Demokrasi Indonesia Dinilai Ketum PPP Sudah 'Overdosis'

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum PPP Romahurmuziy alias Romi menyatakan, demokrasi yang kini diterapkan di Indonesia sudah berlebihan atau menurutnya, overdosis.

Menurut dia, PPP sebagai salah satu partai politik tertua harus menjadi bagian untuk mengoreksi jalannya demokrasi yang rusak.

"Tapi persoalannya, kita overdosis. Makan dan minum saja berlebihan dilarang, apalagi demokrasi," kata Romi dalam pidatonya di Kantor DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta, Jumat (5/1) malam.

Romi mengajak kader partai berlambang Kakbah untuk meluruskan demokrasi yang diterapkan saat ini seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa.

"Kita harus meluruskan, kembalikan rel demokrasi Indonesia kepada rel yang diinginkan pendiri bangsa," tuturnya.

Lihat juga: Romahurmuziy Goda Khofifah Kembali Gabung PPP

Menurut Romi, salah satu indikasi rusaknya demokrasi di Indonesia adalah semakin maraknya politik uang dalam setiap gelaran pemilihan umum, baik pemilihan presiden, legislatif, maupun kepala daerah.

Romi mencontohkan, dalam gelaran Pilkada di Lampung, dirinya mendapat cerita bahwa satu suara dihargai Rp500 ribu oleh masyarakat. Tak hanya itu, lanjut Romi, di daerah pemilihan dirinya juga tak terlepas dari praktik politik uang ketika pesta demokrasi lima tahunan berlangsung.

"Repotnya hari ini di dapil saya. Kalau ditanya mau milih siapa? Nunggu wangsit, (artinya) uang disit. Kalau enggak ngasih apa-apa, saya malah didalilkan. Barang siapa yang beri sesuatu dengan diniatkan kebaikan, akan dimudahkan," tuturnya.

"Jadi ini persoalan hari ini. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang melayang," kata Romi menambahkan.

Lihat juga: Ketum PPP Sindir Partai yang Memberi Label Jokowi Anti-Islam

Persoalan politik uang ini, lanjut Romi, menjadi salah satu persoalan serius bangsa Indonesia. Para calon kepala daerah untuk mendapatkan amanah rakyat memimpin harus mengeluarkan uang ratusan miliar dalam setiap pemilihan umum.

Fenomena tersebut, menurut Romi, yang membuat praktik korupsi tumbuh subur dan sulit dihilangkan. Bahkan, Romi menyebut, berdasarkan hasil penelitian Burhanudin Muhtadi, Indonesia menjadi negara nomor dua setelah Uganda dalam hal praktik politik uang dari 47 negara demokrasi.

"Maka pusaran korupsi enggak akan pernah selesai, enggak akan pernah berhenti," tuturnya.

Lihat juga: Serahkan SK, PPP Resmi Dukung Khofifah-Emil di Pilgub Jatim

(ugo)