Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) berencana meminta saran dan bantuan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait keamanan sistem Teknologi Informasi (TI) KPU menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dan Pilpres 2019.
"Kita juga mencari masukan dari mana saja, termasuk BSSN, bukan hanya menunggu nerima, tapi kita juga mengontak, bagaimana kalau ada begini-begitu," kata Ketua KPU Arief Budiman di Kantor Pergerakan Indonesia Maju (PIM), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (17/1).
Arief mengatakan KPU ingin meminimalisir aktivitas para peretas yang berusaha mengacaukan server sistem TI KPU saat pelaksanaan Pilkada serentak 2018 berlangsung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Saat ini KPU tengah berupaya untuk meningkatkan standar kemanan server sistem informasinya dengan meminta masukan dari pihak terkait yang berkompeten mengenai masalah tersebut.
"Tentu KPU berupaya agar mekanisme pengamanan jaringan TI kita semakin baik. Tapi kan potensi apapun selalu terjadi," ujarnya.
Arief tidak ingin memberikan celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meretas website KPU.
KPU sendiri mengakui ada pihak yang mencoba mengganggu akses informasi Pilkada serentak yang disajikan melalui website pada gelaran Pilkada serentak 2017.
"Tapi KPU tidak mendiamkan itu. KPU selalu berupaya meningkatkan standar pengamanan, standar kualitasnya," ujarnya.
(ugo)