La Nyalla Mangkir, Bawaslu Jatim Panggil Ulang Terkait Mahar

Bimo Wiwoho, CNN Indonesia | Selasa, 16/01/2018 18:13 WIB
La Nyalla Mangkir, Bawaslu Jatim Panggil Ulang Terkait Mahar La Nyalla tak memenuhi panggilan Bawaslu untuk dimintai klarifikasi soal tudingan dia mengenai mahar politik Rp40 miliar yang diminta Prabowo. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bakal memanggil ulang La Nyalla Mattalitti pada Rabu (17/1) untuk diperiksa terkait dugaan kasus mahar politik dalam proses pencalonan kepala daerah Jawa Timur.

Pemanggilan akan dilakukan Bawaslu Jawa Timur karena La Nyalla tidak memenuhi panggilan pada Senin kemarin (15/1).

“Sudah diberi undangan kedua untuk hari Rabu (17/1),” kata Komisioner Bawaslu, Mochammad Afifuddin di kantor Bawaslu, Selasa (16/1).


Afifuddin menjelaskan, La Nyalla tidak memenuhi panggilan pada Senin kemarin (15/1). Bawaslu Jatim, lanjut Afif, hanya memeriksa sejumlah orang yang dikirim La Nyalla. Dua orang yang diperiksa telah mengklarifikasi atas informasi yang beredar di media massa.

“Hari senin kan Pak La Nyalla tidak datang tapi datang dua orang pengurus Kadin (Jawa Timur),” ucap Afif.


Afif berharap La Nyalla memenuhi panggilan pemeriksaan, Rabu mendatang (16/1). Bawaslu Jatim akan meminta La Nyalla untuk membeberkan pihak-pihak yang diduga meminta sejumlah uang dalam proses pencalonan bakal calon gubernur Jawa Timur.

“Dari media informasi awal untuk kemudian dari pertemuan kedua memungkinkan kami mendapatkan informasi atas siapa saja pihak terkaitnya,” kata Afif.

La Nyalla mengaku diminta uang sebesar Rp40 miliar oleh Ketua Umum Prabowo Subianto pada Desember 2017 lalu. Dia menyebut Prabowo meminta uang tersebut untuk biaya saksi dalam pilkada yang dilaksanakan di Jawa Timur.


La Nyalla menganggap uang itu bukan untuk keperluan saksi. Menurutnya, Prabowo meminta Rp40 miliar sebagai syarat untuk mendapat rekomendasi sebagai bakal calon gubernur dari Gerindra.

Menurut perhitungan La Nyalla, uang saksi itu hanya sekitar Rp28 miliar. Jumlah tersebut didapat dari perkiraan honor Rp200 ribu per orang (untuk dua orang saksi) di 68 ribu tempat pemungutan suara.

"Tapi yang diminta itu 40 miliar dan harus diserahkan sebelum tanggal 20 Desember. Enggak sanggup saya. Ini namanya saya beli rekom. Saya enggak mau," kata La Nyalla, Kamis lalu (11/1). (gil)