Golkar Evaluasi Sikap soal Pansus Angket KPK
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Rabu, 20 Des 2017 17:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Golkar bakal mengevaluasi keberadaan anggotanya di panitia khusus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansus Angket KPK). Golkar merupakan salah satu inisiator Pansus Angket KPK di DPR.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partainya saat ini mengusung tema Golkar Bersih. Penyelesaian Pansus Angket diserahkan kepada mekanisme parlemen karena merupakan keputusan paripurna DPR.
"Yang dapat dilakukan adalah tentu penyelesaian pansus, kesimpulan pansus itu segera diselesaikan," kata Airlangga di arena Munaslub Golkar, Jakarta Convention Center, Rabu (20/12).
Ketua DPP Partai Golkar Aziz Syamsuddin mengatakan, untuk mengakhiri kerja pansus, partai akan segera berkoordinasi dengan Airlangga agar dapat menentukan sikap. Apalagi, pansus sudah melewati dua kali masa sidang dewan.
"Apabila nanti hal-hal itu sudah dirasakan, nanti akan kami cabut aja. Kami hentikan untuk hak angket pansus itu," kata Aziz.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua DPP Golkar Bambang Soesatyo mengaku sudah berbicara dengan Airlangga terkait Pansus Angket KPK. Dari pembicaraan itu muncul wacana agar Golkar mendorong penyelesaian pansus di masa sidang berikutnya.
Menurut Bambang yang juga menjadi anggota, Pansus Angket sudah memiliki bahan rekomendasi dan kesimpulan akhir untuk perbaikan KPK. Kesimpulan dan rekomendasi akhir sudah siap diberikan.
"Misalnya, proses penyidikan, proses penyelidikan, lalu kemudian barang sitaan bawaan, manajemen barang sitaan, ada beberapa temuan yang harus diperbaiki dan itu kami rekomendasikan kepada pimpinan KPK. Inilah yang harus diperbaiki agar KPK ke depan bisa lebih baik," katanya.
Bambang pun sepakat jika Pansus Angket KPK harus menyelesaikan masa tugasnya karena Golkar harus segera fokus menghadapi tahun pemilu di 2018 dan 2019.
"Kami dorong supaya masa sidang depan bisa tuntas. Karena tahun depan ini sudah tahun politik, sehingga fokus kami ya partai politik," katanya," ujar Bambang.
Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menambahkan, keputusan tentang keberadaan partainya dalam Pansus Angket KPK akan dibahas pada rapat pleno usai musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
"Ya itu nanti dalam rapat pleno mendatang berbagai hal akan kami perbincangkan tergantung kebijakan ketum," ujar Nurdin.
Nurdin mengklaim, Golkar tidak ingin berlama-lama mengevaluasi Pansus Angket karena akan menimbulkan ketidakpastian bagi institusi KPK dan juga opini negatif dari publik.
"Oleh karena itu kami akan lakukan evaluasi di DPP Partai Golkar," kata Nurdin.
Sebelumnya, pimpinan dewan telah menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi soal Pansus Angket KPK. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, hasil rapat tersebut meminta Pansus Angket KPK agar tetap menjalankan tugasnya.
Selain itu, Pansus Angket KPK diminta menyiapkan rekomendasi sambil menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Menyiapkan rekomendasi opsi-opsi kesimpulan yang akan dibuat oleh Pansus Angket untuk dilaporkan di rapat paripurna DPR apabila masa kerja telah dinyatakan selesai di masa yang akan datang," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/12).
[Gambas:Youtube] (gil)
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan partainya saat ini mengusung tema Golkar Bersih. Penyelesaian Pansus Angket diserahkan kepada mekanisme parlemen karena merupakan keputusan paripurna DPR.
"Yang dapat dilakukan adalah tentu penyelesaian pansus, kesimpulan pansus itu segera diselesaikan," kata Airlangga di arena Munaslub Golkar, Jakarta Convention Center, Rabu (20/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Apabila nanti hal-hal itu sudah dirasakan, nanti akan kami cabut aja. Kami hentikan untuk hak angket pansus itu," kata Aziz.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua DPP Golkar Bambang Soesatyo mengaku sudah berbicara dengan Airlangga terkait Pansus Angket KPK. Dari pembicaraan itu muncul wacana agar Golkar mendorong penyelesaian pansus di masa sidang berikutnya.
Menurut Bambang yang juga menjadi anggota, Pansus Angket sudah memiliki bahan rekomendasi dan kesimpulan akhir untuk perbaikan KPK. Kesimpulan dan rekomendasi akhir sudah siap diberikan.
"Misalnya, proses penyidikan, proses penyelidikan, lalu kemudian barang sitaan bawaan, manajemen barang sitaan, ada beberapa temuan yang harus diperbaiki dan itu kami rekomendasikan kepada pimpinan KPK. Inilah yang harus diperbaiki agar KPK ke depan bisa lebih baik," katanya.
Bambang pun sepakat jika Pansus Angket KPK harus menyelesaikan masa tugasnya karena Golkar harus segera fokus menghadapi tahun pemilu di 2018 dan 2019.
"Kami dorong supaya masa sidang depan bisa tuntas. Karena tahun depan ini sudah tahun politik, sehingga fokus kami ya partai politik," katanya," ujar Bambang.
Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid menambahkan, keputusan tentang keberadaan partainya dalam Pansus Angket KPK akan dibahas pada rapat pleno usai musyawarah nasional luar biasa (munaslub).
"Ya itu nanti dalam rapat pleno mendatang berbagai hal akan kami perbincangkan tergantung kebijakan ketum," ujar Nurdin.
Nurdin mengklaim, Golkar tidak ingin berlama-lama mengevaluasi Pansus Angket karena akan menimbulkan ketidakpastian bagi institusi KPK dan juga opini negatif dari publik.
"Oleh karena itu kami akan lakukan evaluasi di DPP Partai Golkar," kata Nurdin.
Sebelumnya, pimpinan dewan telah menggelar rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi soal Pansus Angket KPK. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, hasil rapat tersebut meminta Pansus Angket KPK agar tetap menjalankan tugasnya.
Selain itu, Pansus Angket KPK diminta menyiapkan rekomendasi sambil menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Menyiapkan rekomendasi opsi-opsi kesimpulan yang akan dibuat oleh Pansus Angket untuk dilaporkan di rapat paripurna DPR apabila masa kerja telah dinyatakan selesai di masa yang akan datang," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (5/12).
[Gambas:Youtube] (gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK