Strategi Politik Jokowi di Lingkaran Jenderal Pensiunan

RZR, CNN Indonesia | Rabu, 17/01/2018 14:07 WIB
Strategi Politik Jokowi di Lingkaran Jenderal Pensiunan Presiden Joko Widodo membahas keamanan negara dengan Jenderal Moeldoko saat masih menjabat Panglima TNI.(ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo atau Jokowi melantik dua purnawirawan jendral TNI Angkatan Darat di kabinetnya Rabu (17/1) pagi. Mereka adalah mantan panglima TNI Jendral (Purn) Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) dan Jendral (Purn) Agum Gumelar sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres).

Pengamat poltik Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI) Siti Zuhro menilai pelantikan dua pensiunan jendral itu sebagai modal Jokowi meningkatkan daya tawar politik (bergaining) dihadapan lawan politiknya menjelang Pilpres 2019.

"Untuk memperkokoh dan memperkuat posisinya sebagai incumbent yang akan mencalonkan kembali, dia ingin menunjukan bahwa ia tak hanya didukung oleh masyarakat sipil tapi juga TNI," kata Siti saat dihubungi CNNIndonesia.com pada Rabu (17/1).


Diketahui telah ada beberapa pensiunan jendral TNI di lingkaran kekuasaan Jokowi. Mereka di antaranya adalah Jendral (Purn) Wiranto yang menjabat sebagai Menkopolhukam, Jendral (Pur) Luhut Binsar Panjaitan menjabat sebagai Menko Bidang Kemaritiman dan Jendral (Purn) Ryamizard Ryacudu menjabat sebagai Menteri Pertahanan.


Siti menyebut pengangkatan kedua jendral kali ini mengindikasikan Jokowi sedang merespons kekuatan koalisi Gerindra, PKS dan PAN untuk ajang Pilpres 2019.

Siti melihat bahwa dalam struktur partai Gerindra juga memiliki banyak pensiunan jendral yang berdiri di belakang Prabowo. Hal itu lalu ditangkap Jokowi dengan melakukan strategi serupa.

"Tentunya karena ketua umumnya Gerindra yang mantan jendral itu, dalam kemunculan calon-calon di Pilkada juga mereka banyak mengusung para Jendral TNI, belum lagi di struktur partainya banyak jendral juga, hal itu juga harus ditimpali Jokowi dengan hal yang sama," ujarnya.

Menurut Siti, para jendral itu disiapkan Jokowi sebagai lawan tanding yang setara bagi koalisi Prabowo. Para jendral di belakang Jokowi itu, dianggap sebagai sarana untuk melawan dan mengacak-acak kekuatan koalisi Prabowo di 2019.

"Jadi posisi Jokowi sebagai calon incumbent itu harus menghadirkan lawan tanding yang setara untuk political bargaining yang memberikan efek politik mengacak acak (koalisi Gerindra, PKS dan PAN), hingga tak gentar lagi sebagai incumben untuk maju lagi," ujarnya.


Menurut Siti, basis dukungan dari pensiunan jendral TNI masih memiliki peranan signifikan dalam kontestasi politik. Mereka yang berlatar militer atau polisi memiliki modal soal ketegasan, jejaring, kepemimpinan, serta pengalaman sebagai perwira tinggi di TNI.

"Tapi bagaimanapun juga basis kekuatan yang dimiliki negara seperti itu ternyata dalam pemilu masih signifikan peranannya. Jokowi menangkap sinyal itu dan tentu saja aktor-aktor dari TNI Polri itu akan dipersiapkan," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
Kantor Staf Presiden terancam mati suri

Siti juga khawatir terhadap kinerja Kantor Staf Presiden (KSP) yang dinilainya akan mati suri saat berada dibawah pimpinan Moeldoko. Ia berpendapat bahwa kerja-kerja prioritas KSP di bawah Moeldoko akan diarahkan untuk memperkuat stabilitas politik negara demi kepentingan Jokowi di 2019.

Menurut Siti, KSP di bawah Moeldoko justru akan memperkuat posisi negara ketimbang memperkuat posisi masyarakat sipil.

"Pendekatan (KSP dibawah Moeldoko) akan dijadikan sebagai sarana stabilitas politik yang diarahkan untuk ikut menguatkan posisi di pemilu 2019, arahnya kesana," ujarnya.

Diketahui, KSP di bawah pimpinan Teten Masduki seringkali menjadi tempat mengadu para aktivis untuk melaporkan permasalahan hukum, Hak Asasi Manusia (HAM) maupun isu keadilan lainnya yang terjadi di Indonesia.


Siti khawatir hubungan baik antara masyarakat sipil terhadap KSP akan terputus saat Moeldoko menjabat. Pasalnya, psikologis politik masyarakat sipil akan berubah dan enggan untuk melapor jika pimpinannya berasal dari militer.

"Bisa  jadi nanti yang terjadi communication breakdown atau tidak harmonis lagi, dan tidak ada koumunikasi dua arah tadi. Lalu aspirasi belum tentu terkakomodasi dengan baik kalau komunikasinya juga breakdown" ungkapnya.

Jika situasi seperti itu terjadi, kata Siti, tak menutup kemungkinan kepekaan pemerintah terhadap usulan dan masukan dari kelompok masyarakat sipil semakin mengecil. Sehingga kerja-kerja KSP soal penegakan HAM dan keadilan dinilai akan mati suri jika hal tersebut terjadi.

"Itu yang terjadi saat orde baru memerinatah, penegakan HAM tak dipikirkan, padahal dalam iklim demokrasi seperti ini sangat amat kurang itu penekanan hukum dan ham. Justru kita masih berjuang menegakan hukum dan HAM," katanya. (gil)