Tamsil Linrung Dicecar Tambahan Anggaran e-KTP Rp1,4 Triliun

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota DPR dari Fraksi PKS, Tamsil Linrung mengaku dicecar soal penambahan anggaran proyek pengadaan e-KTP sebesar Rp1,4 triliun pada 2012. Tamsil diperiksa sebagai saksi untuk tersangka anggota DPR dari Fraksi Golkar Markus Nari.

"Iya dikonfirmasi, tambahan awalnya kan sebenarnya cuma Rp1 triliun, terus ada tambahan Rp400 miliar," kata Tamsil usai diperiksa, di gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/1).

Saat proyek e-KTP bergulir, Tamsil merupakan salah satu pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Sedangkan Markus duduk sebagai anggota Banggar DPR. Tamsil mengaku mengenal dekat Markus sebagai sesama anggota dewan.

"Iya dulu sama-sama di komisi IV dan Banggar, Markus anggota," tuturnya.

Lihat juga: Jadi Tersangka, Dokter Bimanesh Penuhi Panggilan KPK

Namun, Tamsil mengklaim tak mengetahui tindakan Markus yang diduga membantu memuluskan penambahan anggaran proyek e-KTP pada 2012 sebesar Rp1,49 triliun tersebut.

Menurut dia, penambahan anggaran dalam proyek e-KTP merupakan kewenangan Komisi II dan Kementerian Dalam Negeri

"Tidak tahu, itu kejadian di komisi terkait. Coba tanyakan lah ke mereka dengan Kemendagri," kata politikus PKS tersebut.

Nama Tamsil sendiri muncul dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto. Mantan anggota Badan Anggaran DPR itu disebut turut menerima uang panas proyek e-KTP sebesar US$700 ribu. Namun, Tamsil membantah menerima uang tersebut.

KPK tengah melengkapi berkas penyidikan Markus Nari, yang telah ditetapkan sebagai tersangka sejak pertengahan Juli 2017 lalu. Markus disebut menerima uang sebesar Rp4 miliar karena membantu menambah anggaran proyek e-KTP pada 2012 sebesar Rp1,49 triliun.

Lihat juga: KPK Periksa Anggota DPR Tamsil Linrung Jadi Saksi Kasus e-KTP

(ugo)