Ketua DPP Hanura Bantah Oso Seenaknya Pecat Ketua DPD
Feri Agus | CNN Indonesia
Senin, 15 Jan 2018 13:21 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura Benny Ramdhani membantah tudingan bahwa Osman Sapta Odang (Oso) seenaknya memecat Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD).
Benny menegaskan, setiap pemecatan melewati prosedur sesuai AD/ART serta kajian melalui Bidang Organisasi dan Hukum Partai Hanura.
"Kalaupun ada tindakan Plt (mengganti ketua DPD, terhadap kader itu sudah memenuhi asas dan AD/ART. Tentu tindakan sehingga timbul pemecatan, itu juga sudah dilakukan kajian melalui bidang organisasi dan hukum," kata Benny di sela-sela rapat Hanura dalam persiapan Pemilu 2019, di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (15/1).
Hari ini, Hanura menonaktifkan Sapta Odang sebagai ketua umum atas pertimbangan Sapta Odang memecat enam Ketua DPD Hanura tanpa mekanisme jelas.
Benny mengatakan, gejolak yang kini terjadi di partai besutan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto itu, bukan karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.
Dia membantah Oso meminta mahar dalam setiap dukungan terhadap calon kepala daerah.
"Kalau ada kan, pasti ada orang yang teriak. La Nyalla teriak tentang mahar, kemudian ada kasus bupati di Cirebon tentang mahar di PKS misalnya. Enggak ada yang teriak mahar politik ke Hanura," ujarnya.
Menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu, rapat pencopotan Oso sebagai Ketum Hanura yang dipimpin Sekretaris Jenderal Hanura Sarifuddin Suding terjadi karena ada hujatan dari sejumlah elit partai.
Benny menyebut, syahwat politik mereka sedang tinggi sehingga melakukan gerakan pergantian sepihak.
"Jadi ini adalah syahwat politik dari sekelompok orang, yang saya mengatakan, mereka biasa main dulu, dalam tanda kutip, silahkan teman-teman terjemahkan, bermain dengan urusan partai," tuturnya.
Sumber CNN Indonesia.com yang berada dalam kepengurusan Partai Hanura mengungkapkan sejumlah daftar 'dosa' oso yang menjadi alasan pemecatan Oso.
"Beliau (Oso) seenaknya memecat beberapa ketua DPD tanpa prosedur yang benar. Beliau mengambil keputusan tidak pernah (diambil) dalam rapat," katanya.
Keputusan-keputusan Oso, menurutnya bersifat subyektif.
"Dalam Pilkada dia sengaja mengeluarkan SK ganda, sehingga di daerah menjadi kacau," kata salah seorang pengurus Hanura ini.
Tak hanya itu, tata kelola keuangan di Partai Hanura selama dipegang Oso disebut sangat buruk.
Selain itu, menurutnya, gaya pemimpin Oso juga menuai kecaman pengurus DPD karena dianggap sering memberikan ancaman dan mengeluarkan kata-kata kasar.
"Terakhir elektabilitas partai semakin memburuk," katanya.
(vws)
Benny menegaskan, setiap pemecatan melewati prosedur sesuai AD/ART serta kajian melalui Bidang Organisasi dan Hukum Partai Hanura.
"Kalaupun ada tindakan Plt (mengganti ketua DPD, terhadap kader itu sudah memenuhi asas dan AD/ART. Tentu tindakan sehingga timbul pemecatan, itu juga sudah dilakukan kajian melalui bidang organisasi dan hukum," kata Benny di sela-sela rapat Hanura dalam persiapan Pemilu 2019, di Hotel Manhattan, Jakarta, Senin (15/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Benny mengatakan, gejolak yang kini terjadi di partai besutan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto itu, bukan karena Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.
Dia membantah Oso meminta mahar dalam setiap dukungan terhadap calon kepala daerah.
Menurut anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) itu, rapat pencopotan Oso sebagai Ketum Hanura yang dipimpin Sekretaris Jenderal Hanura Sarifuddin Suding terjadi karena ada hujatan dari sejumlah elit partai.
Benny menyebut, syahwat politik mereka sedang tinggi sehingga melakukan gerakan pergantian sepihak.
"Jadi ini adalah syahwat politik dari sekelompok orang, yang saya mengatakan, mereka biasa main dulu, dalam tanda kutip, silahkan teman-teman terjemahkan, bermain dengan urusan partai," tuturnya.
Lihat juga:Kubu Oso: Plt Ketum Hanura Daryatmo Ilegal |
Sumber CNN Indonesia.com yang berada dalam kepengurusan Partai Hanura mengungkapkan sejumlah daftar 'dosa' oso yang menjadi alasan pemecatan Oso.
"Beliau (Oso) seenaknya memecat beberapa ketua DPD tanpa prosedur yang benar. Beliau mengambil keputusan tidak pernah (diambil) dalam rapat," katanya.
Keputusan-keputusan Oso, menurutnya bersifat subyektif.
"Dalam Pilkada dia sengaja mengeluarkan SK ganda, sehingga di daerah menjadi kacau," kata salah seorang pengurus Hanura ini.
Tak hanya itu, tata kelola keuangan di Partai Hanura selama dipegang Oso disebut sangat buruk.
Selain itu, menurutnya, gaya pemimpin Oso juga menuai kecaman pengurus DPD karena dianggap sering memberikan ancaman dan mengeluarkan kata-kata kasar.
"Terakhir elektabilitas partai semakin memburuk," katanya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK