Partai Demokrat, Cari Perhatian di Awal 2018 dan Target 2019
Tiara Sutari | CNN Indonesia
Sabtu, 06 Jan 2018 15:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Hari-hari pertama 2018 yang diasosiasikan sebagai tahun politik diawali bukan hanya ribut-ribut soal penentuan kandidat-kandidat calon kepala daerah dalam Pilkada serentak.
Tahun politik di hari-hari awal ini juga diwarnai ribut-ribut dan tudingan Partai Demokrat kepada penegak hukum mengenai dugaan temuan ketidakadilan dalam proses pilkada terhadap calonnya.
Semua itu bermula dari Rapat Darurat yang dipimpin Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (3/1). Hasil rapat itu, seperti diungkap Sekretaris Jenderal Demokrat, Hinca Pandjaitan adalah soal diskriminasi dan kriminalisasi yang salah satunya dialami bakal cagub Kalimantan Timur, Syahriee Jaang.
Hinca juga menyatakan soal dugaan kriminalisasi serta pembunuhan karakter kerap dialami Demokrat, termasuk SBY pada 2017, namun hingga kini tak lagi bergaung perkembangannya alias tenggelam begitu saja.
Hal itu yang dipermasalahkan Demokrat. Setelah pertemuan pada Rabu lalu, dua hari beruntun, SBY dan Demokrat punya kesempatan untuk menggaungkan isu ketidakadilan hukum yang diklaim menimpa kadernya.
Pada Kamis (4/1), SBY mengumpulkan para pimpinan daerah Demokrat di kediamannya, Kuningan, Jakarta Selatan. Terakhir, pada Jumat (5/1) pagi, SBY memberi pidato politik awal tahun 2018 yang disampaikan di halaman Kantor DPC Partai Demokrat Kabupaten Bogor, Cibinong.
Dalam pidato itu, satu dari lima hal yang disorot SBY adalah soal integritas dalam penyelenggaraan pemilu dan etika pemilu.
Cari Perhatian
Pengamat politik Populi Center, Rafif Pamenang Imawan menilai 'teriakan' Demokrat di awal 2018 itu hanya dibesar-besarkan. Dia mengatakan bukan hanya Demokrat saja yang kadernya pernah terjerat proses hukum.
“Sebagai contoh bagaimana Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) juga menghadapi persoalan yang sama kala Pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok kan diusung PDIP kala itu,” kata Rafif kepada CNNIndonesia.com melalui telepon, Jumat (5/1).
Karena itu Rafif menilai SBY dan Demokrat sedang mencari perhatian jelang tahun politik lewat tiga hari beruntun kegiatannya yang dimulai dari rapat darurat, kumpulkan pimpinan DPD Demokrat, hingga pidato politik awal tahun.
“Dengan kata lain Partai Demokrat berusaha untuk bounce back dari sebelumnya kuat sebagai partai pemenang, yang pada hari ini justru menjadi partai di mana kadernya banyak tersangkut korupsi,” kata Rafif.
Selain mencari perhatian, apa yang dilakukan Demokrat di awal 2018 ini bagian dari strategi untuk bangkit di tahun politik. Rafif menilai kepentingan yang diusung Demokrat kali ini bukan lagi untuk Pilkada Serentak 2018, melainkan Pileg dan Pilpres 2019. Hal itu bisa dilihat dari rekam jejak SBY selama ini yang bisa dirangkum pada tiga indikator.
Pertama adalah menerbitkan suksesor dirinya di dunia politik. Setelah dianggap gagal mengorbitkan sang putra, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas sebagai pewaris tahta politik meski telah duduk di kursi legislatif, SBY kini lebih melirik Agus Harimurti atau AHY yang semula berkarier di TNI.
“Langkah yang kemudian diambil adalah dengan mengorbitkan AHY. Hanya saja suara AHY rontok paska kontestasi Pilkada DKI Jakarta,” kata Rafif.
Setelah gagal di Pilkada DKI, AHY tak lantas mundur dari politik. Tur politik tetap dilakukan AHY beberapa waktu terakhir, termasuk jelang Pilkada serentak 2018, dimana sang putra disebut memimpin tim pemenangan Demokrat.
Indikator kedua, kata Rafif, upaya penyelematan dan konsolidasi internal semakin kuat. Hal ini bisa dilihat dari langkah SBY yang turun jabatan, dari semula pembina menjadi ketua umum.
“Kalau untuk faktor ketiga, terdapat penyempitan makna krimininalisasi yang digunakan partai in. Singkatnya, ini harus dilihat dari kacamata usaha Partai Demokrat untuk bounce back pemilu 2019,” kata ujar Rafif.
(kid/djm)
Tahun politik di hari-hari awal ini juga diwarnai ribut-ribut dan tudingan Partai Demokrat kepada penegak hukum mengenai dugaan temuan ketidakadilan dalam proses pilkada terhadap calonnya.
Semua itu bermula dari Rapat Darurat yang dipimpin Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (3/1). Hasil rapat itu, seperti diungkap Sekretaris Jenderal Demokrat, Hinca Pandjaitan adalah soal diskriminasi dan kriminalisasi yang salah satunya dialami bakal cagub Kalimantan Timur, Syahriee Jaang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hinca juga menyatakan soal dugaan kriminalisasi serta pembunuhan karakter kerap dialami Demokrat, termasuk SBY pada 2017, namun hingga kini tak lagi bergaung perkembangannya alias tenggelam begitu saja.
Hal itu yang dipermasalahkan Demokrat. Setelah pertemuan pada Rabu lalu, dua hari beruntun, SBY dan Demokrat punya kesempatan untuk menggaungkan isu ketidakadilan hukum yang diklaim menimpa kadernya.
Dalam pidato itu, satu dari lima hal yang disorot SBY adalah soal integritas dalam penyelenggaraan pemilu dan etika pemilu.
 Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), bersama Sekretaris Majelis Tinggi Parti Demokrat Amir Syamsudin dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan sebelum memimpin rapat darurat di DPP Partai Demokat. Jakarta, Rabu, 3 Januari 2017. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono) |
Pengamat politik Populi Center, Rafif Pamenang Imawan menilai 'teriakan' Demokrat di awal 2018 itu hanya dibesar-besarkan. Dia mengatakan bukan hanya Demokrat saja yang kadernya pernah terjerat proses hukum.
“Sebagai contoh bagaimana Ahok (Basuki Tjahaja Purnama) juga menghadapi persoalan yang sama kala Pilkada DKI Jakarta 2017. Ahok kan diusung PDIP kala itu,” kata Rafif kepada CNNIndonesia.com melalui telepon, Jumat (5/1).
Karena itu Rafif menilai SBY dan Demokrat sedang mencari perhatian jelang tahun politik lewat tiga hari beruntun kegiatannya yang dimulai dari rapat darurat, kumpulkan pimpinan DPD Demokrat, hingga pidato politik awal tahun.
“Dengan kata lain Partai Demokrat berusaha untuk bounce back dari sebelumnya kuat sebagai partai pemenang, yang pada hari ini justru menjadi partai di mana kadernya banyak tersangkut korupsi,” kata Rafif.
Selain mencari perhatian, apa yang dilakukan Demokrat di awal 2018 ini bagian dari strategi untuk bangkit di tahun politik. Rafif menilai kepentingan yang diusung Demokrat kali ini bukan lagi untuk Pilkada Serentak 2018, melainkan Pileg dan Pilpres 2019. Hal itu bisa dilihat dari rekam jejak SBY selama ini yang bisa dirangkum pada tiga indikator.
Pertama adalah menerbitkan suksesor dirinya di dunia politik. Setelah dianggap gagal mengorbitkan sang putra, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas sebagai pewaris tahta politik meski telah duduk di kursi legislatif, SBY kini lebih melirik Agus Harimurti atau AHY yang semula berkarier di TNI.
“Langkah yang kemudian diambil adalah dengan mengorbitkan AHY. Hanya saja suara AHY rontok paska kontestasi Pilkada DKI Jakarta,” kata Rafif.
Setelah gagal di Pilkada DKI, AHY tak lantas mundur dari politik. Tur politik tetap dilakukan AHY beberapa waktu terakhir, termasuk jelang Pilkada serentak 2018, dimana sang putra disebut memimpin tim pemenangan Demokrat.
Indikator kedua, kata Rafif, upaya penyelematan dan konsolidasi internal semakin kuat. Hal ini bisa dilihat dari langkah SBY yang turun jabatan, dari semula pembina menjadi ketua umum.
“Kalau untuk faktor ketiga, terdapat penyempitan makna krimininalisasi yang digunakan partai in. Singkatnya, ini harus dilihat dari kacamata usaha Partai Demokrat untuk bounce back pemilu 2019,” kata ujar Rafif.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK