Waketum Gerindra: Rp40 M Masih Kurang untuk Pilgub Jatim
S. Yugo Hindarto | CNN Indonesia
Jumat, 12 Jan 2018 17:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- La Nyalla Mattalliti mengungkap permintaan uang Rp40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. La Nyalla mengatakan, permintaan uang itu terkait dengan pencalonan dirinya sebagai bakal calon gubernur Jawa Timur 2019.
Kepada CNN Indonesia.com, La Nyalla menegaskan uang tersebut merupakan uang untuk kebutuhan saksi selama pemilihan gubernur.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Arief Poyuono mengatakan, jumlah Rp40 miliar, seperti yang diungkapkan La Nyalla sangat tidak masuk akal untuk memenuhi kebutuhan saksi Pilgub Jatim.
"Dana Rp40 miliar yang dibilang La Nyalla untuk bayar saksi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) sangat Kurang, jadi enggak benar itu kami memalak La Nyalla untuk diusung Gerindra di Pilgub Jatim," kata Arief dalam keterangan tertulis yang diterima CNN Indonesia.com, Jumat (12/1).
Arief memperkirakan, dana yang dibutuhkan untuk saksi di Pilgub Jatim mencapai Rp141,3 miliar.
Arief merinci penggunaan uang tersebut. "Setiap Pilkada kami siapkan tiga orang saksi di TPS untuk menjaga agar suara calon kepala daerah yang kami usung tidak hilang. Kami butuh 207 ribu saksi untuk Pilgub Jatim," kata dia.
Jumlah TPS di Pilgub Jatim, kata Arief, mencapai sekitar 69 ribu TPS. Belum lagi, kata Arief, saksi-saksi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
"Jumlah PPS sebanyak 8501, 664 PPK, 38 KPUD Kabupaten Kota," katanya.
Dijelaskan Arief, di tiap PPS dan PPK dibutuhkan lima orang saksi, sehingga dibutuhkan 45.285 saksi dan untuk KPUD Kota Kabupaten kami butuh 190 saksi," kata Arief.
Total dana uang makan yang diperlukan saksi, menurut Arief, per orang Rp200 ribu, sehingga butuh Rp41 miliar untuk dana saksi di 45.285 TPS.
Sedangkan di tingkat PPS sebanyak Rp300 ribu per saksi setiap hari. "Dibutuhkan tiga hari kerja hingga rekapitulasi, maka butuh Dana Rp41,55 miliar," kata dia.
Sedangkan di tingkat KPUD, dibutuhkan sekitar 190 saksi. "Uang makan mereka per hari Rp400 ribu per hari dan butuh tujuh hari, sehingga butuh dana Rp5,3 miliar," ujar Arief.
Belum lagi, sebelum menjadi saksi di TPS para saksi mendapatkan pelatihan sebagai saksi TPS, dan dibutuhkan dana Rp100 ribu per hari. Selama tiga hari pelatihan butuh sekitar dana Rp94,5 miliar.
"Nah kalau cuma Rp 40 miliar enggak cukuplah karena yang dibutuhkan Rp141,3 miliar. Nah kekurangannya biasanya yang nombok itu Partai Gerindra yang diambil dari kader-kader Gerindra di eksekutif dan legislatif. Jadi enggak ada itu mahar politik pada Gerindra untuk mengusung La Nyalla," katanya.
Menurutnya kegagalan La Nyalla maju dalam Pilgub Jatim bukan karena persoalan uang Rp40 miliar, namun karena La Nyalla gagal menggaet PAN sebagai mitra koalisi Gerindra.
"Dukungan Amien Rais pada La Nyalla dicuekin sama Ketum PAN Dan Pengurus DPW Pan Jatim.
Kok aneh jadi Gerindra yang disudutkan, yang ada juga kami takut kalau nanti akhirnya kader Gerindra yang suruh urunan untuk uang saksi di TPS," ujar Arief.
Arief meminta agar La Nyalla menghentikan polemik tentang uang Rp40 miliar.
"Memang ada apa orang mau jadi saksi tanpa dikasih uang makan dan uang transport, itulah realita demokrasi di mana-mana butuh biaya. Jadi saya minta La Nyalla untuk berhenti berpolemik," ujarnya.
(ugo/djm)
Kepada CNN Indonesia.com, La Nyalla menegaskan uang tersebut merupakan uang untuk kebutuhan saksi selama pemilihan gubernur.
Wakil Ketua Umum (Waketum) Gerindra Arief Poyuono mengatakan, jumlah Rp40 miliar, seperti yang diungkapkan La Nyalla sangat tidak masuk akal untuk memenuhi kebutuhan saksi Pilgub Jatim.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jumlah TPS di Pilgub Jatim, kata Arief, mencapai sekitar 69 ribu TPS. Belum lagi, kata Arief, saksi-saksi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK), dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD).
"Jumlah PPS sebanyak 8501, 664 PPK, 38 KPUD Kabupaten Kota," katanya.
Dijelaskan Arief, di tiap PPS dan PPK dibutuhkan lima orang saksi, sehingga dibutuhkan 45.285 saksi dan untuk KPUD Kota Kabupaten kami butuh 190 saksi," kata Arief.
Sedangkan di tingkat PPS sebanyak Rp300 ribu per saksi setiap hari. "Dibutuhkan tiga hari kerja hingga rekapitulasi, maka butuh Dana Rp41,55 miliar," kata dia.
Sedangkan di tingkat KPUD, dibutuhkan sekitar 190 saksi. "Uang makan mereka per hari Rp400 ribu per hari dan butuh tujuh hari, sehingga butuh dana Rp5,3 miliar," ujar Arief.
Belum lagi, sebelum menjadi saksi di TPS para saksi mendapatkan pelatihan sebagai saksi TPS, dan dibutuhkan dana Rp100 ribu per hari. Selama tiga hari pelatihan butuh sekitar dana Rp94,5 miliar.
"Nah kalau cuma Rp 40 miliar enggak cukuplah karena yang dibutuhkan Rp141,3 miliar. Nah kekurangannya biasanya yang nombok itu Partai Gerindra yang diambil dari kader-kader Gerindra di eksekutif dan legislatif. Jadi enggak ada itu mahar politik pada Gerindra untuk mengusung La Nyalla," katanya.
Menurutnya kegagalan La Nyalla maju dalam Pilgub Jatim bukan karena persoalan uang Rp40 miliar, namun karena La Nyalla gagal menggaet PAN sebagai mitra koalisi Gerindra.
"Dukungan Amien Rais pada La Nyalla dicuekin sama Ketum PAN Dan Pengurus DPW Pan Jatim.
Kok aneh jadi Gerindra yang disudutkan, yang ada juga kami takut kalau nanti akhirnya kader Gerindra yang suruh urunan untuk uang saksi di TPS," ujar Arief.
Arief meminta agar La Nyalla menghentikan polemik tentang uang Rp40 miliar.
"Memang ada apa orang mau jadi saksi tanpa dikasih uang makan dan uang transport, itulah realita demokrasi di mana-mana butuh biaya. Jadi saya minta La Nyalla untuk berhenti berpolemik," ujarnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK