Fahri Sebut Pencalonan di Pilkada Seperti Rekrut Tenaga Kerja
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Jumat, 12 Jan 2018 01:05 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengkritik keras langkah partai politik yang mencalonkan kepala daerah nonkader dalam menghadapi pilkada serentak di 171 daerah. Menurutnya, ini adalah indikasi kegagalan partai dalam proses kaderisasi.
Fahri bahkan menyebut pencalonan sosok nonkader ini seperti perekrutan tenaga kerja.
"Ini kayak rekrutmen tenaga kerja, bukan rekrutmen cawalkot, cabup, cagub," kata Fahri di sela acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Kamis (11/1).
Fahri menjelaskan, salah satu tugas dan fungsi partai politik adalah menyiapkan kader untuk menjadi calon pemimpin.
Partai politik pun mesti setia kepada kadernya sendiri. Sikap itu menurutnya bisa ditunjukkan dengan mendidik para kader secara konsisten agar dapat menjadi calon pemimpin yang berkualitas. Sikap setia kepada kader pun dapat dilakukan dengan mengutamakan kader sendiri untuk dijadikan calon kepala daerah.
Fahri mengatakan, hal itu tidak tampak di pilkada serentak tahun ini. Di 171 daerah yang bakal melangsungkan pilkada serentak, lanjut Fahri, ada yang mendukung calon nonpartai. Misalnya calon gubernur Jawa Barat nonpartai, Ridwan Kamil yang didukung oleh PKB, PPP, Hanura, dan NasDem.
Di sisi yang lain, Fahri masyarakat menilai juga rugi akibat fenomena tersebut karena partai politik diberi dana dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN)
"Partai politik adalah sekolah politik, sekolah calon pemimpin, candradimuka lahirnya pemimpin," ucap Fahri.
Fahri juga mengkritisi langkah partai politik yang memberikan dukungan kepada pasangan calon kepala daerah di menit-menit terakhir masa pendaftaran. Menurut Fahri, masyarakat berhak mengetahui calon yang didukung partai politik dari jauh-jauh hari.
Masyarakat, lanjutnya, butuh waktu untuk menilai seberapa baik pasangan-pasangan calon kepala daerah yang akan berkontestasi sebelum dipilih saat pemungutan suara.
"Agar publik mengalami pembiasaan siapa dia," kata Fahri.
Fahri melanjutkan, sikap partai politik yang mendukung paslon di menit-menit terakhir juga membuka peluang terjadinya praktik politik transaksional. Politik dagang sapi menjadi sangat terbuka. Partai politik tidak lagi memiliki idealisme dalam memilih pasangan calon yang akan didukung.
"Saya dengar satu kursi DPRD Rp5 M. Ini yang terdengar. Ini harus diselesaikan," kata Fahri.
[Gambas:Video CNN] (sur)
Fahri bahkan menyebut pencalonan sosok nonkader ini seperti perekrutan tenaga kerja.
"Ini kayak rekrutmen tenaga kerja, bukan rekrutmen cawalkot, cabup, cagub," kata Fahri di sela acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Kamis (11/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Partai politik pun mesti setia kepada kadernya sendiri. Sikap itu menurutnya bisa ditunjukkan dengan mendidik para kader secara konsisten agar dapat menjadi calon pemimpin yang berkualitas. Sikap setia kepada kader pun dapat dilakukan dengan mengutamakan kader sendiri untuk dijadikan calon kepala daerah.
Fahri mengatakan, hal itu tidak tampak di pilkada serentak tahun ini. Di 171 daerah yang bakal melangsungkan pilkada serentak, lanjut Fahri, ada yang mendukung calon nonpartai. Misalnya calon gubernur Jawa Barat nonpartai, Ridwan Kamil yang didukung oleh PKB, PPP, Hanura, dan NasDem.
"Partai politik adalah sekolah politik, sekolah calon pemimpin, candradimuka lahirnya pemimpin," ucap Fahri.
Fahri juga mengkritisi langkah partai politik yang memberikan dukungan kepada pasangan calon kepala daerah di menit-menit terakhir masa pendaftaran. Menurut Fahri, masyarakat berhak mengetahui calon yang didukung partai politik dari jauh-jauh hari.
Masyarakat, lanjutnya, butuh waktu untuk menilai seberapa baik pasangan-pasangan calon kepala daerah yang akan berkontestasi sebelum dipilih saat pemungutan suara.
"Agar publik mengalami pembiasaan siapa dia," kata Fahri.
Fahri melanjutkan, sikap partai politik yang mendukung paslon di menit-menit terakhir juga membuka peluang terjadinya praktik politik transaksional. Politik dagang sapi menjadi sangat terbuka. Partai politik tidak lagi memiliki idealisme dalam memilih pasangan calon yang akan didukung.
"Saya dengar satu kursi DPRD Rp5 M. Ini yang terdengar. Ini harus diselesaikan," kata Fahri.
[Gambas:Video CNN] (sur)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK