka ingin terjun ke 'medan tempur' politik untuk bertarung dengan para kandidat lainnya dalam merebut suara rakyat.
Satu per satu jenderal mengungkap minatnya untuk menjadi kepala daerah, bahkan ada yang sudah diusung oleh partai politik
Pangkostrad Letnan Jenderal Edy Rahmayadi telah mengumumkan diri ingin maju sejak pertengahan Agustus 2017. Kini, Edy telah resmi diusung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk Pilkada Sumatera Utara.
Dari kalangan Polri tak ketinggalan, tiga perwira sekaligus ingin minta 'restu' Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk maju pada Pilkada serentak 2018.
Mereka adalah Kapolda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Safaruddin, Wakil Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Wakalemdiklat) Polri Inspektur Jendral Anton Charliyan, dan Komandan Brigade Mobil (Dankor Brimob) Polri Inspektur Jendral Murad Ismail.
Safaruddin akan maju dalam pemilihan gubernur Kalimantan Timur dan Anton di Jawa Barat.
Sementara Murad sudah resmi diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dipasangkan dengan kader PDIP yang juga Bupati Maluku Barat Daya Barnabas Orno.
Selain tiga nama yang sudah mengutarakan niatnya ke Tito, ada satu nama lain, yakni Inspektur Jendral Paulus Waterpauw. Kapolda Sumatera Utara itu disebut akan maju dalam pemilihan gubernur di tanah kelahirannya, Papua.
Tak hanya kalangan jenderal aktif, satu pensiunan jenderal TNI, Mayor Jenderal Sudrajat telah resmi diusung Gerindra sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat.
Majunya jenderal-jenderal dalam kontestasi lima tahunan ini mendapat sorotan. Jenderal yang masih aktif dinilai tak elok ingin pensiun lebih cepat hanya untuk terjun ke dunia politik lewat pencalonan di Pilkada.
"Baiknya tentara aktif dan polisi jangan terjun ke politik praktis. Kecuali sudah purnawirawan," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago saat berbincang dengan CNNIndonesia.com.
Dari beberapa jenderal yang disebut, hanya Sudrajat yang sudah purnawirawan. Sementara jenderal lainnya masih aktif berdinas.
Umur pensiun para perwira di TNI dan Polri berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri adalah 58 tahun.
Bila melihat aturan tersebut, mereka yang berniat terjun ke Pilkada serentak 2018 baru akan pensiun pada 2019. Dengan kata lain, para jenderal 'minta' pensiun dini.
Edy kelahiran 10 Maret 1961, saat ini 56 tahun. Safarudin kelahiran 10 Februari 1960, saat ini 57 tahun. Anton Charlian kelahiran 29 November, saat ini 57 tahun. Murad kelahiran 11 September 1961, saat ini 56 tahun.
Kemudian Paulus kelahiran 25 Oktober 1963, saat ini 54 tahun. Sedangkan Sudrajat sudah lebih dulu pensiun sejak beberapa tahun lalu.
Pangi menilai, jenderal-jenderal yang belum pensiun ini biasanya digoda partai-partai politik untuk terjun ke arena politik. Menurut dia, ajakan partai politik pada anggota, baik TNI dan Polri, pernah terjadi ketika Agus Harimurti Yudhoyono maju dalam kontestasi Pilakda DKI Jakarta 2017.
"Biasanya partai politik yang mengoda-goda mereka agar pensiun dini dan masuk ke gelanggang politik praktis," ujarnya.
"Tahun politik 2018 harus memastikan agar tentara (dan polisi) tak melakukan politik praktis" kata Pangi menambahkan.
Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai diusungnya para jenderal tersebut karena parpol masih yakin publik butuh kepemimpinan dari para jenderal Polri dan TNI ini.
"Nampaknya publik atau politisi sipil memandang bahwa leadership model jenderal masih diinginkan oleh rakyat di beberapa wilayah Pilkada 2018," kata Ubed kepada CNNIndonesia.com.
Menurutnya, para anggota TNI maupun Polri merupakan seorang manusia yang juga memiliki hasrat berkuasa. Majunya tentara atau polisi pada gelaran Pilkada, memperlihatkan bahwa masih ada ruang untuk mereka berpolitik.
Selain itu, Ubed menyebut majunya para jenderal tersebut dalam arena politik karena merasa terpanggil untuk memperbaiki keadaan bangsa. Para jenderal yang ingin maju menjadi gubernur tersebut tampak tak asing dengan masing-masing provinsi yang ingin 'dipimpinnya'.
Edy pernah menjabat sebagai Panglima Daerah Militer I/Bukit Barisan, wilayah komando pertahanan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau. Dia tak asing di wilayah Sumatera Utara. Apalagi pria yang juga Ketua Umum PSSI itu kelahiran Aceh.
Safarudin kini masih aktif sebagai Kapolda Kalimantan Timur. Dia berencana maju dalam gelaran Pilgub Kalimantan Timur.
Sementara Anton Charliyan pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada 2016 sampai Agustus 2017. Dia juga putra asli Pasundan.
Kemudian Murad, yang ingin maju pada Pilgub Maluku merupakan putra daerah. Selama berkarier sebagai polisi, dia sempat menduduki posisi Wakapolda hingga Kapolda Maluku kurun waktu 2013 sampai 2015.
Lalu, Paulus merupakan putra asli Papua. Jenderal bintang dua itu banyak berkarier di Bumi Cendrawasih, mulai sebagai Wakapolda Papua, Kapolda Papua Barat pertama, hingga Kapolda Papua.
Sedangkan Sudrajat tak lain adalah 'urang Sunda asli', sebagaimana dikatakan Ketua Umum Partai Gerindra ketika mengumumkan pencalonannya sebagai calon Jawa Barat 1.
Namun, Ubed mengatakan, majunya para jenderal dalam kontestasi pemilihan kepala daerah ini dikhawatirkan menumbuhkan benih-benih kepemimpinan militeristik dan diktator sebagaimana yang pernah terjadi selama hampir 32 tahun di bawah rezim Orde Baru.
Ia juga berharap terjunnya para jendral tersebut tak menjadi alat atau kaki tangannya pemilik modal atau elite politik yang sedang berkuasa maupun yang oposisi untuk kepentingan pragmatis 2019 sampai 2024.
(kid/sur)
Satu per satu jenderal mengungkap minatnya untuk menjadi kepala daerah, bahkan ada yang sudah diusung oleh partai politik
Dari kalangan Polri tak ketinggalan, tiga perwira sekaligus ingin minta 'restu' Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk maju pada Pilkada serentak 2018.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Safaruddin akan maju dalam pemilihan gubernur Kalimantan Timur dan Anton di Jawa Barat.
Selain tiga nama yang sudah mengutarakan niatnya ke Tito, ada satu nama lain, yakni Inspektur Jendral Paulus Waterpauw. Kapolda Sumatera Utara itu disebut akan maju dalam pemilihan gubernur di tanah kelahirannya, Papua.
 Komandon Korps Brimob Irjen Murad Ismail menerima urat rekomendasi sebagai calon gubernur Maluku dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga) |
Tak hanya kalangan jenderal aktif, satu pensiunan jenderal TNI, Mayor Jenderal Sudrajat telah resmi diusung Gerindra sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat.
Majunya jenderal-jenderal dalam kontestasi lima tahunan ini mendapat sorotan. Jenderal yang masih aktif dinilai tak elok ingin pensiun lebih cepat hanya untuk terjun ke dunia politik lewat pencalonan di Pilkada.
"Baiknya tentara aktif dan polisi jangan terjun ke politik praktis. Kecuali sudah purnawirawan," kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago saat berbincang dengan CNNIndonesia.com.
Dari beberapa jenderal yang disebut, hanya Sudrajat yang sudah purnawirawan. Sementara jenderal lainnya masih aktif berdinas.
Bila melihat aturan tersebut, mereka yang berniat terjun ke Pilkada serentak 2018 baru akan pensiun pada 2019. Dengan kata lain, para jenderal 'minta' pensiun dini.
Edy kelahiran 10 Maret 1961, saat ini 56 tahun. Safarudin kelahiran 10 Februari 1960, saat ini 57 tahun. Anton Charlian kelahiran 29 November, saat ini 57 tahun. Murad kelahiran 11 September 1961, saat ini 56 tahun.
Kemudian Paulus kelahiran 25 Oktober 1963, saat ini 54 tahun. Sedangkan Sudrajat sudah lebih dulu pensiun sejak beberapa tahun lalu.
Pangi menilai, jenderal-jenderal yang belum pensiun ini biasanya digoda partai-partai politik untuk terjun ke arena politik. Menurut dia, ajakan partai politik pada anggota, baik TNI dan Polri, pernah terjadi ketika Agus Harimurti Yudhoyono maju dalam kontestasi Pilakda DKI Jakarta 2017.
"Biasanya partai politik yang mengoda-goda mereka agar pensiun dini dan masuk ke gelanggang politik praktis," ujarnya.
 Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan bakal calon gubernur yang diusung di Pilkada Jawa Barat 2018, Mayjend Purnawirawan TNI Sudrajat (kanan). (CNN Indonesia/Abi Sarwanto) |
"Tahun politik 2018 harus memastikan agar tentara (dan polisi) tak melakukan politik praktis" kata Pangi menambahkan.
Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai diusungnya para jenderal tersebut karena parpol masih yakin publik butuh kepemimpinan dari para jenderal Polri dan TNI ini.
"Nampaknya publik atau politisi sipil memandang bahwa leadership model jenderal masih diinginkan oleh rakyat di beberapa wilayah Pilkada 2018," kata Ubed kepada CNNIndonesia.com.
Menurutnya, para anggota TNI maupun Polri merupakan seorang manusia yang juga memiliki hasrat berkuasa. Majunya tentara atau polisi pada gelaran Pilkada, memperlihatkan bahwa masih ada ruang untuk mereka berpolitik.
Selain itu, Ubed menyebut majunya para jenderal tersebut dalam arena politik karena merasa terpanggil untuk memperbaiki keadaan bangsa. Para jenderal yang ingin maju menjadi gubernur tersebut tampak tak asing dengan masing-masing provinsi yang ingin 'dipimpinnya'.
Safarudin kini masih aktif sebagai Kapolda Kalimantan Timur. Dia berencana maju dalam gelaran Pilgub Kalimantan Timur.
Sementara Anton Charliyan pernah menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat pada 2016 sampai Agustus 2017. Dia juga putra asli Pasundan.
Kemudian Murad, yang ingin maju pada Pilgub Maluku merupakan putra daerah. Selama berkarier sebagai polisi, dia sempat menduduki posisi Wakapolda hingga Kapolda Maluku kurun waktu 2013 sampai 2015.
Lalu, Paulus merupakan putra asli Papua. Jenderal bintang dua itu banyak berkarier di Bumi Cendrawasih, mulai sebagai Wakapolda Papua, Kapolda Papua Barat pertama, hingga Kapolda Papua.
Sedangkan Sudrajat tak lain adalah 'urang Sunda asli', sebagaimana dikatakan Ketua Umum Partai Gerindra ketika mengumumkan pencalonannya sebagai calon Jawa Barat 1.
Ia juga berharap terjunnya para jendral tersebut tak menjadi alat atau kaki tangannya pemilik modal atau elite politik yang sedang berkuasa maupun yang oposisi untuk kepentingan pragmatis 2019 sampai 2024.
(kid/sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK