Fahri Hamzah Desak Golkar Serahkan Nama Calon Ketua DPR
Joko Panji Sasongko | CNN Indonesia
Selasa, 09 Jan 2018 11:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak Golkar segera mengirim nama calon Ketua DPR pengganti Setya Novanto demi kepentingan proses pengambilan keputusan di tingkat pimpinan DPR.
"Sebaiknya Ketua DPR itu tidak boleh terlalu lama di Pelaksana Tugas," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/1).
Fahri mengatakan, peran Ketua DPR definitif diperlukan untuk pembahasan segala hal yang masuk ke meja pimpinan DPR. Karena itu, Golkar diharapkan segera mengirim nama agar proses pembahasan-pembahasan di tingkat pimpinan tidak terkendala.
Fahri menyebut DPR akan menggelar rapat pimpinan usai rapat paripurna guna membuat surat yang isinya meminta Fraksi Golkar segera menyerahkan nama penggati Setnov.
"Surat belum masuk sampai pagi ini dan tentu kami akan rapim nanti siang," ujarnya.
Di sisi lain, Fahri memaparkan, pelantikan Ketua DPR tidak dapat dilakukan meski Golkar menyerahkan nama pengganti Setnov dalam sidang paripurna kali ini.
Proses pelantikan, kata dia, harus lebih dahulu melalui proses pembahasan antara pimpinan DPR dan Badan Musyawarah DPR yang terdiri dari perwakilan seluruh fraksi.
"Jadi kalau ada surat pagi ini misalnya minta Ketua DPR dilantik segera tentu kami prioritaskan, yaitu dengan cara kami bikin Rapim lalu mengundang Bamus. Setelah itu baru paripurna dan mengundang Ketua MA untuk melantik Ketua DPR yang baru," ujar Fahri.
Bersih dari Korupsi
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyarankan Golkar menunjuk kader yang bebas dari segala perkara korupsi.
Ketua DPR yang baru juga diminta bukan kader Golkar yang tidak mendukung proses pemberantasan korupsi, salah satunya ikut dalam Pansus Angket KPK.
"Ketua DPR harus di luar pansus angket KPK. Karena pansus KPK jelas merupakan langkah menghambat pemberantasan korupsi," ujar Adi saat dihubungi, Selasa (9/1).
Selain dalam konteks korupsi, Adi mengingatkan, faktor dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo juga hal yang harus diperhatikan. Kriteria tersebut, kata Adi untuk menjaga stabilitas politik ke depan.
"Ketua DPR baru harus seirama dengan pemerintah saat ini untuk menghindari kegaduhan di tahun politik ini." ujarnya.
Sejauh ini, beberapa nama calon ketua DPR yang beredar di antaranya ketua komisi III DPR Bambang Susatyo, Ketua Banggar Aziz Syamsudin, Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali. (osc/gil)
"Sebaiknya Ketua DPR itu tidak boleh terlalu lama di Pelaksana Tugas," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/1).
Fahri mengatakan, peran Ketua DPR definitif diperlukan untuk pembahasan segala hal yang masuk ke meja pimpinan DPR. Karena itu, Golkar diharapkan segera mengirim nama agar proses pembahasan-pembahasan di tingkat pimpinan tidak terkendala.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fahri menyebut DPR akan menggelar rapat pimpinan usai rapat paripurna guna membuat surat yang isinya meminta Fraksi Golkar segera menyerahkan nama penggati Setnov.
"Surat belum masuk sampai pagi ini dan tentu kami akan rapim nanti siang," ujarnya.
Proses pelantikan, kata dia, harus lebih dahulu melalui proses pembahasan antara pimpinan DPR dan Badan Musyawarah DPR yang terdiri dari perwakilan seluruh fraksi.
"Jadi kalau ada surat pagi ini misalnya minta Ketua DPR dilantik segera tentu kami prioritaskan, yaitu dengan cara kami bikin Rapim lalu mengundang Bamus. Setelah itu baru paripurna dan mengundang Ketua MA untuk melantik Ketua DPR yang baru," ujar Fahri.
Bersih dari Korupsi
Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyarankan Golkar menunjuk kader yang bebas dari segala perkara korupsi.
Ketua DPR yang baru juga diminta bukan kader Golkar yang tidak mendukung proses pemberantasan korupsi, salah satunya ikut dalam Pansus Angket KPK.
"Ketua DPR harus di luar pansus angket KPK. Karena pansus KPK jelas merupakan langkah menghambat pemberantasan korupsi," ujar Adi saat dihubungi, Selasa (9/1).
Selain dalam konteks korupsi, Adi mengingatkan, faktor dukungan kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo juga hal yang harus diperhatikan. Kriteria tersebut, kata Adi untuk menjaga stabilitas politik ke depan.
"Ketua DPR baru harus seirama dengan pemerintah saat ini untuk menghindari kegaduhan di tahun politik ini." ujarnya.
Sejauh ini, beberapa nama calon ketua DPR yang beredar di antaranya ketua komisi III DPR Bambang Susatyo, Ketua Banggar Aziz Syamsudin, Sekretaris Fraksi Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali. (osc/gil)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK