Kemendagri Bantah Ceramah Zulkifli soal KTP Bikinan China

Bimo Wiwoho | CNN Indonesia
Jumat, 19 Jan 2018 17:47 WIB
Dirjen Dukcapil Kemendagri memastikan pernyataan Zulkifli keliru soal pembuatan KTP di Perancis dan China.
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh memastikan pernyataan Zulkifli dalam ceramah terkait pembuatan KTP di Prancis dan China adalah keliru. (ANTARA FOTO/Risky Andrianto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Dalam Negeri menampik ceramah ustaz Zulkifli Muhammad Ali yang menyebut ada pembuatan jutaan KTP di China dan Prancis.

Direktur Jenderal Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menegaskan, informasi yang disampaikan Zulkifli tersebut tidak benar.

"Tidak mungkin itu terjadi," ujar Zudan kepada CNNIndonesia.com melalui pesan singkat, Jumat (19/1).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


Zudan memastikan pernyataan Zulkifli dalam ceramahnya adalah keliru. Dia menegaskan tidak ada pembuatan KTP di China dan Prancis. Bahkan, Zudan menantang Zulkifli membuktikan hal tersebut.

"Saya ingin lihat mana KTP palsu tersebut," katanya.

Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memeriksa Zulkifli terkait materi ceramah yang diduga bermuatan ujaran kebencian.


Berikut ini kutipan ceramah Zulkfili mengenai pembuatan KTP di luar negeri dan viral di media sosial. Selain itu, Zulkifli juga menyebut ada pasukan yang siap masuk ke Indonesia.

"... Ini pasti terjadi kaum muslimin yang kami muliakan dan ini bukan sesuatu hal yang sangat tabu lagi. Jutaan KTP sedang dibuat sekarang di China, jutaan KTP dibuat sekarang di Paris atas nama penduduk Indonesia tapi yang mengisinya adalah orang-orang sipit yang tidak ngerti Bahasa Indonesia."

Atas dasar itu, kepolisian menetapkan Zulkifli sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Ceramahnya dianggap meresahkan publik.


Analis Kebijakan Madya Humas Polri Kombes Sulistyo Pudjo mengatakan, pihaknya menerima banyak keluhan dari masyarakat. Video ceramah itu tersebar sejak November 2017.

"Itu berita bohong menyebarkan permasalahan informasi yang kurang benar yang bisa meresahkan masyarakat," ujar Pudjo. (pmg/gil)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER