“Kami akan tetap bertahan di Jakarta hingga Bapak Presiden mendengar tuntutan kami dan mencabut larangan penggunaan cantrang, buat apa pulang kalau kami nggak bisa cari uang buat makan,” kata Abdurrahman, Nelayan asal Lamongan, dalam aksi tersebut.
Menteri KKP Susi Pudjiastuti sebelumnya menerapkan kebijakan pelarangan cantrang untuk nelayan melalui Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Trawl dan Seine Nets.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Saya akan di Jakarta hingga tuntutan kami dikabulkan, biasanya saya mendapat Rp50 ribu hari tapi sekarang buat memenuhi kebutuhan sehari-hari ya saya ngutang ke koperasi dan orang-orang yang mau ngutangin,” tuturnya.
“Saya tetap di Monas menunggu keputusan. Saya enggak mau pulang kalo nggak ada hasil,” katanya.
Bertentangan dengan Inpres
Wakil Ketua ANNI Nanang El Ghazal menyebut ada dua tuntutan yang melatarbelakangi aksi nelayan ini.
Hal itu terkait dengan legalisasi cantrang dan permintaan pencabutan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) yang diduga bertentangan dengan Inpres perikanan nomor 7 tahun 2016 tentang percepatan pembangunan industri perikanan nasional.
“Kami minta dua hal, pertama legalkan cantrang, dua cabut semua permen KKP yang dikeluarkan Bu Susi,” kata Nanang. (asa)