OSO Tunjukan SK Kemenkumham Revitalisasi Struktur Baru

Abi Sarwanto | CNN Indonesia

Rabu, 17 Jan 2018 22:55 WIB

OSO memperlihatkan SK Menekumham tentang revitalisasi kepengurusan DPP Hanura. Dengan SK Menkumham itu, OSO menilai kegiatan di luar kepengurusannya yang mengatasnamakan Hanura maka itu tindakan ilegal. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto).

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang memperlihatkan surat keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang baru terkait revitalisasi struktur kepengurusan Hanura.

"Menkumham sudah mengeluarkan SK, kami organisasi sah. Ini ada tanda tangan (Menkumham Yasonna Loaly) masih hangat, baru keluar sore," kata OSO sapaan karibnya di rumahnya kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/1) malam.

Lihat juga:

Munaslub Hanura Kubu 'Ambhara' Ditunda Besok

Surat tentang restrukturisasi, reposisi dan revitalisasi pengurus DPP Partai Hanura masa bakti tahun 2015-2020 itu bernomor M.HH-01.AH.11.01 tahun 2018.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Surat itu diperlihatkan OSO kepada para pengurus yang hadir termasuk kepada awak media. Dia juga mengatakan surat itu baru dikirim kemarin dan keluar sore ini.

OSO menegaskan, SK Kemenkumham telah membuktikan tidak ada kepengurusan lain yang sah kecuali pimpinannya.

Lihat juga:

Munaslub Hanura Kubu Ambhara Dituding Ilegal

Lebih lanjut, kata OSO jika ada kubu yang mengatasnamakan Partai Hanura, dan menyelenggarakan kegiatan maka itu adalah ilegal dan termasuk tindak pidana.

"Kalau ada kegiatan itu ilegal, pasti akan dilaporkan, dan pelaporan itu bisa pidana masuknya," ujarnya.

Dalam waktu dekat, OSO berjanji bakal mengumumkan struktur kepengurusan yang baru‎ Partai Hanura setelah resmi mendapat SK Kemenkumham yang baru.