Gerindra Persilakan Rakyat Nilai Jokowi Soal Rangkap Jabatan
Abi Sarwanto | CNN Indonesia
Selasa, 23 Jan 2018 12:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gerindra tak peduli dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang memperbolehkan menteri di kabinet kerja rangkap jabatan sebagai pimpinan partai politik. Gerindra mempersilakan masyarakat yang menilai Jokowi terkait rangkap jabatan menteri.
Rangkap jabatan kini diemban Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Menteri Sosial usai perombakan kabinet.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo mempersilakan kebijakan itu karena dia tak memilih Jokowi sebagai Presiden.
"Itu silakan saja karena saya sendiri tidak memilih presiden ini (Jokowi)," kata Edhy di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/1).
Menurut Edhy, rangkap jabatan sah-sah saja dilakukan selama tidak menggangu kinerja. Banyak orang termasuk dirinya pun melakukan rangkap jabatan.
"Kita tidak usah beralasan, berasumsi, nyatanya banyak juga yang jabatannya dobel, kerja dengan baik," ujarnya.
Gerindra, kata dia, mempersilakan masyarakat untuk menilai konsistensi sikap dari Jokowi. Urusan jabatan menteri menurutnya merupakan hak prerogatif presiden.
Di sisi lain, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan hal serupa. Dia menyerahkan masyarakat menilai perubahan sikap Jokowi yang semula melarang rangkap jabatan dan kini memperbolehkannya.
"Di satu pihak memang ada hak prerogatif presiden untuk mengangkat siapapun menjadi menteri. Tapi di pihak yang lain publik masih ingat dengan apa yang dulu dijanjikan dan ditegaskan Pak Jokowi untuk tidak boleh rangkap jabatan," ujarnya.
(osc/gil)
Rangkap jabatan kini diemban Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham yang menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Menteri Sosial usai perombakan kabinet.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo mempersilakan kebijakan itu karena dia tak memilih Jokowi sebagai Presiden.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Edhy, rangkap jabatan sah-sah saja dilakukan selama tidak menggangu kinerja. Banyak orang termasuk dirinya pun melakukan rangkap jabatan.
Gerindra, kata dia, mempersilakan masyarakat untuk menilai konsistensi sikap dari Jokowi. Urusan jabatan menteri menurutnya merupakan hak prerogatif presiden.
Di sisi lain, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan hal serupa. Dia menyerahkan masyarakat menilai perubahan sikap Jokowi yang semula melarang rangkap jabatan dan kini memperbolehkannya.
"Di satu pihak memang ada hak prerogatif presiden untuk mengangkat siapapun menjadi menteri. Tapi di pihak yang lain publik masih ingat dengan apa yang dulu dijanjikan dan ditegaskan Pak Jokowi untuk tidak boleh rangkap jabatan," ujarnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK