OSO Punya SK Kemenkumham, Hanura Kubu Ambhara Tak Peduli
Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Kamis, 18 Jan 2018 05:39 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Hanura kubu Ambhara atau kubu Sarifuddin Sudding memastikan pihaknya bakal tetap menggelar musyawarah nasional luar biasa meski Oesman Sapta Odang atau OSO memiliki surat keputusan (SK) Kemenkuham berisi struktur kepengurusan yang baru.
Sekjen Hanura, Sarifuddin Sudding tidak peduli dengan SK Kemenkumham yang baru diterima OSO.
"Biarlah dia mengklaim mengklaim segala macam, tapi ini (keinginan) arus bawah yang tidak bisa kita hindarilah," kata Sudding di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu malam (17/1).
Sudding menganggap SK tersebut tidak lebih penting dibanding keinginan kader Hanura untuk menggelar munaslub mengganti OSO dari ketua umum.
"Munaslub pasti. Tidak ada urusan dengan SK," ucapnya.
Munaslub sendiri bakal dilaksanakan di Kantor DPP Hanura bilangan Bambu Apus, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis pagi (18/1).
Pada munaslub itu, lanjut Sudding, akan hadir sejumlah petinggi partai dan kader tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.
"Akan dihadiri unsur pembina, ketua dewan penasihat Pak Subagio HS dan Jenderal Ismail dan juga dari unsur dewan kehormatan," tutur Sudding.
Sudding menegaskan bahwa munaslub akan memilih ketua umum baru pengganti OSO. Namun, dia belum ingin membeberkan kepada publik siapa figur yang akan menjadi pucuk pimpinan selanjutnya.
Sudding lalu mengklaim munaslub yang akan digelar nanti tidak ilegal. Dia menampik anggapan kubu Oso yang menganggap munaslub ilegal digelar oleh pihak yang tidak memiliki SK Kemenkumham. Suding sendiri pun masih belum percaya OSO mendapat SK dari Kemenkumham.
"Kalau pun itu mengandung kebenaran, kita juga belum tahu ya," katanya.
Sebelumnya, Sudding cs berencana menghelat munaslub di Hotel Sultan, Jakarta, pada Rabu malam (17/1). Namun munaslub urung dilaksanakan. Munaslub baru akan dilaksanakan pada di kantor DPP Hanura, Jakarta, pada Kamis pagi (18/1).
Terpisah, Partai Hanura kubu Manhattan atau kubu OSO menganggap munaslub yang akan digelar Suding ilegal. Wakil Ketua Umum kubu OSO, Gede Pasek Suardika mengatakan munaslub hanya bisa dilakukan oleh pengurus yang memiliki SK Kemenkumham. Selain itu, ilegal.
"Karena SK Kemenkumham sudah keluar dan yang bersangkutan bukan lagi pengurus Hanura menurut SK Kemenkumham," tutur Gede kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Rabu (17/1).
Diketahui, OSO baru saja menerima SK Kemenkumham yang berisi revitaslisasi struktur kepengurusan Partai Hanura yang baru bernomor M.HH.-01.AH.11.01 tahun 2018. OSO memperlihatkan SK tersebut kepada wartawan di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta, pada Rabu malam (17/1).
"Menkumham sudah mengeluarkan SK, kami organisasi sah. Ini ada tanda tangan (Menkumham Yasonna Laoly) masih hangat, baru keluar sore," tutur OSO seraya menunjukkan SK.
Dalam waktu dekat, OSO berjanji bakal mengumumkan struktur kepengurusan yang baru Partai Hanura setelah resmi mendapat SK Kemenkumham. (osc)
Sekjen Hanura, Sarifuddin Sudding tidak peduli dengan SK Kemenkumham yang baru diterima OSO.
"Biarlah dia mengklaim mengklaim segala macam, tapi ini (keinginan) arus bawah yang tidak bisa kita hindarilah," kata Sudding di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu malam (17/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sudding menganggap SK tersebut tidak lebih penting dibanding keinginan kader Hanura untuk menggelar munaslub mengganti OSO dari ketua umum.
"Munaslub pasti. Tidak ada urusan dengan SK," ucapnya.
Pada munaslub itu, lanjut Sudding, akan hadir sejumlah petinggi partai dan kader tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia.
"Akan dihadiri unsur pembina, ketua dewan penasihat Pak Subagio HS dan Jenderal Ismail dan juga dari unsur dewan kehormatan," tutur Sudding.
Sudding menegaskan bahwa munaslub akan memilih ketua umum baru pengganti OSO. Namun, dia belum ingin membeberkan kepada publik siapa figur yang akan menjadi pucuk pimpinan selanjutnya.
Sudding lalu mengklaim munaslub yang akan digelar nanti tidak ilegal. Dia menampik anggapan kubu Oso yang menganggap munaslub ilegal digelar oleh pihak yang tidak memiliki SK Kemenkumham. Suding sendiri pun masih belum percaya OSO mendapat SK dari Kemenkumham.
"Kalau pun itu mengandung kebenaran, kita juga belum tahu ya," katanya.
Lihat juga:Alasan Hanura Kubu Ambhara Tunda Munaslub |
Sebelumnya, Sudding cs berencana menghelat munaslub di Hotel Sultan, Jakarta, pada Rabu malam (17/1). Namun munaslub urung dilaksanakan. Munaslub baru akan dilaksanakan pada di kantor DPP Hanura, Jakarta, pada Kamis pagi (18/1).
Terpisah, Partai Hanura kubu Manhattan atau kubu OSO menganggap munaslub yang akan digelar Suding ilegal. Wakil Ketua Umum kubu OSO, Gede Pasek Suardika mengatakan munaslub hanya bisa dilakukan oleh pengurus yang memiliki SK Kemenkumham. Selain itu, ilegal.
"Karena SK Kemenkumham sudah keluar dan yang bersangkutan bukan lagi pengurus Hanura menurut SK Kemenkumham," tutur Gede kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Rabu (17/1).
Diketahui, OSO baru saja menerima SK Kemenkumham yang berisi revitaslisasi struktur kepengurusan Partai Hanura yang baru bernomor M.HH.-01.AH.11.01 tahun 2018. OSO memperlihatkan SK tersebut kepada wartawan di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta, pada Rabu malam (17/1).
"Menkumham sudah mengeluarkan SK, kami organisasi sah. Ini ada tanda tangan (Menkumham Yasonna Laoly) masih hangat, baru keluar sore," tutur OSO seraya menunjukkan SK.
Dalam waktu dekat, OSO berjanji bakal mengumumkan struktur kepengurusan yang baru Partai Hanura setelah resmi mendapat SK Kemenkumham. (osc)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK